SEKBER BURUH GAGAS MOGOK NASIONAL TANGGAL 3 OKTOBER

Para buruh yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Buruh sepakat menggelar aksi mogok kerja nasional pada 3 Oktober. Mereka menuntut penghapusan sistem tenaga alih daya. Mereka ngotot menilai sistem ini telah merugikan kalangan buruh. ”Dipastikan kami akan menggelar mogok kerja nasional pada 3 Oktober mendatang. Tidak hanya mogok kerja, kami akan melakukan aksi turun ke jalan,” kata Edi Santoso, Presidium Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh, di sela-sela rapat akbar buruh yang dihadiri ratusan buruh dari beberapa organisasi buruh dan pekerja di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta Utara, Minggu (23/9/2012).

Sebelum menggelar rapat akbar, ratusan buruh menggelar aksi damai di depan area Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah itu, mereka berpawai bersama menggunakan sepeda motor dan bus kota menuju kantor Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara. Pihak kepolisian mengawal aksi tersebut.

Edi pun menyerukan kepada para buruh peserta rapat untuk tidak hanya berdiam selama mogok kerja, tetapi ikut aksi turun ke jalan yang direncanakan akan digelar di sejumlah titik kawasan industri di Jakarta dan Bekasi. Seruan itu disambut para buruh yang hadir dari sejumlah organisasi buruh dan pekerja yang tergabung dalam aliansi Buruh Jakarta Bergerak.

Edi mengatakan, aksi mogok kerja nasional itu akan dilakukan secara damai. ”Tuntutan kami adalah penghapusan sistem kerja outsourcing (tenaga alih daya) dan politik upah murah karena itu sangat merugikan buruh,” kata Edi.

Tidak hanya wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, tetapi aksi mogok nasional juga dirancang akan digelar serentak di kota-kota lain, seperti Cirebon, Bandung, Batam, Semarang, dan Surabaya. ”Persoalan sistem kerja kontrak ini adalah masalah buruh secara nasional karena itu harus diperjuangkan buruh secara bersama-sama, secara nasional pula,” ujar Edi.

Koordinator Sekber Buruh Michael menyatakan, Sekber Buruh akan melakukan konsolidasi dengan semua serikat buruh untuk bersama-sama melakukan mogok nasional pada 3 Oktober mendatang. Tuntutan utama yang diusung adalah penghapusan sistem tenaga alih daya dengan mencabut pasal-pasal yang membenarkan sistem itu, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain itu, juga menuntut perbaikan komponen hidup layak (KHL) dalam penentuan upah minimum yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012, dari 60 komponen menjadi 86 sampai 122 komponen. ”Harusnya tanpa diminta, tanpa dituntut, tanpa perlu ada mogok kerja nasional, pemerintah wajib menjalankan amanah menyejahterakan buruh,” paparnya.

Abdul Rosyid, Koordinator Buruh Jakarta Bergerak, aliansi 18 organisasi buruh dan pekerja se-Jakarta, menyatakan akan terus menggalang dukungan dan melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi dan aliansi organisasi buruh lainnya.

Pihaknya belum bisa memperkirakan jumlah buruh yang akan mengikuti aksi mogok kerja nasional itu. Menurut Rosyid, mogok kerja nasional merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh kalangan buruh. Selama ini, para buruh berulang kali menyuarakan penghapusan sistem tenaga alih daya, tetapi tidak membawa hasil. ”Upaya-upaya perundingan bipartit dengan perusahaan ataupun dengan pemerintah sudah sering ditempuh,” katanya.

Rosyid menyampaikan, UU No 13/2003 tidak mampu melindungi buruh. Dengan sistem kontrak, masa depan pekerjaan buruh tak pasti karena tidak pernah diangkat jadi karyawan tetap. Hak-hak buruh layaknya karyawan tetap juga tidak diperoleh. ”Banyak yang bekerja bertahun-tahun tetap tidak diangkat jadi karyawan tetap,” katanya.

Kondisi itu diperburuk rendahnya upah minimum provinsi (UMP). Ia mencontohkan, UMP DKI Jakarta tahun 2012 sebesar Rp 1.529.150 per bulan. Upah itu sudah tidak layak lagi. Hal ini karena tingginya biaya hidup di Jakarta. ”Nilai itu hanya cukup untuk bertahan hidup,” ujar Rosyid. (wan).

MUHTADI MUNTAHA; DINAS BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEBIASAAN BUANG SAMPAH SEMBARANGAN

H. Muhtadi Muntaha, Lc anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Amanat Nasional (PAN), mengatakan bahwa menjamurnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang berada tepat di pinggir jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Bekasi. "Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi paling bertanggungjawab apabila ada warga perumahan yang membuang sampah di sembarang tempat," katanya.

