RELEAS SURAT UNTUK PRESIDEN

Kepada Bapak Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono yang saya hormati. Bersama ini saya menyampaikan surat permohonan perhatian Bapak Presiden terkait apa yang saya alami dalam kurun 2 tahun terakhir. Saya dalam kurun 2 tahun terakhir sempat mendapatkan tindak kekerasan berupa pemukulan dan tindak kekerasan psikologis ketika melakukan aktivitas jurnalistik saya di wilayah Kota Bekasi. Kondisi itu tidak lebih parah dari beberapa tahun sebelumnya yang mengakibatkan saya harus terpisah dengan anak-anak dan keluarga pecah. Bapak Presiden yang saya hormati, Pencurian alat komunikasi adalah tindakan yang menurut saya sangat keterlaluan. Dalam kurun waktu tersebut sudah lebih dari 4 Handphone saya dicuri baik ketika tidur di kantor Persatuan wartawan Indonesia (PWI) maupun saat dikendaraan (karena kelelahan dicopet). Saya tahu itu sistematis karena isi dari informasi atau pesan dalam HP dan Blackberry dijadikan bahan untuk melakukan tindak "kekerasan" psikologis apada saya. Akhir-akhir ini saya alami lebih keras dengan hilangnya Blackberry dan HP Nokia CDMA. Tidak diklipingnyapada, suatu hari, berita koran Harian International Media (IM) tempat saya bekerja adalah apa yang saya sebut diskriminasi dan sistematis. Apalagi Kota Bekasi mau dikunjungi Duta Besar Amerika Serikat dalam waktu dekat (blog saya dibaca lebih dari 2.700 warga Amerika Serikat pada minggu ini). Bersama surat ini saya berharap bapak dapat memberikan arahan pada institusi terkait agar tindakan-tindakan kekerasan, diskriminasi dan upaya pembunuhan yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi dapat dihentikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melakukan komunikasi dengan kepala daerah terkait issue di daerah agar akuntabilitas publik bukan saja hanya menjadi agenda program, tapi menjadi ruh dalam pelaksanaan pemerintahan. Saya sejak tahun 2000 telah Bekerja di kota Bekasi mendampingi anak-anak dalam situasi khusus di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang dan anak-anak dalam situasi khusus di perkotaan sekitar Bekasi selatan. Saya sempat melakukan advokasi dana kompensasi TPA Bantar Gebang (2003-2005), proyek Tanpa Tender 9 proyek Jalan tahun 2004 dan progress report pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rehabilitasi kantor eks. Kabupaten Bekasi tahun 2005. Demikian surat ini saya sampaikan, terimakasih atas perhatian serta bantuan bapak (hukum mereka yang melakukan semua tersebut). Saya berharap dalam 1 minggu hal tersebut dapat ada tindaklanjut dengan adanya perubahan dalam berbagai hal. Saya akan menyurati Majlis Hak Azasi Manusia (HAM), Amnesty International, Panitia 6 bidang Akuntabilitas publik, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (KOMNAS HAM) RI, dan berbagai lembaga yang dirasa dapat membantu saya apabila bapak Presiden sudah tidak dapat mengendalikan kondisi tersebut. Hormat saya, MUHAMAD DONY PRESTANTO 085890529053, 081574494381, PIN BB 240284D4 FACEBOOK; Muhamad Dony Prestanto Twitter; @muhamaddonypres blog; kotabekasinews.blogspot.com tembusan - Kapolsek Pondok Gede - Kapolres Metro Bekasi - Kejaksaan Negeri Bekasi - Plt Walikota Bekasi - DPRD Kota Bekasi - Gubernur Jawa Barat

CS PDAM TIRTA BHAGASASI RESMI DIUMUMKAN DIRUT

"UNGGUL DALAM MUTU, PRIMA DALAM PELAYANAN"

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi secara resmi me-launching Customer Service (CS) kemarin (31/1). Adanya CS menurut direktur utama (dirut), Wahyu Prihantono, diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan pelayanan yang prima PDAM Tirta Bhagasasi. PDAM yang memiliki motto Unggul dalam Mutu, Prima dalam Pelayanan itu akan mengupayakan tugas dan kewajibannya untuk menyediakan air bersih dengan baik. "Salah satu upaya yang dilakukan oleh PDAM Tirta Bhagasasi adalah dalam membangun pelayanan Prima (service excellent) dongan menghadirkan CS. Komitmen layanan prima perusahaan yang berkualitas, menurut Wahyu, harus dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, kecerdasan, dan kepedulian kepada pelanggan. "Semangat mempertahankan pelanggan semangat untuk menghargai kesetiaan pelanggan.", kata dirut. PDAM Tirta Bhagasasi menyediakan sarana informasi dan komunikasi elektronik melalui 0218885666 sebagai nomor utama dan Short Massage Service (SMS) 085214001500. Pelayanan sendiri dilakukan 24 jam setiap harinya. Kecuali pelayan operator disesuaikan dengan hari / jam kerja yaitu senin-jum'at pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB. Dalam keterangan pers nya Wahyu menyampaikan bahwa tujuan CS PDAM TIRTA BHAGASASI Bekasi adalah adanya pusat pelayanan informasi gangguan, membantu pelanggan, adanya data base beserta solusi dan upaya peningkatan pelayan. Wahyu berharap agar masyarakat tidak lekas kecewa kalau hanya main-main lalu tidak mendapat respon cepat dalam pelayanan. Hal itu terjadi karena program CS dapat mendeteksi langsung setiap pelaporan yang dilakukan. "Hasil Laporan yang didapat dari program CS ini akan menjadi data base dan solusi yang akan dilakukan PDAM Tirta Bhagasasi dalam menyelesaikan masalah dengan dijadikannya acuan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen.", kata Drs. Wahyu Prihantono lebih lanjut. (don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.). Posted 3 days ago by News Jersey City

KETIADAAN BAGIAN YANG KHUSUS URUSI SOSIALISASI, HAMBAT PENCAPAIAN PROGRAM

Ketiadaan departemen penerangan dirasakan sangat menghambat sampainya informasi tentang kebijakan pemerintah daerah. Demikian dikatakan H. Yusuf Nasih, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi, saat ditemui di ruang kerjanya (31/1). Dalam struktur pemerintah Kota Bekasi sendiri, kata Nasih, tidak ada lembaga yang memiliki tugas khusus untuk sosialisasi program. Baik itu kebijakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) maupun adanya peraturan daerah (perda) yang harus diketahui masyarakat. Lemahnya informasi yang sampai ke masyarakat menurutnya sangat mempengaruhi hasil kerja pelaksanaan program pemerintah yang dilakukan. "khususnya masyarakat awam yang sangat mematuhkan informasi kebijakan pemerintah kota Bekasi.", kata Yunas nama singkat biasa dia disapa. Informasi yang baik dari pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat, paling tidak SKPD yang memiliki program harus turun ke masyarakat. "Namun karena reformasi, sepertinya saat ini masyarakat diminta mencari informasi sendiri informasi yang mereka butuhkan.", katanya seraya menyampaikan saat ini terasa masyarakat masih sangat minim mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah. Hal senada disampaikan oleh Zaiman M. Affan, anggota fraksi Partai Demokrat yang juga anggota komisi A saat ditemui ditempat berbeda. Zaiman berharap, sama seperti Yunas, pemerintah daerah kota Bekasi mau memperhatikan sosialisasi peraturan daerah biar masyarakat dapat memahami aturan yang ada. Zaiman secara lugas menyampaikan pencapaian dan keberhasilan visi dan misi sangat bergantung dari kemampuan pemerintah mensosialkan kebijakan dan perda. Sehingga setiap kebijakan dapat dipahami ditingkat kecamatan sampai dengan kelurahan. Setiap peraturan daerah yang dikeluarkan seharusnya, Zaiman mengingatkan, diiringi program sosialisasi yang membuat masyarakat menjadi jelas tentang apa dan bagaimana aturan tersebut. "Malah kalau bisa sosialisasi secara intensif dilakukan ditingkat kecamatan agar keberadaan perda memiliki arti bukan sekedar arsip semata.", katanya. Minimnya anggaran disinyalir sebagai penyebab minimnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kota Bekasi. "Malah saya berharap kegiatan tersebut dapat meng-cover seluruh pengurus RT. dan Rw. yang ada di kota Bekasi.", kata Zaiman. Pada tahun 2011 sendiri tercatat 0 perda inisiatif yang dari DPRD kota Bekasi dan ada 10 perda revisi yang dibahas anggota DPRD kota Bekasi dalam setahun. Persoalan anggaran menjadi Pekerjaan Rumah (PR) tersendiri bagi pemerintah kota Bekasi ke depan. Kegiatan sosialisasi dibutuhkan sekali oleh seluruh pihak agar semua stake holder mau melaksanakan perda yang dibuat. "Sampai dengan Januari 2011 DPRD kota Bekasi masih ambil "Kunci", belum start untuk membahas inisiatif atau usulan revisi.", tambah Zaiman.(Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

APTISI WILAYAH IV A ADAKAN SARASEHAN REVITALISASI PANCASILA

Maraknya perselisihan yang terjadi di berbagai daerah membuat Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ARTISI) mengadakan sarasehan tentang revitalisasi Pancasila (31/1). Dengan tema "Revitalisasi Pancasila dalam Pengembangan Karakter Bangsa Menuju Kekayaan Republik Indonesia", APTISI wilayah IV A Bekasi-Karawang urun rembuk membahas Pancasila kekinian. Dalam keputusan menteri dalam negeri Republik Indonesia (kepmendagri) Nomor 29 tahun 2011 secara jelas Pancasila menjadi dasar dan landasan hidup bernegara. Revitalisasi pancasila diharapkan bukan hanya menjadi harapan, tetapi diharapkan APTISI dapat dipraktekkan dalam kehidupan bernegara. Dr. Nandang Najmul Munir juga berharap dalam sarasehan tidak terjerembab dalam pemikiran untuk mengubah pancasila, mengganti pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Karena kekhawatiran akan singgungan yang terjadi dibeberapa tempat memotivasi APTISI wilayah IV A untuk melaksanakan sarasehan. Dalam sambutan, plt. Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyampaikan bahwa pemkot Bekasi berkepentingan dengan kegiatan sarasehan Revitalisasi Pancasila. "Kami berkepentingan dalam pelaksanaan visi Bekasi Cerdas, sehat dan Ihsan.", katanya (31/1). Selain karena sensitifitas masyarakat berkurang, kasus-kasus yang terjadi seperti di Bima menimbulkan kekhawatiran. Selain itu, Rahmat juga menyampaikan, cara pandang masyarakat yang lebih pada penyelesaian materi atau uang membuat masyarakat menjadi salah arah. Plt. Walikota Bekasi meminta seluruh peserta sarasehan untuk memikirkan dan menggagas pembinaan masyarakat dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan. Sehingga sarasehan diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta beradab sebagai bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bernegara. (don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

RASKIN AKHIR BULAN FEBRUARI INI MULAI DIDISTRIBUSIKAN

Akhir bulan ini Beras bagi Warga miskin mulai diberikan pada masyarakat di daerah kota Bekasi yang biasa disingkat sebagai program raskin. Disampaikan Oleh kepala Bagian ekonomi dan pembangun (ekbang) sekretariat daerah kota Bekasi, Edy Dadiyo, saat ditemui di kantor walikota Bekasi kemarin. Edy Dadiyo menyampaikan bahwa pemerintah kota Bekasi tidak turut campur dalam penyaluran karena pendistribusian beras raskin langsung diberikan pada masyarakat. "Secara mekanisme beras langsung disalurkan ke kelurahan-kelurahan target program.", katanya. Namun dirinya berharap beras dapat didistribusikan dengan baik dan tidak kurang literannya, kualitas beras layak konsumsi dan sampai pada target sasaran program. "Walau dimakan orang tidak mampu saya minta beras harus layak konsumsi, karena bagaimana pun beras dikonsumsi manusia.", kata Edy. Bila ada ketidakpuasan dari target program secara tegas dirinya akan melakukan komplain secara langsung. Baik itu pada pihak ketiga yang dipercaya mendistribusikan raskin maupun pada pemerintah pusat selaku pembuat program. Edy juga mengingatkankan pada petugas ekbang tingkat kecamatan biar dapat bekerja keras untuk tercapainya tujuan program. Itu diharapkan dapat membantu masyarakat dan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Surat Keputusan (SK) walikota tentang susunan pelaksana program sudah ada untuk pelaksanaan program raskin 2012. Sedangkan untuk pelaksanaan program tahun 2011, menurut Edy Dadiyo, program berjalan dengan sukses dan tanpa kendala. "Saya Berharap masyarakat, media dan lembaga-lembaga kemasyarakatan mau turut membantu mengawasi program Raskin ini.", kata Edy.(don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

