DPRD AWASI PENYALURAN BOS

DPRD Kabupaten Bekasi akan melakukan pengawasan terkait penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012 ketingkat sekolah pada triwulan pertama."Tetap harus ada pengawasan apalagi baru pencairan awal. Artinya, baru direalisasikan dan mereka (sekolah) baru melaksanakan anggaran itu berikutnya," kata anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Nabrih.Dikatakannya, pengawasan itu akan dilakukan ketingkat sekolah yang menerima dana BOS. Nantinya, akan segera dilakukan pertemuan-pertemuan di internal komisi. "Sesuai dengan evaluasi dan jadwal rapat anggota di komisi, pengawasan BOS itu dilakukan langsung kebawah," jelasnya.Menurutnya, sebagai fungsi kontrol pihaknya akan menanggapi sepenuhnya keluhan masyarakat apabila penyaluran BOS tidak tepat sasaran. Sejauh ini aspirasi masyarakat itu langsung ke komisi. "Kebanyakan pengaduan masyarakat itu datang ke dewan. Maka, kontrol dewan berdasarkan aspirasi masyarakat," kata Nabrih menyambung tentang komisi belum memberlakukan call center pengaduan tersebut.Ia juga berharap, agar pencairan BOS di triwulan pertama ini tepat waktu. Sedangkan, untuk kenaikan dana BOS SD dan SMP tidak lagi ada persoalan ditingkat guru melakukan pungutan-pungutan yang sifatnya membebankan wali murid. "Ini harus lebih baik karena menyinggung soal kualitas pendidikan. Terlebih, Dinas Pendidikan harus memperhitungkan mutu pendidikan. Saya fikir anggaran yang mengalami kenaikan harus ada konsekwensi dan pertimbangan bagi dunia pendidikan sehingga tidak ada gejolak=gejolak di tahun 2011 lalu," demikian politisi PDIP itu.(Drm). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI

PARTAI GOLKAR KABUPATEN BEKASI SIAPKAN PAW

Menyusul adanya pernyataan sikap Ketua Pelaksana Tugas (Plt) DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Amin Fauzi yang menyebutkan telah mengantongi tiga nama anggota dewan akan di PAW (Pergantian Antar Waktu) serta pemecatan dua Pengurus Kecamatan (PK), membuat sebagian kader Partai Golkar berang terhadap kondisi itu. Sikap tersebut dinilai inkonstitusional dari aturan main organisasi kepartaian. Terlebih, dapat memecah belah tubuh organisasi partai besar tersebut. Rencana tiga nama anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di PAW yakni, Sabaranto, Nahrowi Solihin dan Yoyoh Masruroh. Sedangkan, dua ketua Pengurus Kecamatan (PK) yakni masing-masing diwilayah Kecamatan Cibitung dan Cabangbungin. Mereka dinilai tidak mentaati peraturan partai atau Peraturan Organisasi nomor 07. Pernyataan itu pula dikeluarkan saat kegiatan konsolidasi dan pembekalan partai yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham, Plt Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Mantan Bupati Bekasi Salih Manaf maupun Pengurus Kecamatan. Dibalik rencana PAW dan pemecatan itu menjadi sebuah kontroversi dikalangan kader Golkar lainnya. Salah satunya, Sekjen PK Golkar Cikarang Utara Agil Syahrudiana yang mengatakan bahwa sikap Plt DPD Golkar Kabupaten Bekasi itu terlalu dini bahkan inkonstitusional terkait pelaksanaan PAW kepada tiga anggota dewan dan pemecatan dua Ketua PK. Pasalnya, sebagai Plt tidak ada kewenangan terhadap langkah tersebut. "Tugas Plt adalah hanya menyiapkan dan menganggarkan dalam pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) untuk mencari pemimpin baru terlebih menghantarkan pemenangan pemilukada 2012 ini. Bukan tugas Plt dalam tataran mem-PAW dan pemecatan kader. Maka tindakan ini merupakan inkonstitusional dari aturan main organisasi kepartaian," katanya. Agil menilai, kondisi ini hanya bersifat sentimentil bukan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pelaksanaan Organisasi. Seharusnya, seorang Plt harus bersikap persuasif dan edukatif. "Seperti halnya yang pernah dilakukan oleh seorang Akbar Tanjung dimana kepiawayannya mampu menepis gelombang peralihan dari Ketua DPP Golkar yang dijabat Harmoko (1997). Hal itu yang patut dicontohkan Plt Amin Fauzi sehingga tidak terjadi perpecahan ditingkat daerah maupun kecamatan," katanya. Mosi tak percaya juga pernah dilakukan Pengurus ditingkat Kecamatan. Hal itu terkait Plt Amin Fauzi kurang mengakomodir para PK se-Kabupaten Bekasi. Sehingga menjadi polemik ditingkat PK di 23 Kecamatan. Apalagi, pergantian tersebut jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Para PK itu menilai bahwa Plt Amin Fauzi tidak mengakomodir aspirasi pengurus tersebut sehingga timbul mosi tak percaya. Bahkan, mereka mengadu ke tingkat DPP Partai Golkar," papar Agil. (DRM) (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