 

Menurut Muhtadi, laju pertumbuhan penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi, serta bertambahnya perumahan bak jamur di musim hujan, menyebabkan meningkatnya volume sampah rumah tangga yang dihasilkan. Hal itu kata dia,  disebabkan minimnya TPS yang disediakan oleh Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran. 

 

Ditegaskan, para pengembang perumahan juga turut bertanggungjawab, karena membiarkan hal itu terjadi. “Boss developer jangan hanya berorientasi keruk untung gede tapi bermental perusak lingkungan,” tegasnya.

Muhtadi Muntaha meminta agar Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi agar senantiasa melihat langsung penumpukan sampah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. “Jangan hanya mendengar laporan dari anak buahnya saja,” tegas angggota dewan yang terkenal vokal ini .  

 

Kepala Seksi Jalan dan Lingkungan pada Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Alfian, ketika dikonfirmasi melalui telepon selullarnya mengatakan, itu adalah tanggungjawab para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kebersihan yang ada di Kabupaten Bekasi. “Kalau sampah yang ada di wilayah, Itu tanggungjawab setiap UPTD Kebersihan, bukan Dinas. Sudah ada tugas masing-masing,” kilahnya.

 

Diakui Alfian, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran, masih kekurangan armada untuk mengangkut sampah. namun mengenai sampah di wilayah tetap tanggungjawab UPTD Kebersihan di setiap wilayah. 

 

Kepala Dinas Kebersihan, pertamanan dan Pemadam  Kebakaran, Farid Setiawan yang ditemui wartawan, Jum’at (21/9)  disela pembukaan Pekan Raya Kabupaten Bekasi berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan para Kepala UPTD Kebersihan di wilayah agar segera mengangkut sampah yang ada di wilayahnya masing-masing.

 

Sejumlah Camat yang ditemui mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan penambahan armada pengangkut sampah agar dapat mengcover pembuangan sampah di wilayahnya masing-masing. “Kita sudah usulkan bahkan sudah dibahas dengan dewan,” kata salah satu Camat yang enggan disebut namanya. 

 

Seperti diketahui, penumpukan di sejumlah ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi seperti Jalan Inspeksi Kalimalang, Cikarang Utara, Jalan Desa Simpangan Cikarang Utara, di Jalan Desa Sriamur, Tambun Utara, Jalan  Raya  Perjuangan, Kebalen Kecamatan Babelan dan lainnya menyebabkan pemandangan dan bau yang tidak sedap.  (bd)

RSIA SITI ZACHROH AKAN EVALUASI SISTEM KEAMANAN

Pihak RSIA Siti Zachro enggan berkomentar banyak terkait hal ini. Terkait tudingan para anggota dewan tersebut, akan menjadi bahan bagi pihaknya melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya agar tidak terjadi hal serupa. "Kita sudah meningkatkan keamanan dengan memasang 8 CCTV dan bekerjsama dengan Polres Bekasi untuk melakukan penjagaan. Kalau ada yang kurang, nanti kita lakukan evaluasi kembali," ungkap Direktur RSIA Siti Zachro, dr. Nurul Isfiyani (21/9).

Saat ditanya mengenai sketsa wajah pelaku penculikan kepada Cello Aditya, Nurul mengaku pihaknya tidak mengenali sketsa wajah yang dibuat pihak kepolisian. Nurul mengatakan, seluruh perawat yang bekerja di rumah sakit tersebut memiliki kartu identitas yang jelas. “Perekrutan perawat seperti pada umumnya, dilengkapi dengan kartu identitas,” kata Nurul.

Pasca hilangnya Cello dari rumah sakit tersebut, saat ini pihak manajemen melengkapi sistem keamanan. Secara tidak langsung, tindakan itu membuktikan kalau rumah sakit tersebut sebelumnya minim pengamanan dan pengawasan. “Kamera CCTV sudah kami pasang sejak kejadian ini. Kami juga sudah menambah tenaga keamanan. Kejadian ini sebagai pembelajaran bagi kami untuk kedepannya,” ucap Nurul.

Sementara soal penyelidikan dan pengembangan yang hingga kini masih dilakukan kepolisian, kata Nurul, pihaknya telah memberikan data-data yang diperlukan. Termasuk identitas perawat yang dibutuhkan untuk pengembangan kasus tersebut."Kita juga bekerjasama dengan pihak kepolisian. Kita ingin agar kasus ini cepat-cepat terungkap," ungkap dia.

Diketahui sebelumnya, seorang bayi yang baru berumur empat hari hilang dari RSIA Siti Zachro pada Sabtu (15/9) lalu. Buah hati pasangan Jaja Nurdiansyah (20) dan Syfa Maisyatul Khoirot (20) tersebut diduga diculik oleh seorang perempuan yang berpakaian mirip perawat. Untuk mengungkap identitas pelaku penculikan, saat ini polisi telah menyebar sketsa wajah pelaku ke berbagai pelosok.