KETIADAAN HASIL KAJIAN CAKEP ALASAN KELUARNYA 3 REKOMENDASI DPRD

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Herry Koeswara, mengatakan surat rekomendasi dikeluarkan karena banyak aturan berkaitan dengan mutasi tidak dipergunakan sebagai acuan. Ketidakpuasan itu yang dijadikan alasan komisi D DPRD Kota Bekasi dalam mengeluarkan rekomendasi. Tidak adanya tim penilaian kepala sekolah juga merupakan landasan formal DPRD mempersoalkan kebijakan mutasi kepala sekolah yang dilakukan pemerintah kota Bekasi. "Tidak adanya tim penilai kepala sekolah, mana bukti calon kepala sekolah.", kata Herry Koeswara saat ditemui di ruang kerjanya (30/1). Bukti itu ditunggu oleh komisi D sampai dengan hari kamis kemarin belum diterima oleh anggota komisi yang menurut informasi juga merekomendasikan pergantian kepala dinas pendidikan itu. "Teman-teman komisi D tidak puas.Karena bukti calon kepala sekolah dibutuhkan.", katanya. Hal lain berhubungan dengan pelibatan dewan pendidikan dalam proses mutasi kepala sekolah yang dilakukan pemkot. "Informasi yang kami dapat, dewan pendidikan tidak dilibatkan dalam proses itu.", tambah Herry lagi. Ada hal lain yang kemudian menguatkan komisi D DPRD kota Bekasi untuk memanggil plt. Walikota Bekasi. "Informasi yang sama kami dapatkan. Bahwa apa hal tersebut masih koma. Artinya harus diakui secara proses yang dilakukan plt. Walikota Bekasi masih belum sempurna.", tegas Herry. Oleh karenanya, setelah melalui rapat internal, komisi DPRD kota Bekasi mengeluarkan 3 (tiga) rekomendasi. Penundaan serah terima jabatan, perlu ada kajian yang lebih matang merupakan bagian dari rekomendasi yang dikeluarkan DPRD kota Bekasi. Bahkan Herry mengkonfirmasikan adanya hambatan surat rekomendasi, terutama di sekretariat dewan. Sehingga komisi D DPRD kota Bekasi pun sangat lama mendapatkan jawaban dari pemerintah kota Bekasi. Dugaan adanya komunikasi buruk yang dibangun dalam pelaksanaan mutasi juga yang dikeluhkan oleh ketua Komisi D itu. Namun Herry tetap berpijak pada argumentasi apa yang mereka lakukan adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi kontrol dewan. Persoalannya, menurut Herry, bukan persoalan kepala sekolah bagian dari masyarakat. Runyamnya persoalan mutasilah yang mendorong Komisi D memanggil Plt. Walikota Bekasi dan mengeluarkan rekomendasi. "Kita hargai juga langkah hukum yang dilakukan 9 orang yang menggugat.", katanya. Sedangkan tuduhan politisasi kebijakan, hal itu diakui oleh Herry Koeswara selaku ketua komisi. "Susah bagi orang untuk melihat apa yang dilakukan tidak politis.", terangnya. Terserah orang mau mengatakan apa adalah komentar lugas anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pria yang dikenal dekat dengan kaum dhuafa tersebut, sudah 2 periode menjadi wakil rakyat. Apa yang dilakukan dianggap sebagai pelaksanaan fungsi kontrol dan juga dakwah. "Apa yang kami lakukan merupakan bagian dari dakwah.", kata Herry. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).

DHARMA WANITA KOTA BEKASI LAKUKAN MUNASLUB

Dharma Wanita Kota Bekasi melakukan musyawarah daerah luar biasa (musdalub) di gedung Patriot, plaza kantor Walikota Bekasi. Ketiadaan kepemimpinan yang jelas ditengarai menjadi penyebab adanya musdalub Dharma wanita yang dibarengi peringatan ITU ke-12 Dharma Wanita. Dalam kesempatan itu Plt. Walikota Bekasi mengatakan bahwa sekretaris daerah sudah berganti beberapa kali, Tapi ketua dharma wanitanya masih belum berubah. Selain itu kebijakan ketua dharma wanita yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah juga disampaikan Rahmat Effendi dalam sambutannya. Selain karena restrukturisasi sekretaris daerah yang baru, Rahmat Effendi berharap Dharma Wanita mau memperjuangkan visi-misi kota Bekasi sebagai program kerjanya. Karena kondisi tersebut, kegiatan dharma wanita pada kegiatan sosial kemasyarakatan jadi terhambat. "Kita sudah jauh sekali tertinggal baik itu disiplin, semangat maupun integritas sebagai istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bekasi.", katanya (30/1). Situasi yang terjadi di dharma wanita telah dianggap mempengaruhi pada jalannya pemerintahan kota Bekasi karena dharma wanita melekat jabatan suami. Dharma wanita ke depan diharapkan dapat membangun moralitas dan tata cara yang benar dalam mengemban tugas di masyarakat. Ketua dharma wanita sebelumnya yang direstrukturisasi dipimpin Tatty Thandra Utama Effendi selaku istri sekretaris daerah non aktif kota Bekasi. sekretaris daerah Thandra Utama Effendi non aktif, Lalu sekretaris daerah diganti plt. Sekretaris daerah Dudi Setiabudi dan sekarang Rayendra Sekarmadji. Musdalub kali ini dilakukan pembacaan pertanggungjawaban pengurus yang direstrukturisasi dan pemilihan ketua baru dharma wanita kota Bekasi. "Secara musyawarah dan mufakat dilakukan pemilihan ketua. Ibu Dewi Rayendra Sekarmadji terpilih secara musyawarah dan mufakat.", kata Ratna Widodo Panitia musdalub dharma wanita kota Bekasi. Selain kegiatan musdalub, dharma wanita kota Bekasi juga memperingati HUT ke-12 Dharma Wanita. Acara HUT tersebut dimeriahkan hiburan yang diantaranya kesenian angklung dan kulintang pemuda-pemudi kota Bekasi. (Don). (Diunggah dari My BlackBerry Dengan power kuat sinyal @INDOSAT, didukung biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT & Dr. H. RAHMAT EFFENDI.).