KOMISI B RENCANAKAN REKOM TOLAK SERAH TERIMA IPLT SUMUR BATU

Muhamad Yakum selaku pimpinan komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi mengatakan bahwa komisinya akan merekomendasikan Penolakan serah terima Pekerjaan Instalasi Limbah Tinja (IPLT) Sumur Batu. Hal itu disampaikan Yakum saat ditanya konsentrasi komisi B DPRD Kota Bekasi di tahun 2012 ini. Yakum mencatat banyaknya penyimpangan yang terjadi sehingga komisinya layak merkomendasikan penolakan serah terima Pekerjaan dari pelaksana kepada pemkot. "Ketidakberesan itu diantaranya pada pekerjaan lantai IPLT yang tipis sehingga berakibat kolam yang dibangun lekas penuh," Kata ketua Fraksi Golkar DPRD kota Bekasi tersebut. Dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, komisi B berencana merekomendasikan penolakan serah-terima pada Dr. Rahmat Effendi selaku plt. Walikota Bekasi. "Keterlibatan dinas Kebersihan kota Bekasi yang nihil juga menjadi alasan kami memberi rekomendasi nantinya," Katanya lebih lanjut. Proyek dengan biaya dari bantuan pusat tersebut tidak melibatkan instansi terkait dalam Hal ini dinas kebersihan kota Bekasi dalam pekerjaannya,"Kemungkinan adanya penyimpangan dalam pekerjaan sangat besar, sehingga perlu ada audit secara administratif dan tekhnis pekerjaan," katanya. Beberapa proyek lain yang juga mendapatkan perhatian dari komisi B DPRD kota Bekasi adalah pekerjaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu, proyek gedung kantor pemerintah kota Bekasi dan stadion Bekasi. Beberapa pekerjaan yang mengalami amandemen dalam pelaksanaannya, baik itu amandemen waktu maupun pekerjaan pokok proyek. Menurut Yakum tidak ada perubahan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 tentang apa yang sudah disetujui DPRD kota Bekasi. Namun Yakum agak pesimis karena keterbatasan anggaran akan menghambat pembangunan yang akan dilakukan. Yakum memprediksikan bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang akan turun hanya Rp. 50 milyar untuk pembangunan infrastruktur Besar. Sedangkan untuk pembangunan stadion saja menurut konsultan dibutuhkan dana hampir Rp. 640 milyar, bantuan provinsi sesuai janji Gubernur Ahmad Heryawan pada tahun 2010 sangat sulit diharapkan besar jumlahnya. "APBD kota Bekasi sampai saat ini masih di Jawa Barat," kata Yakum. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).