BESOK PEMBUKTIAN DARI PEMKOT DI PTUN BANDUNG

Pengacara Pemkot Bekasi, Naufal AlRasyid SH., saat dihubungi untuk konfirmasi sidang lanjutan di Pengadilan Tata Usaha Usaha Negara (PTUN) Bandung mengatakan senin besok (6/2) akan diadakan pembuktian oleh pemerintah kota Bekasi. Pembuktian tersebut dilakukan terkait gugatan 9 Pegawai Negeri sipil (PNS) Kota Bekasi atas mutasi dilingkungan Dinas Pendidian (Disdik) Kota Bekasi. Setelah pengacara pemkot mengajukan permohonan pencabutan surat Putusan Penetapan penundaan serah terima jabatan, atau istilah menurut Naufal Al Rasyid sebagai serah terima jabatan tugas (SERTITU), pada pemanggilan tanggal 24 Januari lalu. Kini pembuktian oleh pemkot akan dilakukan tim pengacara pemkot pada persidangan besok 6 Februari 2012 di pengadilan PTUN, Bandung. Namun Naufal al Rasyid SH., menolak untuk menjawab apa kira-kira materi yang akan disampaikan pada pembuktian yang akan dilakukan oleh kuasa hukum pemkot Bekasi. "Maaf saya sedang mengonsep, nanti saya hubungi lagi," begitu isi Short Massage Service (SMS) yang dikirimkan Naufal SH. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi lanjut hal sidang pembuktian besok. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PRABOWO MENGHIMBAU, PERINGATAN HUT KE-4 PARTAI GERINDRA SEDERHANA

