PERGANTIAN KETUA DPRD ATAU KEPALA DAERAH PERLU DIBAHAS DITINGKAT NASIONAL

Belum adanya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi setelah Azhar Laena meninggal dunia, membuat masyarakat bertanya. Adi Bunardi dari fraksi 98 mempertanyakan kenapa sampai sekarang belum ada pengganti Azhar Laena sebagai ketua DPRD. Adi Bunardi melihat persoalan yang membelit partai Demokrat membuat penunjukan ketua DPRD yang baru terkendala. "Masalah yang dihadapi partai Demokrat, membuat mereka tidak bisa konsentrasi menyelesaikan pemilihan pengganti," katanya saat ditemui di DPRD kota Bekasi (21/2). Adi mengingatkan agar pergantian ketua DPRD kota Bekasi tidak berlarut-larut karena sudah merugikan masyarakat kota Bekasi. "Belum adanya pengganti almarhum Azhar Laena tentu merugikan masyarakat kota Bekasi," Kata dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mulya Pratama tersebut. Perjalanan DPRD kota Bekasi sepeninggal Azhar Laena memang tidak berpengaruh pada jalannya kebijakan DPRD kota Bekasi. "Memang tidak ada masalah dengan proses legislasi di DPRD karena kepemimpinannya yang bersifat kolektif-kolegial, tapi tentu itu berpengaruh langsung ataupun tidak," Kata Adi. Adi menyarankan agar diwaktu yang akan datang pempinan DPRD dipilih saja agar kondisi Seperti yang dialami DPRD kota Bekasi tidak berlarut-larut. "Sebaiknya dipilih saja secara langsung, sehingga DPRD tidak terpengaruh kondisi internal partai dan merugikan masyarakat secara keseluruhan," Katanya. Zaiman Makmur Affan dari komisi A DPRD kota Bekasi juga merasakan hal yang sama dalam penyelesaian pergantian ketua DPRD kota Bekasi. "Hanya tolong beri kesempatan pada partai Demokrat untuk menempuh mekanisme partai," Katanya yang juga anggota fraksi Demokrat DPRD kota Bekasi. Dirinya menghormati apa yang dilakukan pengurus partainya dengan mekanisme yang digunakan dalam mencari pengganti ketua DPRD. "Dalam peraturan jelas ketua DPRD menjadi hak fraksi yang memiliki kursi dominan di DPRD," Kata Zaiman. Namun seperti Adi Bunardi, Zaiman melihat persoalan ini harus menjadi pembahasan ditingkat nasional. "DPR RI harus mengagendakan pembahasan pergantian ketua seperti yang terjadi di kota Bekasi," Katanya. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).