Plt. WALIKOTA AKAN LAKUKAN GEBRAKAN

Plt. Walikota Bekasi, H. Rahmat Effendi akan melakukan gebrakan ditahun 2012 dengan melakukan pembinaan pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat terkait maraknya pungutan liar yang dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi. Dalam sebuah kesempatan sebelum Paripurna Pengesahan Rencana Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD), H. Rahmat Effendi mempersilahkan dilakukan proses hukum oknum pegawai yang terlibat. Bahkan baru-baru ini ada 2 staf di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang diproses terkait penyelewengan uang retribusi. Rahmat Effendi pun secara ekplisit akan melakukan tidakan tegas pada oknum dishub yang melakukan pungli. melakukan pungli. Plt. pada pegawai yang terlibat mafia perizinan, penyelewengan retribusi dan oknum pengutipan pungutan liar/pungli. Hal itu ia sampaikan melalui pesan singkat yang dijawab dengan lugas,"Nanti akan digebrak." Oknum dinas perhubungan melakukan pungutan liar dalam pembuatan rekomendasi sebesar Rp. 100-300 ribu. Padahal sarana yang dikutip merupakan bagian dari program dinas kebersihan kota Bekasi berupa motor gerobak sampah. Menurut Rahmat Effendi, dari nilainya saja sudah keterlaluan cara oknum mendapatkan penghasilan non-ketentuan yang berlaku. Dia mencontohkan dengan patokan harga Rp. 100 ribu sebagai kutipan terendah, kalau ada 100 kendaran. Oknum sudah mendapat Rp. 10 juta hanya dengan mengeluarkan surat rekomendasi yang merupakan tanggungjawabnya. Masih banyak lagi bentuk tidakan diluar ketentuan yang dilakukan oleh oknum pegawai untuk mengumpulkan pundi-pundi penghasilan non-dinas. Semua terdesain dengan modus mulai dari sumbangan sampai dengan pajak non peraturan daerah. Kita lihat saja apa yang bakal dilakukan H. Rahmat Effendi. (Don).

KEDEWASAAN MENJADIKAN RORO YOEWATI MENJADI, KOTA BEKASI "WOMEN OF THE YEAR 2011"

Tampil Energik setiap hari baik di kantor maupun diluar kantor merupakan cirikas ibu dua Putra benama lengkap Roro Yoewati. Perempuan Pacitan bergelar doktoranda dan master tersebut sangat menyayangi keluarga dan mengingatnya selalu ketika di kantor. Tampak Foto keluarga berada di pojok kiri meja kerjanya di Bidang Administrasi Pegawai badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi. Selalu tersenyum bila bertemu teman sekerja, mitra pemerintah daerah maupun fans beliau baik di kantor maupun di luar gedung pemkot Bekasi. Roro, sapaan kebanyakan sahabatnya, sangat peka dengan situasi kerja yang penuh tantangan dan dalam situasi yang luar biasa sulit pasca kejadian di Cikutra Bandung. dengan keikhlasan dirinya menjawab segala persoalan terkait kebijakan-kebijakan fenomenal dan kontroversial yang ditelurkan BKD Kota Bekasi. Roro sangat dekat dengan Almarhum Kamaludin Dzaini, Kepala BKD Kota Bekasi yang wafat tanggal 24 desember 2011. Kepekaannya ditunjukkan dengan respon yang besar pada sosok tegar kepala badan yang tidak bugar lagi dengan menjawab secara lugas berbagai pertanyaan yang diberikan wartawan pada kepala Badan. Toh hal itu justru membuat diskusi tentang berbagai persoalan terkait kepegawaian makin segar dan menggairahkan untuk dibahas. beberapa kali kasus mencuat selalu Roro yang menjadi bahan diskusi. Mulai dari sosoknya yang sangat energik sebagai seorang Pegawai Negeri sipil (PNS)sampai berbagai issue miring disematkan banyak orang padanya. Namun kata-kata "kedewasaan" selalu meluncur dari bibirnya yang manis dan menyejukkan pendengarnya. Roro mampu menjawab berbagai issue yang menyerang korpsnya baik langsung maupun tidak. Roro juga tidak pernah membedakan kedua pimpinannya yang bernasib berbeda dalam beberapa waktu. Kemampuannya menghargai orang membuat persoalan yang dianggap kontroversi dan fenomenal, menjadi sebuah kebijakan monumental walau itu bukanlah sebuah konstruksi fisik. kebijakan yang dibuat menjadi memiliki "ruh" dan berpengaruh secara sistemik pada perubahan sudut pandang banyak pegawai di pemerintahan Kota Bekasi. Dialah salah satu perempuan "kuat" yang mampu menyadarkan peran strategis Pegawai Negeri dalam pembangunan masyarakat. walau semua itu hampir tidak pernah terekspos, karena pribadinya yang tidak suka diekpose. (MDP).

RAHMAT EFFENDI, KOTA BEKASI "MAN OF THE YEAR 2011"

Banyak kebijakan pemerintah Kota Bekasi tahun 2011 dilihat sebagai buah pemikiran H. Rahmat Effendi, sehingga ketika dianggap tidak tepat banyak hardikan dan caci-maki tertuju padanya. Salah satu kebijakannya yang dianggap kontroversi adalah dikeluarkannya SK Mutasi 417 guru yang berakibat pada protes panjang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi. Namun sama seperti mutasi dilingkungan pemerintah kota Bekasi sebelumnya yang menimbulkan polemik diinternal pemkot Bekasi, ternyata pasca mutasi suasana kerja justru berubah menjadi lebih baik. Pembangkangan secara "sembunyi-sembunyi" secara perlahan hanyut oleh style SMART leadership Rahmat Effendi yang telah bergelar Doktor. Lahir dari rahim politik Partai Golkar, Dr. Rahmat Effendi secara cepat dan tepat menepis anggapan bahwa dirinya ambisius dalam kekuasaan. Sangat menghormati Mochtar Mohamad sebagai pasangannya banyak tidak terlihat oleh para politisi Kalimalang maupun politisi jalanan maupun rukoan. Rahmat Effendi amat apresiasi pada perkembangan koleganya yang sempat menjadi pesakitan dan dalam sidang putusan divonis bebas murni oleh majlis hakim tipikor Bandung 11 September 2011. Rahmat Effendi juga banyak dikritik tentang kepedulian pemerintah daerah pada lingkungan hidup dan Kota Bekasi yang sempat meraih adipura. Dirinya kontan membuktikan mampu memanage potensi yang ada dengan merangkul masyarakat, dunia usaha dan institusi pemerintah daerah untuk kembali menghijaukan Bekasi, menjauhkan sungai dari bahaya limbah tak terkontrol dan kepedulian pemerintah daerah pada environment for sustainability Development. Perbaikan kinerja akhirnya dapat dilihat dengan peningkatan yang terjadi saat DPRD Kota Bekasi menyampaikan adanya peningkatan pada perubahan APBD 2011. Setelah 2 tahun berturut-turut defisit, Rahmat Effendi bekerja dengan efektif menggerakkan birokrasi pemerintah kota Bekasi menjadi lebih efesien dan peningkatan pendapatan dapat dirasakan. setelah menimbang, menilai dan melakukan evaluasi beberapa hari. Akhirnya News Jersey menyematkan gelar Man Of the Year 2011 pada Dr. H. Rahmat Effendi. (MDP).

PEMBUATAN e-KTP MASIH BERGANTUNG KEBIJAKAN PEMKOT

Ratusan warga Rawalumbu mendatangi kantor kecamatan untuk menanyakan masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka kesal karena sampai saat ini masih banyak warga yang belum memiliki e-KTP. Abel, salah satu warga, menanyakan pada petugas kecamatan tentang Surat Keputusan (SK) Departemen Dalam Negeri (depdagri) soal masa waktu pembuatan e-KTP. Mereka bingung karena tidak tahu kapan batas waktu pengalihan e-KTP di kantor kecamatan. Banyak warga mengetahui batas pembuatan e-KTP adalah bulan Desember 2011 yang sebentar lagi berakhir. Saat coba dikonfirmasi ke dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil), Asep sebagai kepala Bidang sedang mengikuti briefing dinas. Salah satu staf dukcapil hanya menjelaskan bahwa perpanjangan pembuat e-KTP sampai bulan Februari 2012. Sampai saat ini masih belasan persen warga kota Bekasi yang memiliki e-KTP di kota Bekasi. Minimnya sosialisasi pembuatan e-KTP membuat warga kebingungan. "SK perpanjangan saja petugas tidak tahu.", kata Abel. Di kaca dekat pintu masuk kantor kecamatan Rawalumbu terlihat lembaran informasi bertuliskan Perpanjangan tahap II pembuatan e-KTP menunggu kebijakan pemerintah Kota Bekasi. Terlihat di lobby kantor kecamatan Rawalumbu banyak yang mengantri untuk proses pembuatan e-KTP. (don).

KPUD KOTA BEKASI SOSIALISASI PEMILUKADA

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi melakukan sosialisasi pemilu kepala daerah (pemilukada) di gedung Patriot kemarin (28/12). "Kegiatan ini untuk mensosialisasikan pelaksanaan pemilukada Kota Bekasi, waktu pentahapan pemilukada dan tanggal pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang Suryana, sekretris KPUD Kota Bekasi. Dadang berharap kegiatan sosialisasi pemilukada kota Bekasi dapat meningkatkan pemahaman seluruh stake holder agar pemilukada dapat dilakukan dengan baik dan legitimate. Kota Bekasi sukses melakukan pemilukada langsung pada tahun 2008 lalu. Saat itu pemilukada kota Bekasi diikuti 3 pasangan calon yang akhirnya dimenangan pasangan H. Mochtar Mohamad dan H. Rahmat Effendi. Walaupun pasangan H. Akhmad Syaiku dan H. Kamaludin Dzaini almarhum kala itu sempat menggugat hasil penetapan pemenang pemilukada 2008. Selain lurah dan camat, acara tersebut juga dihadiri pimpinan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), pimpinan ormas, pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Saya berhadarap mereka mau mensosialisasikan informasi pelaksanaan pemilukada.", kata Dadang. Dengan demikian, harap Dadang, masyarakat kota Bekasi tidak kaget lagi dengan pimilukada yang akan dilakukan. Menrut informasi pelaksanaan pemilukada akan dilaksanakan akhir 2012. Dimajukannya waktu pelaksanaan pemilukada yang seharusnya awal 2013 karena dikhawatirkan akan terjadinya persaingan serta dilaksanakan dua tahapan. Oleh sebab itu, kata Dadang, dilakukan sosialisasi lebih awal agar waktu jelang pemilukada dapat membuat masyarakat mengetahui pemilukada lebih dini. Sangat diharapkan seluruh stake holder dapat memberi pemahaman pada warganya dan anggotanya. Sayangnya saat kegiatan berlangsung tidak banyak undangan yang datang dan menyimak dengan baik kegiatan sosialisasi. Mereka banyak yang keluar ruangan dan hanya ngobrol sediri-sendiri. Sekretariat KPUD Kota Bekasi tadinya menargetkan kegiatan dihadiri 150 orang. Kenyataannya aula gedung patriot hanya terisi 75 orang saja. Kegiatan tersebut dibuka Plt. Sekda kota Bekasi, Rayendra Sekarmaji. Sementara itu diungkapkan Ketua KPU Kota Bekasi Hendy Irawan saat berlangsung sosialisasi Pilkada, pelaksanaan Pemilukada Kota Bekasi diagendakan pada 23 Desember 2012. Akan tetapi karena 24 Desember 2012 merupakan cuti bersama perayaan Natal, maka kami putuskan untuk memajukannya sepekan menjadi tanggal 16 Desember 2012.(Don).

TANGSEL USUNG PENDIDIKAN RELIGIUS

Kota Tangerang Selatan pantas menjadi ikon pendidikan di Provinsi Banten. Berbagai perguruan tinggi menjadi magnit kota yang baru berusia tiga tahun, sebut saja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hi-dayatullah, Universitas Terbuka di Pamulang, ITI, UMJ. Selain perguruan tinggi, Kota Tangsel juga terdapat sekolah-sekolah negeri, dan swasta bertaraf internasional seperti Swiss German University (SGU), Prasetiya Mulya Business School (PMBS), German School Center, Academy Sinar Mas, Stella Maris, Tarakanita, Al-Azhar, Global, dan Pembangunan Jaya. Dana APBD pun digelontorkan untuk biaya pendidikan gratis pada tingkat Sekolah dasar (SD). Seperti dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Tb Bayu Murdani, tahun anggaran 2011, tidak ada lagi pungutan SPP dan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) ditingkat SD. Selain itu, Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar sekolah dasar dinaikkan dari 12.500 menjadi 30.000 per bulan per siswa. Tingkat SMPN, meniadakan DSP dan untuk SPP tetap diperbolehkan dengan batasan penarikan maksimal Rp. 100.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMPN dinaikkan dari Rp. 20.000 menjadi Rp. 40.000 per bulan per siswa SMA Negeri dan SMK Negeri dan DSP dihapus. Penarikan SPP dibatasi Rp. 200.000. Alokasi Bosda dari APBD untuk tingkat pelajar SMA Negeri dan SMK Negeri diberikan dana investasi sebesar Rp. 25 juta per rombongan belajar per bulan. Kenaikan dana Bosda dari APBD pun diberlakukan untuk tingkatan MIN (sederajat SD) dan MTS N (sederajat SMA). Atas dasar ini Kota Tangsel secara bertahap menjadi kota pelajar yang modern dan religius dengan meningkatkan amal ibadah atau aplikasi keagamaan. Guna membantu para siswa tidak mampu terus mengenyam pendidikan, DPRD telah mengusulkan kepada Pemkot Tangsel melalui Dinas Pendidikan setempat, mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar, dalam bentuk beasiswa bagi siswa berprestasi dari sekolah dasar hingga menengah umum. Mekanisme pemberian beasiswa, jelas Tb Bayu Murdani, setelah para kepala sekolah melaporkan siswa yang meraih penghargaan dalam suatu ajang. Kemudian, beasiswa tersebut diberikan oleh dinas pendidikan. ”Penyalurannya melalui tahapan namun tidak terlalu rumit. Intinya beasiswa yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan motivasi,” katanya. Selain itu, lanjutnya, pemberian beasisiwa tersebut memang dikategorikan kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Sehingga, dana tersebut tidak hanya sebatas pada hasil yang diperoleh dalam suatu ajang kompetisi pendidikan, melainkan dari hasil proses belajar mengajar di sekolah. Untuk siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi yang bagus di sekolah diberikan beasiswa. Tunjangan Pendidik Dinaikan Perhatian Pemerintah Daerah kepada tenaga pendidik juga harus dilakukan yaitu usulan DPRD, agar kepada Dinas pendidikan menaikkan 5.760 tunjangan TPP guru honor dari semula Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Untuk tahun ajaran 2011/2012, tunjangan guru honor di kota Tangsel naik dari s Rp. 320.000 menjadi Rp. 400.000 setiap bulannya. Kenaikan tunjangan juga kepada tenaga pendidik lainnya seperti guru, kepala sekolah, pengawas atau tata usaha. Besaran kenaikan hanya Rp. 80.000, namun penambahan penghasilan bagi para tenaga pendidik akan dilakukan secara berkala. Sementara Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Tangsel tahun anggaran 2012 mendatang meningkat sebesar 38 persen atau menjadi Rp. 68,7 miliar, sebelumnya Rp. 35,3 miliar. Yang jelas, kata Tb Bayu Murdani, dana BOS boleh digunakan untuk mengganti buku teks pelajaran yang rusak, biaya kegiatan penerimaan siswa baru, biaya kegiatan peningkatan mutu dan kesiswaan termasuk ekstrakurikuler, biaya ujian dan ulangan, pembelian bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honor guru honorer, tenaga kependidikan dan lainnya. (Ant/ Don).

DINAS BIMARTA KOTA BEKASI DAN TANGSEL TUNTASKAN PROYEK JALAN

Perbaikan dan perawatan jalan menjadi perhatian utama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dan Tangerang Selatan (Tangsel). Pemkot Bekasi berusaha menuntaskan program perbaikan jalan lingkungan yang diklaim sudah mencapai 90 persen. Sedangkan, Pemkot Tangsel harus berkutat dengan jalanan berlubang. Pemkot Bekasi sendiri mengklaim berhasil memperbaiki jalan lingkungan (jaling). "Perbaikan dan perawatan jalan di wilayah setempat sudah mencapai 90 persen," kata Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi, Tri Adhianto, ketika dihubungi. Pencapaian tersebut dihitung berdasarkan target pembangunan 2011 melalui alokasi total anggaran sebesar Rp 146 miliar. Mayoritas perbaikan jaling tersebut, kata dia, terdapat di wilayah perbatasan, di antaranya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, dan sejumlah jalan penghubung di wilayah utara Kota Bekasi. "Perbaikan jalan lingkungan itu sudah berlangsung sejak Juli 2011," ujar Tri. Menurut dia, perbaikan dan perawatan fisik jaling tersebut menggunakan bahan baku campuran beton. Pihaknya melakukan hal tersebut dengan alokasi anggaran perbaikan jalan 2011. Alokasi dana tersebut juga dibagi sekitar 30 persen untuk kebutuhan perbaikan jalan berkategori kota. Sehingga, perbaikan jalan lingkungan tidak mencapai 100 persen. Untuk mencapai 100 persen, lanjut Tri, perbaikan jaling membutuhkan waktu sekitar tujuh tahun. Anggaran untuk perbaikan total pun diprediksikan membutuhkan dana mencapai Rp. 1 triliun. Sedangkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengaku, pada 2012 nanti Tangsel memang belum dapat bebas dari jalan berlubang. "Kita lihat kekuatan anggaran kita yang minim, semua akan dilakukan secara bertahap," ujarnya belum lama ini. Infrastuktur jalan yang minim, ujarnya, menjadi salah satu penyebab kemacetan di Tangsel selama ini. "Tentu saja diperlukan pengkajian mendalam untuk manajemen lalu lintas karena belum tentu satu titik kemacetan di suatu tempat sama dengan penyebab kemacetan di tempat lain," ujarnya. Menurut Airin, pelebaran jalan yang akan dilakukan secara beberapa tahap tersebut terdapat di beberapa titik. Titik-titik tersebut akan dilakukan di lima ruas jalan, yakni Jalan Raya Siliwangi, perempatan Sasak, perempatan Maruga, perempatan Viktor, dan Maruga Ciater. "Tahun depan juga direncanakan fly over Gaplek dapat dibangun," ujar Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Tangsel, Dendi Priyandana. Sampai saat ini, pelebaran kelima ruas jalan tersebut baru sampai pembebasan lahan. "Sudah menghabiskan dana sebesar Rp 59 miliar untuk pembebasan lahan tersebut," ujar Dendy. Menurutnya, pelebaran jalan memang mutlak dilakukan karena melihat perkembangan Tangsel yang pesat. "Perkembangan Tangsel sangat pesat, tetapi pembangunan infrastruktur membutuhkan proses," ujarnya. Belum lagi, tambahnya, peningkatan volume kendaraan bermotor roda dua dan empat di sejumlah titik jalan di Kota Tangsel menambah kesemrawutan Kota Tangsel. (EHA).