Ketua Dewan Pembina (KDP) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Prabowo Subianto, menghimbau para pengurus partai GERINDRA mulai dari tingkat Rukun Warga (RW.) sampai dengan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 secara sederhana. "Silahkan dilakukan perayaan HUT ke IV Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), dengan sederhana dan tidak berlebihan, karena kondisi ekonomi, bencana alam dan berbagai masalah yang menimpa bangsa ini," katanya. Prabowo berharap agar pengurus dan kader partai GERINDRA untuk lebih dekat dengan konstituen dalam hal ini rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. "Semua kader dan pengurus partai mulai dari pusat hingga tingkat paling bawah untuk selalu mendekatkan diri kepada rakyat, petani, nelayan, memberikan pertolongan dan pendampingan kepada masyarakat yang mengalami musibah," katanya Prabowo Subianto sendiri akan menyampaikan pidato politik menyambut HUT ke - 4 partai GERINDRA di Jakarta. "Hari Senin tanggal 6 Februari, saya akan menyampaikan pidato dan pesan-pesan politik," kata mantan Komandan Jendral (DANJEN) Komando Pasukan Khusus (KOPPASUS) Angkatan Darat (AD) Tentara Nasional Indonesia (TNI)tersebut. Prabowo Subianto tetap melakukan aktivitas bersama masyarakat dengan memanfaatkan waktu kerjanya untuk berkunjung ke berbagai daerah, namun kiprahnya dalam mewarnai dunia perpolitikan Indonesia dianggap tidak sering tampil seusai pemilu 2009. "Walaupun saya tidak bicara dua tahun ini, tidak berarti saya tidak bekerja. Dalam sehari, saya menghadiri dua, tiga acara. Tetapi tidak kita gembar gemborkan. Yang penting bagi kita adalah kita bangun kesadaran dari bawah. Kesadaran rakyat di akar rumput," kata penggagas Revolusi Putih tersebut. Prabowo menjelaskan kenapa partai GERINDRA dibuat, karena para pendiri partai menginginkan Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang sedikit bicara banyak bekerja agar Indonesia memiliki kekuatan Riil untuk mensejahterakan rakyatnya. "Untuk itulah kita mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dan, Alhamdulillah hari ini tanda tanda zaman mulai keliatan. Semakin hari kekuatan riil kita bertambah. Karena kita yang paham, maka kita yang akan memimpin perubahan itu," jelasnya. Keberagaman anggota partai GERINDRA menjadi ciri yang sangat mencolok dibandingkan dengan partai-partai lain yang ada saat ini. Sebagai salah satu dari sedikit partai Kader yang ada di Indonesia, Prabowo Subianto selalu berpegang pada apa yang dicita-citakan Founding Father Bangsa Indonesia. "Para founding father, pendiri negeri ini, dengan kearifannya sudah memutuskan bahwa bangsa ini dibangun sebagai rumah besar untuk semua suku, etnis, agama, dan golongan," katanya. Menurut orang yang sangat dekat dengan petani, peternak, nelayan, buruh, dan pedagang kecil ini; Indonesia masih dapat bertahan karena kemajemukan dan keberagaman yang menjadi modal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, menjadikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai falsafah hidup berbangsa. "Hanya dengan Bhineka Tunggal Ika bangsa ini bisa bertahan hidup sampai jaman sekarang ini," kata Prabowo yang menjadikan Susu sebagai kekuatan besar bagi anak-anak Indonesia pemilik negeri ini dikemudian hari. (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

OBROLAN SANTAI: PERWAL NOMOR 2 DAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA BEKASI

DONY DOBLANK "ANAK YANG TERYATIM-PIATUKAN"

Apa yang dilakukan pemerintah kota Bekasi dalam kurun 2 tahun terakhir mengalami kemajuan cukup signifikan dalam segi kinerja. Hal itu dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Pemerintahan Daerah (LKPD)dan financial report Kota Bekasi keluar dari bayang-bayang defisit anggaran. Tahun 2008 tercatat kota Bekasi alami defisit anggaran sebesar Rp. 128 milyar, dan terakhir dilaporkan tahun berikutnya kota Bekasi alami defisif anggaran Rp. 61,63 milyar. Terakhir tahun 2010 alami defisit anggaran sebesar Rp. 184 milyar. Pada pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2011 diketahui Kota Bekasi tidak defisit. Hal tersebut saat itu menurut Drs. Rosihan Anwar, Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari fraksi Partai GOLKAR, karena peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah kota Bekasi. Oleh Sebab itu Rosihan Anwar, kala itu, meminta agar PNS Kota Bekasi mempertahan kinerja agar dapat meningkatkan penghasilan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebuah motifasi yang diberikan oleh anggota DPRD yang terhormat untuk sebuah perjuangan meningkatkan produktivitas kerja. Sebelumnya Elias Yentji Sunur, Anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang kini menjadi Bupati Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pernah menyarankan agar anggaran yang tidak penting dipangkas. Sebuah perubahan yang gradual telah terjadi menuju situasi yang semakin membaik. Tentu hal tersebut ada resepnya, sebuah upaya tersistem yang dilakukan kepala daerah dan jajaran birokrasi kota Bekasi untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam segala aspek. Pelayanan publik meningkat, pembangunan sistem perpajakan/ retribusi membaik, kesejahteraan "APBD" pun terus mengalami kemajuan signifikan. Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang sempat dianggap beban saat defisit memasuki angka Rp. 184 milyar, mulai dipikirkan untuk diangkat semua dan setelah itu kemungkinan tidak ada lagi TKK untuk menekan biaya anggaran dari mata anggaran belanja pegawai. Itu yang mungkin bisa kita sebut dengan reformasi birokrasi pemerintahan daerah oleh pemerintah kota Bekasi yang akan genap 15 tahun usianya. Pemerintah Kota Bekasi baru-baru ini mengeluarkan peraturan walikota Nomor 2 tahun 2012 tentang disiplin pegawai pun terasa sistem reformasi birokrasi perlahan-lahan mulai ditapaki pemkot Bekasi. Perbaikan kinerja bisa ditafsirkan sebagai upaya sistemik yang dilakukan dengan mutasi dan promosi pegawai untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan. Semoga Perwal Nomor 2 tahun 2012, kedepan, tidak hanya dijadikan justifikasi untuk dilakukan mutasi atau promosi yang dianggap "aneh" lagi. Perwal Nomor 2 tahun 2012 hadir memang benar-benar untuk menjawab kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja aparatur. Dua kali mutasi terakhir yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Walikota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, menuai protes dan pro-kontra dikalangan birokrasi serta juga masyarakat. Namun Plt. Walikota Bekasi menganggap semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak terlepas dari pro-kontra. Dengan adanya perwal tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/ pemkot Bekasi memiliki tools (alat) yang jelas untuk menghasilkan rapor pegawai dalam menjalankan aktivitasnya menggerakkan roda pemerintahan. Sehingga rapor yang didapat akan membantu Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) memiliki alat ukur untuk memutasi, promosi jabatan dan rotasi pegawai pemkot Bekasi. Semoga juga, ada kesadaran masyarakat untuk membantu pemerintah daerah untuk memberikan laporan kekurangan, saran untuk perbaikan dan memberi gagasan untuk perubahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Layanan Publik di Kota Bekasi benar-benar menjadi contoh yang baik bagi pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Semoga. (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI). http://milimeterst.wordpress.com/2010/07/23/bekasi-apbd-2010-defisit-rp184-m/ http://bekasipos.com/index.php/seputar-bekasi/jurnal-bekasi/93-rapbd-kota-bekasi-defisit-rp6163-m.html http://www.lintas.me/article/tempointeraktif.com/Anggaran_Kota_Bekasi_Defisit_Rp_128_M/1

MUHAMMAD DIAN SH. HARAP DENGAN HUT KE-4 KADER PARTAI LEBIH KUAT DUKUNG PRABOWO SUBIANTO

Muhammad Dian SH., anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Bekasi, berharap agar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)dijadikan momentum bagi kader Partai GERINDRA untuk membangun soliditas dan militansi kader dalam upaya memenangkan Prabowo Subianto. Demikian disampaikan Muhammad Dian SH. melalui Short Massage Service (SMS)tentang HUT ke-4 Partai GERINDRA. Partai GERINDRA yang didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 merupakan partai yang berlandaskan Demokrasi Pancasila tersebut besar dengan keragaman etnis, budaya dan agama didalamnya. Partai GERINDRA dengan gebrakannya melakukan gerakan Revolusi Putih dengan H. Prabowo Subianto sebagai lokomotif gerakan. Prabowo Subianto sebagai seorang purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI, memiliki visi yang luar biasa untuk dapat mewarnai perkembangan bernegara walau tidak mendapuk kekuasaan. Dalam pemilu 2009, secara tragis Pasangan Megawati Soekarno Puteri dan Prabowo Subianto kalah. Walau demikian, H. Prabowo Subianto terus berjuang dengan Revolusi Putihnya dan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA. Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan menjanjikan para konstituen dan kader bahwa kader partai serta pengurus partai tidak akan pernah terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). "Bangsa ini sedang terpuruk oleh kebohongan-kebohongan, serta cara-cara manipulatif data dan informasi," kata Prabowo Subianto kala itu. Ia minta masyarakat segera melapor kepada pimpinan Partai Gerindra setempat jika ada kader partai GERINDRA yang terlibat KKN atau melanggar moral bangsa lainnya. ”Bangsa ini sedang terpuruk oleh kebohongan-kebohongan serta cara-cara manipulatif data dan informasi. Dekadensi moral bangsa sudah sangat memprihatinkan dan mengarahkan kita pada bangsa yang sedang terpuruk,” kata Prabowo Subianto selaku ketua Dewan Pembina. Karena itu, ungkap Muhammad Dian SH., seluruh anak bangsa harus membuka mata telinga, hati, dan pikiran untuk mencermati situasi saat ini. Bagi para kader Partai GERINDRA meminta agar mau melakukan sumbangsih untuk memperbesar partai dan mengantarkan Prabowo Subianto pada 2014 sebagai presiden Republik Indonesia (RI). (Don). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).

PEMKOT DEPOK TAMBAH 23 RIBU SALURAN PIPA GAS

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok berencana menambah 23.000 saluran pipa gas alam untuk rumah tangga di beberapa kecamatan yang tak jauh dari Kecamatan Beji. Hal itu karena dari 27.000 sambungan yang disediakan pemerintah untuk masyarakat Depok, baru 4.000 kilo meter yang digunakan. “Sisanya akan kita berikan kepada pelanggan baru,” kata Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail, Jumat (3/2). Saat ini saluran gas rumah tangga baru dilaksanakan di dua kelurahan yaitu Kelurahan Beji dan Kelurahan Beji Timur. Rencananya, kata Nur Mahmudi, sisa saluran gas rumah tangga yang mencapai angka 23 ribu sambungan akan terus dikembangkan ke wilayah lain. “Saat ini permintaan pemasangan saluran gas rumah tangga juga meningkat,” kata dia. Tidak menutup kemungkinan, kata Nur Mahmudi, saluran gas tersebut diarahkan ke Kecamatan Pancoran Mas. “Yang pasti pipa gas tidak dapat melintasi rel kereta api,” ucapnya. Nur Mahmudi mengatakan banyaknya masyarakat yang meminta dipasangkan pipa gas untuk rumah tangga disebabkan karena lebih irit, tidak beresiko dan tidak mencemarkan udara. Mantan Menteri Kehutanan era Presiden Abdurahman Wahid itu menuturkan, jika jatah saluran pipa gas untuk rumah tangga yang diberikan pemerintah pusat telah habis maka Pemkot Depok akan membangun saluran sendiri. Hal itu dilakukan untuk memenuhi keinginan masyarakat. “Hanya saja, masyarakat harus mau menanggung biaya pembelian alat. Mumpung sekarang ini gas sedang di subsidi,” ujar Nur Mahmudi. Sementara itu warga RT. 005 RW. 04, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Suwandi berharap saluran gas rumah tangga tidak terpusat di Kecamatan Beji. Dia meyakini pemasangan gas untuk rumah tangga juga diinginkan masyarakat Depok di luar Beji. “Saya kepingin menggunakan gas rumah tangga. Ga perlu harus cape-cape nenteng tabung gas ke warung,” katanya. Sebelumnya, Penanggungjawab Jaringan PT Jabar Energi Badan Pengelola Jaringan Gas Depok, Agung Apriyanto mengatakan, pihaknya hanya mengenakan biaya abodemen kepada pelanggan untuk perawatan Metering Regulating Station (MRS) dan perawatan jaringan. Besaran abodemen diklasifikasi berdasarkan kelas pengguna. Namun, untuk biaya penggunaan per meter kubik tetap sama, yaitu Rp 2.800/m3. Agung mengakui, program gas rumah tangga masih mengalami beberapa kendala seperti terjadi kebocoran pada dua bulan pertama. Kebocoran tersebut terutama di sambungan pipa menuju rumah warga. “Kami akan berusaha perbaiki walaupun itu bukan tanggungjawab kami. Kami menerima laporan 24 jam,” paparnya. (Pra). (Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT atas dukungan biaya komunikasi dari PDAM TIRTA BHAGASASI, PDAM TIRTA PATRIOT dan Dr. H. RAHMAT EFFENDI).