PDAM TIRTA ALBANTANI BUTUH ANGGARAN 100 MILYAR

General Manager Administrasi dan Pengembangan Usaha PDAM Tirta Al Bantani Kabupaten Serang Achmad Rifai mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan dana sedikitnya Rp. 100 miliar untuk pengembangan PDAM ke depan, termasuk untuk pembenahan dan pemasangan instalasi pipa penyaluran air. Rifai mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerima 40 ribu permintaan pemasangan baru, namun belum bisa dilayani karena keterbatasan dana. Pemasangan satu rumah, kata Rifai, membutuhkan dana antara Rp. 2 juta sampai Rp. 3 juta. "Ini potensi besar untuk membenahi PDAM. Tapi karena keterbatasan dana yang ada kita tidak mampu berbuat banyak. Selain itu kita juga masih fokus membenahi pipa yang ada karena rata-rata sudah berusia tua," katanya di Serang, Selasa. Ia juga memaparkan bahwa anggaran yang dialokasikan dari pemerintah daerah sebagai penyertaan modal PDAM di tahun 2012 hanya Rp. 6 miliar. Dana tersebut, katanya, jauh dari cukup untuk melakukan pembenahan PDAM. Rifai juga mengatakan bahwa ada tiga pola yang sebenarnya bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut yakni pertama, suntikan dana dari pemkab Serang sebagai pemilik perusahaan, kedua meminta bantuan dari pusat, dan ketiga bekerjasama dengan pihak swasta dalam penyertaan modalnya. "Karena kita hanya mendapatkan anggaran Rp. 6 miliar, untuk kemungkinan pertama sepertinya tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan yakni meminta bantuan dan dari pusat atau menjajaki kerjasama dengan pihak swasta agar mau menyertakan modalnya," katanya. (Ant/ Don).

TAMBAHAN 2 ARMADA PUSLING DI TANGSEL

Sebanyak 18 Puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Banten, telah dilengkapi dengan armada keliling. "Dengan adanya armada Puskesmas keliling maka tidak boleh ada lagi keluhan masyarakat yang tidak terlayani karena minim fasilitas," kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Dadang M.Epid di Tangerang, Selasa. Dadang mengatakan, jumlah puskesmas di Kota Tangerang Selatan secara keseluruhan terdapat 28 unit. Namun, 18 diantaranya merupakan Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap. Adapun Puskesmas yang dilengkapi dengan armada puskesmas keliling, merupakan yang memiliki fasilitas rawat inap. Hal tersebut dikarenakan sebagai bagian dari percepatan pelayanan bila ada pasien atau masyarakat yang membutuhkan rujukan ke RS. "Jadi, bila memang pasien tersebut harus di rujuk ke RS. Langsung bisa diantarkan dengan fasilitas yang tersedia. Tidak ada lagi keluhan atau alasan karena minimnya fasilitas," katanya. Lalu, armada Puskesmas keliling pun dapat digunakan untuk menjemput pasien yang memang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Masyarakat bisa berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat dan meminta permohonan agar dilakukan penjemputan ke rumah pasien. "Pelayanan yang diberikan semuanya gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sebab, pelayanan kesehatan menjadi prioritas utama," katanya. Dadang menuturkan bila ke 18 puskesmas tersebut, memiliki fasilitas penunjang rawat inap yang memadai seperti halnya di RS. Artinya, masyarakat tidak sepenuhnya harus melakukan perawatan di RS. Bila memang pasien dapat ditangani oleh dokter yang berada di puskesmas, maka dapat dilakukan di puskesmas tersebut. "Tetapi, bila penyakit yang diderita harus ditangani oleh dokter spesialias, maka akan dirujuk. Namun setelah sembuh akan dibawa kembali ke Puskesmas menjalami perawatan. Semua bentuk tranportasi dari Puskesmas ke RS dan sebaliknya, akan dibantu oleh puskesmas keliling tersebut," katanya. Sedangkan untuk Puskesmas yang belum memiliki Puskesmas keliling, Dadang mengungkapkan pihaknya sedang melakukan proses pengadaan pada tahun mendatang. "Karena tahun depan, ada tiga Puskesmas yang akan direhab total dengan anggaran enam miliar. Jadi, prosesnya bertahap," katanya.

CITY GOVERNMENT OF SOUTH Tanggerang get the cooperation THIRD PARTY TO HANDLE WASTE

Government of South Tangerang City, Banten, was overwhelmed and confused overcome the problem of garbage. Because of that the city government opened up opportunities for third parties to work together to overcome the problem of waste. "If there is a third party who wants to help in waste management, the City Government Tangsel very open," said Deputy Mayor of South Tangerang, Benjamin Davnie in Tangerang, on Tuesday (27/12). It said Benjamin, now workmanship Final Disposal (TPA) Cipeucang in District Setu, was completed in the first stage. "That is, Cipeucang landfill can now be used for waste management. Construction landfill Cipeucang first stand was completed and started to operate," he said. He said, by the operation of the landfill Cipeucang first stage, the company was arranging the waste problem with waste management. Landscaping and Cemetery Sanitation Department (DKPP) emphasized making the plan side. The concept, set the line haul fleet cubic trash bin at the points of accumulation of garbage to landfill Cipeucang. Waste Management tries to see the readiness of local governments face the problem of waste from three to 10 years, after the landfill was operating. "Waste Management is not only preparing the landfill. But the line must be set to the fleet of garbage landfill," he said. Tangerang Public Transparanci Watch Coordinator (Truth), Aru Wijayanto, say, the concept of waste management will be a matter for governments alone. The reason, take time for the requested transport fleet of garbage waste from one district to district Setu, landfill sites are located. Sure, District Setu, who became a garbage dump, trash buildup would become the region and it is not fair to the six districts which only produces garbage. "Better city government provides community landfills in each district. TPA community more efficiently," he said.

PENDIDIKAN TETAP MENJADI LEAD APBD KOTA BEKASI 2012

Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, yakinkan wartawan program pendidikan di Kota Bekasi tidak gagal. Hal ini dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah kota Bekasi mengalokasikan 36% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tahun 2012. APBD Kota Bekasi sendiri untuk tahun 2012 besarnya mencapai Rp. 2,275 trilyun dengan tetap berkonsentrasi pada program pendidikan, kesehatan dan belanja publik. Anggaran pendidikan kalau dinominalkan pada tahun 2012 kurang lebih Rp. 819 milyar. Anggaran sebesar itu sudah termasuk biaya belanja pegawai dan biaya langsung lainnya. "Saya berharap pemerintah kota Bekasi dapat menjaga efektifitas anggaran.", Kata Rahmat. Pemerintah kota Bekasi diharapkan dapat menekan sekecil mungkin tingkat kebocoran anggaran yang terjadi. Biaya modal/ langsung yang besarnya 55,63% atau sebar Rp. 1,294 Trilyun diharapkan dapat efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Sedangkan besaran biaya pegawai seperti yang diissuekan sebesar 45% ternyata tahun 2012 besarnya mencapai 44,37% atau Rp. 1,032 trilyun. Kondisi tersebut saat ini masih berupa Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA), diharapkan efektifitas anggaran dapat dimulai saat menjadi Daftar Pengisian Anggaran (DPA). Sedangkan penyerapan anggaran tahun 2011, Plt. Walikota menyampaikan saat ini sudah 98% APBD 2012 sudah terserap. "Butuh pengawasan yang terkontrol, saat ini seperti kita ketahui kelemahannya masih dipersoalan pengawasan. Baik atau tidaknya ditentukan oleh pengawasan yang baik.", katanya. sampai berita ini diturunkan, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masih berlangsung. Rapat penetapan rencana APBD menjadi APBD Kota Bekasi 2012 juga diwarnai aksi dukungan kebijakan mutasi yang ditetapkan Plt. Walikota Bekasi. (Don).

Plt. WALIKOTA BEKASI PERSILAHKAN PROSES HUKUM OKNUM

Gerakan Tolak Politisasi Pendidikan (GETaPP) menolak penggunaan sudut pandang politik dalam melakukan pengawasan kebijakan. Terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Hal itu disampaikan GETaPP saat melakukan unjuk rasa di areal gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (27/12). Dudung selaku koordinator lapangan mengingatkan masyarakat utnuk menolak persepsi politik dalam menjalankan program pendidikan karena berpengaruh pada hasil pendidikan. Menurut Dudung Visi Bekasi Cerdas yang dicanangkan pemerintah kota (pemkot) Bekasi menjadi terancam. Oleh sebab itu GETaPP dengan tegas mendukung kebijakan Plt. Walikota untuk melakukan mutasi dan promosi di lingkungan dinas pendidikan. Hal senada juga disampaikan oleh Nurhadi, Tokoh masyarakat yang juga mantan wakil rakyat di kabupaten Bekasi. Nurhadi melihat anggota DPRD Kota Bekasi terlalu mencampuri kewenangan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan strategis. Banyak kebijakan yang dibuat pemerintah selalu dicampuri dengan kepentingan politik anggota DPRD. "Lalu kapan bisa jalan pemerintahan yang baik kalau kepentingan politik yang berbicara?", kata Nurhadi. Saat dikonfirmasi tentang temuan, dalam kesempatan usai Rapat Dengar pengdapat (RDP) Komisi D dengan Plt. Walikota Bekasi, Rahmat Effendi. Plt. Walikota mempersilahkan untuk dilakukan proses hukum kalau memang DPRD Kota Bekasi menemukan oknum terkait mutasi dan promosi. Terkait kebijakan mutasi dan promosi dirinya hanya menjalankan tugas karena kebijakan tersebut memang telah diproses di dinas pendidikan. "Satu harapan saja, untuk pendidikan yang lebih baik.", kata pepen sapaan akrab Rahmat Effendi. (Don).

UCAPAN DUKA CITA PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI

UCAPAN DUKA ANGGOTA DPRD PARTAI GERINDRA