Dinas Tata Kota (distako) kota Bekasi tidak mau bertanggungjawab pada kasus banyaknya bangunan liar di Pasar Baru Bekasi. Hal itu dikatakan Koswara pejabat teras distako kota Bekasi saat dikonfirmsi banyaknya bangunan liar tersebut.
Namun, Koswara mengkonfirmasi, distako akan mendata keberadaan lahan tersebut, siapa pemiliknya dan bagaimana perizinannya. "Distako sebenarnya hanya melayani pengurusan izin agar pengurusannya lebih baik.", katanya kemarin (29/12).
Koeswara juga mengingatkan bahwa tanggungjawab penanganan kasus itu menjadi tanggungjawab bersama. Dirinya justru menunjuk dinas Bangunan dan Kebakaran (disbangker) sebagai Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang harus bertanggungjawab.
Seperti diketahui, keberadaan bangunan liar di pasar Baru Bekasi rawan menimbulkan konflik seperti yang sudah terjadi. Lahan yang dikelola PT. CIPTA PERDANA itu setelah diselidiki tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
Ketiadaan izin dan banyaknya bangunan liar di kota Bekasi sering melahirkan polemik kesemrawutan kebijakan pemerintah daerah. Dan tentu pada akhirnya pemerintah daerah dirugikan dengan keberadaannya yang liar serta menyalahi aturan.
Oleh sebab itu, menurut Koswara, akan dilakukan koordinasi antar SKPD terkait untuk penyelesaiannya. Baik distako, disbangker, Dinas Perekonomian Rakyat (dispera), dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD), Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) dan para pemilik bangunan liar.
Koswara sendiri menolak persepsi adanya permainan yang dilakukan oknum diintertnal distako. Karena semua hubungan dinasnya dan keberadaan bangunan liar tersebut tidak ada kaitannya. "Justeru distako yang akan membantu proses IMBnya." terang Koswara.
Saling lempar tanggungjawab ini diketahui setelah Plt. Walikota mengetahui adanya bangunan liar di pasar Baru Bekasi. Sampai saat ini kejelasan aset pemerintah kota Bekasi masih menjadi pertanyaan besar yang tidak kunjung terselesaikan. (don).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar