Petugas Kejaksaan dan Kepolisian harus segera turun tangan menyelidiki kasus dugaan pungutan liar di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh oknum dinas pendidikan Kabupaten Tangerang.
Pengawasan terhadap sekolah maupun lembaga pendidikan yang menerima anggaran negara memang sangat minim, sehingga berpotensial menimbulkan korupsi. Demikian dikemukakan Febri Hendri dari Indonesia Corruption Watch (ICW) di Tangerang, terkait dugaan korupsi yang dilakukan oknum pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang terhadap 127 sekolah yang menerima anggaran APBN untuk kegiatan teknologi informasi computer (TIK).
Menurut Febri, sekolah-sekolah sering jadi sasaran empuk untuk dikorupsi karena mereka berada pada level paling rendah di tingkat birokrasi, sehingga paling mudah diperas, apalagi kegiatan sekolah yang menerima anggaran cukup banyak dan beragam. Pihak sekolah tidak banyak yang berani terbuka, karena khawatir sekolahnya tidak dapat anggaran sehingga akan mengganggu kegiatan pendidikan.
Oleh karena itu, kata Febri, perlu informasi dari puiblik terhadap kegiatan sekolah agar berjalan transparan. Diakuinya, informasi publik kurang direspons positif, baik dari juknas-juknis hingga pengadaan. Jika diawasi dan jadi perhatian masyarakat, tentunya akan memperkecil ruang pelaku tindak korupsi.
Namun yang terjadi informasi publik sangat kecil, karena bisa jadi ada yang diuntungkan dalam hal ini, sehingga tidak perlu diungkap.
“Jika keterbukaan public terlaksana dengan baik, tindak korupsi tidak akan jalan,” katanya. Dikatakan Febri, pungli di sekolah sudah biasa dan modusnya cukup banyak. Terutama pada DAK dan BOS. Kedua anggaran ini cukup besar diterima sekolah-sekolah. Umumnya untuk kedua anggaran ini, banyak sekolah yang dikorupsi, tetapi tidak mau terbuka karena takut operasional sekolah terganggu. (Ant).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar