PENETAPAN CPNS PEMKOT KOTA BEKASI BERMASALAH

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi permasalahan ketidak patuhan atas proses penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di sejumlah instansi pemerintah. "Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tahun lalu, ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tersebut," ujar Anggota III BPK RI Agung Firman Sampurna di Jakarta, Rabu (13/9).

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN, serta tambahan empat instansi lainnya yaitu Kemenparekraf, Pemprov Jatim, Pemprov Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Bekasi.  "Dua aspek masalah yang ditemukan antara lain dalam penetapan formasi tak sesuai ketentuan, jumlahnya tidak sesuai dengan kepegawaian, dan belum ada sosialisasi mengenai penambahan formasi di instansi pengusul," ujar Firman.

Indikasi masalah lainnya yang ditemukan BPK antara lain database yang digunakan CPNS tidak di up to date, tidak seluruh instansi melakukan laporan adanya penambahan formasi, masih terdapat jumlah formasi yg ditambahkan dari jumlah yang sebelumnya di daftarkan. "Tidak menuduh tapi mengungkapkan masalah jelas ada ketidakpatuhan berdampak pada kinerja dan penetapan formasi pegawai negeri sipil," terang Firman. 

Agung Firman khawatir jika penempatan formasi tidak sesuai kemampuan maka akan berdampak pada tidak terdistribusinya pegawai dan beban kerja yang dibutuhkan. Selain itu belanja kerja pemerintah juga menjadi begitu besar. "Sebagian besar instansi yang menambah formasi tidak didasarkan pada analisis beban kerja," ujar dia. (COEN/Tri).

BINTEK AUDIT DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEJABAT PENGAWAS DI KOTA BEKASI

Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu M. Syamsudin, berharap para inspektur di kota Bekasi dapat memanfaatkan kegiatan Bimbingan Tekhnis yang dilakukan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP ) Jawa Barat. Bimbingan teknis yang diharapkan dapat memberikan pencerahan tugas bagi aparatur pengawas dalam upaya mengoptimalkan kemampuan jabatan di bidang pengawasan.

Dalam kesempatan tersebut Cucu meminta para inspektur kota Bekasi tidak sungkan-sungkan untuk bertanya dan menggunakan masa Bintek agar dapat memahami tugas dan fungsinya. "Mengingat pentingnya bimbingan teknis ini, saya berharap agar para peserta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tidak sungkan-sungkan bertanya dan berkonsultasi mengenai berbagai hal yang belum dipahami kepada nara sumber dari BPKP Provinsi Jawa Barat," katanya.

Inspektorat Kota Bekasi menggelar bimbingan teknis (Bimtek) audit berbasis resiko bagi aparatur pengawasan Inspektorat Kota Bekasi tahun 2012 yang dilakukan selama empat hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 13 September 2012 dengan menggunakan Hotel Bahtera, Cisarua, Bogor sebagai tempat pembinaan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dan dihadiri oleh Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat, Inspektur Kota Bekasi, Sekretaris, dan para Irban Inspektorat Kota_Bekasi serta auditor. Seluruh peserta diberikan keleluasaan untuk menanyakan berbagai pertanyaan pada para instruktur Bintek hingga mereka benar-benar paham.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga profesionalisme aparat pengawasan, Pemerintah Kota Bekasi terus meningkatkan kompetensi melalui diklat penjejangan fungsional auditor maupun bimbingan teknis bidang pengawasan. "Tujuan diadakannya Bintek sendiri antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional," jelas Inspektur Kota Bekasi Cucu Much. Syamsudin, SH saat membuka kegiatan bimtek.

Dirinya berharap Bintek dapat meningkatkan performance para inspektorat yang mengikuti kegiatan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik ketika melakukan pengawasan nantinya. “Mengingat memang tugas-tugas pengawasan mempunyai tantangan yang sangat berat, jangan sampai aparatur pengawasan internal pemerintah hanya dipandang sebelah mata oleh auditan (SKPD yang diperiksa) karena dianggap tidak profesional, hanya mencari-cari kesalahan saja”, kata Cucu Much. Syamsudin, SH. (Coen/Don).

MASNA JABAT SEKDIS DISPERA, A'ANG KABAG PERTANAHAN

Beberapa pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bekasi melakukan serah terima jabatan (sertijab). Sertijab dilakukan pasca rotasi pejabat yang berlangsung beberapa hari lalu. Salah satunya, Kabag Pertanahan Setda, Masna Suryana digantikan oleh Aang Sumarna mantan Sekdis Kebersihan. Sementara Masna kini menjabat sekretaris Dispera.

Sertijab Masna kepada A'ang Sumarna sendiri dilakukan setelah pemkot Bekasi melakukan pelantikan 30 pejabat eselon III dan IV dilingkungan pemerintah kota Bekasi dilakukan Malam Sabtu (31/8/2012). Masna dikenal sebagai pekerja keras dan ulet, sedangkan A'ang penggantinya merupakan pejabat yang cekatan dan berdedikasi walau Dinsih banyak disorot akibat kegagalan merebut kembali Piala Adipura.

Acara sertijab berlangsung di Ruang Sekda, Selasa (11/9) dihadiri pejabat pemkot Bekasi, Imanudin, para kepala SKPD dan beberapa staf setda. Imanudin mengucapkan selamat atas pergantian jabatan dilingkungan pemerintah kota Bekasi. 

Imanudina mengatakan, hendaknya sebuah jabatan dijadikan amanah sehingga bisa menjalaninya dengan lancar. “Mudah-mudahan masing-masing pejabat yang menduduki posisi yang baru bisa menjalaninya dengan baik”, ujarnya. (Coen/Don).

HARI ANAK NASIONAL AKHIRNYA DIRAYAKAN ANAK-ANAK DI KOTA BEKASI

Menghadiri acara peringatan Hari Keluarga dan Hari Anak Nasional Tingkat Kota Bekasi Tahun 2012, bertempat di Gedung Balai Patriot, Kota Bekasi. Acara ini diikuti ratusan siswa-siswi Taman Kanak-kanak di wilayah kota Bekasi beserta ibu-ibu mereka.

Hari anak nasional (HAN) kota Bekasi baru diadakan hari Rabu ini (12/9/2012), atau ditunda selama 2 bulan dari hari resminya, yaitu 23 Juli. Hadir pada kegiatan peringatan HAN Kota Bekasi Hj. Gunarti Rahmat Effendi dan ibu-ibu Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK) kota Bekasi.

Anak-anak terlihat riang berada di Gedung Patriot karena panitia HAN Kota Bekasi menyediakan ruang untuk anak-anak bermain. Diantara permainan yang dihadirkan pada HAN Kota Bekasi 2012 ini adalah menyusun konsep rumah menurut anak-anak.

Siswa-siswi TK berlarian di depan gedung Patriot seusai kegiatan HAN Kota Bekasi 2012 dengan didampingi orang tua mereka. Beberapa penjaja mainan anak-anak dan binatang kura-kura kecil terlihat berada ditengah kerumunan anak-anak yang sedang asik menyusun konsep rumah dari bahan gabus. (Don).

BERKAS BAP PORKAS DI KEJARI CIKARANG SUDAH DILIMPAHKAN KE PENGADILAN TIPIKOR

Berkas perkara kasus yang menimpa Porkas Pardamaean Harahap (52 th), Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Distarkim) Kabupaten Bekasi, sudah diterima di Bagian kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Senin (10/9/2012) lalu. Kasus tersebut sudah terdaftar di bagian administrasi Pengadilan Tipikor Bandung dengan no 60 Pid.Sus/TPK/2012 PN Bandung untuk dipersiapkan masa persidangannya.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Kadistarkim) Kabupaten Bekasi,Porkas Pardamean Harap (52) tersandung kasus korupsi ratusan juta rupiah dalam pelaksanaan kegiatan proyek Depo Arsip Kabupaten Bekasi yang dibangun semasa Bupati Sa’duddin. Akibat perbuatannya, dia diseret ke meja hijau dugaan korupsi proyek tersebut. "Ya kami sudah menerima pelimpahan berkas dari Kejari Cikarang. Terdakwanya Porkas Padaeman Harap. Dia dicantumkan disini sebagai Kadistarkim Kabupaten Bekasi," kata Panitera Muda Susilo Nandang Bagio kepada wartawan di ruang kerjannya, Jalan RE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (12/9/2012).

Pria tersebut diduga telah menyelewengkan dana kegiatan pembanghunan gedung depo arsip dalam DPA-SKPD Distarkim Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010. Saat itu, Porkas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komutmen (PPK) bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.

Selain proses tender yang sarat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), pembangunan proyek itu juga berbenturan dengan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Praktek pencurian volume dan pemakaian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi dilakukan hampir pada seluruh item pekerjaan. Dengan tujuan meraup keuntungan dan mengesampingkan standar mutu. 

Seperti diketahui, akibat tidak sesuainya spesifikasi pelaksanaan pekerjaan, menyebabkan robohnya proyek tersebut. Pengurangan volume pada lantai dasar, dalam RAB ditulis harus dilakukan pengurukan tanah merah setebal 60 cm tetapi dalam pelaksanaanya pengurukan hanya 20 cm. Tanah yang digunakan juga bukan tanah merah. Demikian dengan dak lantai atas hanya dikerjakan dengan ketebalan 10 cm. ”Apalagi proyek ini tidak diselesaikan kontraktornya tepat waktu,” ungkapnya Susilo.

Sebagai penunjang pembangugan gedung Depo Arsip Kabupaten Bekasi, Pemkab Bekasi telah memberikan anggaran dari APBD senilai Rp. 5 miliar lebih. Namun dalam kenyatannya kasus tersebut telah merugikan negara senilai Rp. 194 juta. Kasus tersebut segerda disidangkan di Pengadilan Tipikor Bandung. (Coen).

BANK MANDIRI SALURKAN KREDIT KEPADA METLAND TBK.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan kredit investasi senilai Rp 250 miliar kepada PT Metropolitan Land Tbk (Metland). Fasilitas kredit tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan pusat perbelanjaan Grand Metropolitan di kawasan Bekasi.

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok mengatakan properti merupakan sektor yang sangat menjanjikan seiring membaiknya tingkat kesejahteraan masyarakat. "Pada segmen kelas menengah, misalnya, kebutuhan hunian yang modern, lengkap dan terintegrasi dengan pusat perbelanjaan terus meningkat. Inilah salah satu alasan kami menjadikan properti sebagai salah satu sektor yang prospektif untuk pembiayaan ke depan," kata Fransisca dalam siaran persnya, Rabu (12/9/2012).

Kredit tersebut berjangka waktu 66 bulan dengan masa tenggang (grace period) 24 bulan. Hingga Juli 2012, pembiayaan Bank Mandiri ke sektor properti dan konstruksi telah mencapai Rp 8,1 triliun (unaudited), meningkat 25.4% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus untuk sektor properti, kucuran kredit Bank Mandiri telah mencapai Rp 3,5 triliun, naik 33.9% dari Juli tahun lalu.

Sementara pembiayaan KPR yang telah dikucurkan Bank Mandiri hingga Juli 2012 mencapai Rp 21,9 trilyun, meningkat 30.6% dari Juli 2011. Kerjasama finansial ini, lanjut Fransisca, juga merupakan bentuk dukungan Bank Mandiri kepada Metland dalam mengembangkan dan memperluas pangsa pasar.  "Kami berharap dapat memperkuat kerjasama ini dalam bentuk layanan perbankan lainnya, termasuk dengan jaringan bisnis Metland," ujarnya.

Presiden Direktur Metland Nanda Widya mengemukakan bahwa Grand Metropolitan merupakan properti komersial Metland yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah atas yang tinggal di kawasan Bekasi dan sekitarnya.

Saat ini, tingkat isian sewa Grand Metropolitan yang direncanakan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2013 sudah mencapai 78%. Total biaya pembangunan pusat perbelanjaan tersebut mencapai Rp 506 miliar, dimana pemenuhan kebutuhan pembiayaannya diperoleh dari Initial Public Offering (IPO) sebesar Rp 200 miliar, sebesar Rp 250 miliar dari pinjaman bank dan sisanya dari kas internal perseroan. "Kerjasama pembiayaan dengan Bank Mandiri ini sangat membantu perseroan dalam mempercepat ekspansi usaha," ujar Nanda.

Menurut Nanda, pembangunan Grand Metropolitan menjadi salah satu rencana strategis perseroan dalam menambah pendapatan berkelanjutan (recurring income). Pada semester I/2012, porsi pendapatan berkelanjutan Metland setara 31% dari total pendapatan. Ke depan, perseroan menargetkan pendapatan berimbang masing-masing 50% dari pendapatan berkelanjutan serta 50% dari penjualan proyek residensial dan komersial strata untuk memperkuat fondasi finansial.

Metland dan Bank Mandiri juga menandatangani perjanjian kerjasama penyediaan fasilitas perbankan Mandiri Virtual Account untuk proyek residensial Metland. Fasilitas tersebut dapat memudahkan konsumen Metland dalam melakukan pembayaran secara real time ke perusahaan.

Metland pun nantinya dapat menerima laporan transaksi penerimaan pembayaran secararealtime, sehingga mempermudah proses rekonsiliasi penerimaan pembayaran dari konsumen. Ke depan, layanan Mandiri Virtual Account juga akan diberikan untuk proyek Metland lainnya antara lain M-Gold Tower. (Coen).

SAAT JEMBATAN PENGHUBUNG AMBROL