Diduga, pelaku penculikan Cello adalah seorang perempuan dengan mengenakan pakaian perawat dan berjilbab. Dari sketa wajah itu juga diketahui pelaku memiliki ciri-ciri berwajah lonjong dan bermata besar. Sketsa wajah pelaku tersebut dibuat oleh Pusat Indonesian Automatic Fingerprints Identification System (Inafis) Bareskrim Polri. (*).

JALUR KHUSUS TRANSJAKARTA TAK PUNYA DAMPAK KE PENUMPANG APTB

Diperbolehkannya armada Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) Bekasi-Pulogadung dengan jalur khusus Transjakarta di wilayah Jakarta nyatanya tak berdampak signifikan pada peningkatan jumlah penumpang. "Pada Selasa (18/9), APTB hanya beroperasi pukul 12.00 WIB sampai 15.30 WIB sebanyak delapan armada. Penumpang yang diangkut sebanyak delapan orang," katanya (21/9).

Sejumlah APTB dari Terminal Induk Kota Bekasi masih ada yang melaju tanpa penumpang. Petugas loket APTB di Terminal Induk Kota Bekasi, Tyas, menyebutkan, jumlah penumpang dalam sepekan ini hampir tidak terlalu berbeda dengan pekan-pekan sebelumnya.

Tyas pun memerinci, pada Senin (17/9), yang juga merupakan hari pertama APTB diperbolehkan masuk ke jalur Transjakarta, penumpang yang terangkut dari Terminal Induk Kota Bekasi hanya 21 orang. Jumlah penumpang jauh lebih sedikit daripada armada yang dioperasikan sejak pukul 5.00 WIB hingga 18.00 WIB, yakni sebanyak 23 unit.

Sehari kemudian, Rabu (19/9), APTB yang beroperasi pada pukul 5.00 WIB sampai 12.00 WIB mengangkut 28 penumpang. Sementara pada Jumat (21/9), penumpang yang diangkut pada pukul 5.00 WIB sampai 10.00 WIB sebanyak 35 orang. "Hari ini memang agak ramai. Namun ramai pun tak sampai memenuhi bus yang berangkat. Paling banyak enam penumpang," katanya.

Izin APTB masuk jalur Transjakarta dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Udar Pristono pekan lalu. Kebijakan ini diharapkannya mampu merangsang penambahan jumlah penumpang. (*).

DPRD KABUPATEN BEKASI TEMUKAN BEBERAPA KENJANGGALAN DI RSIA SITI ZACHROH

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi pada Jumat (21/9/12) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Siti Zachro. Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya kasus penculikan bayi berumur empat hari bernama Cello Aditya pada Sabtu (15/9/12) lalu. Dalam sidak tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi mendalami kelayakan RSIA Siti Zachro dalam melayani masyarakat Bekasi.

Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi, diungkapkan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi Muhtadi Muntaha, ditemukan beberapa kejanggalan RSIA Siti Zachro. Komisi D juga mengancam akan mencabut izin dari RSIA Siti Zachro dalam waktu dekat jika hasil penyelidikan kepolisian menyatakan pihak rumah sakit dinyatakan bersalah dalam kasus hilangnya Cello.

Muhtadi pun menambahkan, keamanan RSIA Siti Zachro sangat rapuh. Hal itu terlihat jelas bahwa pihak keamanan hanya ada dua orang dengan sistem aplusan bertugas menjaga keamanan selama 24 penuh. Selain itu, diperparah dengan tidak terpasangnya CCTV (closed circuit television, kamera pengintai, red) di lingkungan rumah sakit. “Banyak temuan dalam inspeksi mendadak ini. Di antaranya gaji dari security (petugas satuan pengaman, red) memang di bawah upah minimum kota (UMK) yang ditetapkan dan penjagaan keamanannya hanya dijaga oleh dua petugas dengan sistem aplus. CCTV pun tidak ada," ujar Muhtadi kepada wartawan saat ditemui di RSIA Siti Zachro, Jalan Sultan Hasanudin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Menurut Muhtadi, padahal RSIA Siti Zachro setiap bulannya rata-rata menampung sekitar 70 pasien rawat inap dan ratusan pasien rawat jalan. Sehingga hal itu tidak sebanding dengan jumlah pasien jika dilihat dari sisi keamanannya.

Selain itu, kata dia, lahan parkir di sekitar rumah sakit hanya bisa menampung tiga unit kendaraan. Apabila ada kendaraan banyak, maka kendaraan pasien atau pengunjung diparkir di pelataran masjid yang bersebelahan dengan RSIA Siti Zachro. Ditambah lagi dengan pengunjung yang tidak disortir baik saat memasuki maupun yang meninggalkan rumah sakit. “Kita akan panggil para pihak terkait termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi ke DPRD Kabupaten Bekasi. Pemanggilan itu untuk kita mintai penjelasan terkait banyaknya kejanggalan ini. Sangat aneh, kok lahan parkir tidak memadai, tetapi surat izin operasionalnya bisa dikeluarkan oleh pihak terkait?" ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi, Milin Kartono menuding pihak RSIA Siti Zachro hanya ingin mengeruk untung banyak tapi kenyamanan dan hak-hak pasien tidak diindahkan. "Ini menjadi bahan untuk kita tinjau dalam agenda rapat DPRD Kabupaten Bekasi,” katanya.

DPRD Kabupaten Bekasi, dikatakan Milin, akan mendatangi Polres Bekasi untuk mendorong agar pihak Polres Bekasi secepatnya menuntaskan kasus ini, dan menghukum semua orang yang terbukti bersalah.
Dalam kesempatan itu, Milin pun akan melakukan kunjungan kepada keluarga korban untuk memperoleh berbagai informasi.

Kunjungan itu untuk mengkroscek keterangan mengenai penjelasan yang disampaikan pihak manajemen RSIA Siti Zachro kepada DPRD Kabupaten Bekasi dengan kronologi kejadian yang mengakibatkan diculiknya Cello Aditya dari keterangan keluarga korban. "Dan pada akhirnya nanti akan kita konfrontir duduk satu meja di ruang DPRD Kabupaten Bekasi," ujarnya. (*).

PT. SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK. EKSPANSI DI BEKASI UTARA

Perusahaan konstruksi dan properti PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) melakukan ekspansi dengan menambah bank tanah (landbank) di dua wilayah. Salah satunya adalah membuat kawasan industri baru di Bekasi Utara. "Lokasi baru ini akan sangat dekat dengan jalan tol tersebut luas lahan yang sudah dibeli adalah sebesar 300 hektare (ha)," ujar Managing Partner Investa Saran Mandiri Kiswoyo Adi Joe, selaku pihak pengelola dana perseroan, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (21/9/2012).

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya jalan tol langsung dari pelabuhan Tanjung Priok ke kawasan industri di wilayah Bekasi.

Selain itu, SSIA juga tengah menambah landbank untuk kawasan industri di Karawang Barat. "Luas lahan baru tersebut adalah 1.000 ha, manajemen SSIA memperkirakan prosesnya akan selesai sebelum akhir 2012, sementara Investa memprediksi baru akan terjadi di akhir tahun depan," jelasnya.

Harga tanah di kawasan industri SSIA cukup premium karena letaknya yang cukup dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok, yaitu sekira 80 kilometer (km). Namun demikian, harga ini cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan kawasan Cikarang yang berjarak lebih dekat.

Dalam hal rasio utang SSIA cenderung konservatif dengan tetap menjaga posisi utang tidak terlalu besar. Manajemen SSIA mengatakan, dengan uang cash saat ini dapat melunasi seluruh utangnya. Tetapi untuk mendukung ekspansi SSIA ke depannya, maka SSIA tetap akan menjaga rasio uang cash dan utangnya. (NJB)

KERETA LAYANG BEKASI-SLIPI AKAN DIREALISASIKAN

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Ary Widiyantoro, mengaku akhir tahun 2012 Hutama Karya akan mengusulkan kereta layang kepada Pemprov DKI Jakarta. "Nantilah nunggu kajian ini selesai terlebih dahulu, kajiannya kami targetkan akhir tahun ini beres dan baru kita ajukan proposal," kata Ary kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/9/2012).


PT Hutama Karya (Persero) akan melanjutkan rencana pembangunan kereta layang Slipi-Bekasi. Nantinya, BUMN karya ini akan mengusulkan proyek moda transportasi massal kepada calon Gubernur baru DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).


Ia optimistis proyek ini bisa terealisasi karena Jokowi yang saat ini diunggulkan dalam perhitungan cepat atau quick count sangat mendukung pengembangan moda transportasi massal. "Harusnya lanjut karena ini untuk kepentingan publik, apalagi Gubernur yang baru ini katanya peduli dengan kepentingan publik," tambahnya.

Terkait penilaian Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mengatakan proyek ini terlalu mahal. Hutama Karya sedang mengkaji ulang proposal kereta layang ini kembali sebelum diajukan kepada Jokowi. "Ini sekarang kita sedang kaji lagi kemungkinan berbagai alternatif agar proyek ini lebih murah, apakah nanti ada insentif, agar bisa diturunkan biaya proyeknya," sebutnya.

Ary mengatakan kereta layang ini tidak membutuhkan banyak lahan. "Tidak memerlukan lagi biaya lahan dan yang kedua bisa dijadikan double track, namun yang pasti ada subsidi agar lebih ekonomis lagi," pungkasnya. (feb/dru)