KOREM WIJAYAKARTA/051 ADAKAN PENYULUHAN KESEHATAN

Kepala Seksi Logistik Korem 051/Wkt Letkol Arh Sudirman membuka acara penyuluhan kesehatan dengan materi Pengenalan dan Pencegahan Penyakit Jantung Koroner yang diikuti 260 prajurit dan PNS Korem 051/Wkt yang disampaikan oleh Tim Penyuluhan Kesehatan Kesdam Jaya yang dipimpin Letnan Kolonel Ckm dr. Ismi Purnawan. Sp. JP, FIHA Rumah Sakit Moh Ridwan Meureksa Kesdam Jaya, di Aula Wijayakarta Makorem 051/Wkt, Kamis (31/5). Tidak dipungkiri meskipun berbagai upaya untuk menjaga kesehatan telah dilakukan, banyak masyarakat yang masih dihadapkan pada lingkungan yang tidak sehat. Misalnya saat berkendara di jalan, emisi gas buang kendaraan bermotor hanyalah salah satu contoh konkret yang bisa ditemui setiap hari saat keluar rumah. Selain itu, adanya makanan yang kurang higienis dan banyak mengandung bahan tambahan makanan sehingga bisa merusak kesehatan. Kelihatannya sepele akan tetapi jika kita waspada sejak dini, dampak gangguan kesehatan yang merugikan tubuh dapat kita monitor mulai sekarang. Lingkungan tidak sehat yang memaparkan radikal bebas tentu saja bisa menimbulkan sejumlah penyakit degeneratif, misalnya penyakit jantung koroner, stroke dan penuaan dini. Penyakit Jantung Koroner adalah penyumbatan atau penyempitan pada pembuluh darah koroner akibat kerusakan lapisan dinding pembuluh yang diikuti oelh penebalan dan kekakuan pembuluh tersebut (aterosklerosis). Gejala serangan jantung adalah nyeri dada khas lebih dari 10 menit, lokasi dibelakang tulang dada, dada sebelah kiri, kualitas seperti ditekan/ditindih benda berat, dibakar, diremas, ditusuk, diiris, tercekik. Penjalaran melalui leher, rahang bawah, bahu, punggung, pergelangan sampai jari-jari, ulu hati. Adapun gejala penyerta adalah rasa sukar hirup/ sesak napas, keringat dingin dan pucat. Penyakit jantung dan pembuluh erat hubungannya dengan gaya hidup, pencegahannya terutama dengan memperbaiki gaya hidup ingat sehat, kalau sudah sakit, disamping pengobatan tetap harus perbaiki gaya hidup. Pola makan yang baik adalah gunakan aneka ragam bahan makanan, dengan makanan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Marilah kita menjaga kesehatan baik dari dalam maupun dari luar karena kesehatan sangatlah penting untuk menunjang tugas pokok dalam pencapaian kerja yang optimal (Pen/dON).

ATTENTION; PENERIMAAN SISWA BARU DI KOTA BEKASI MULAI 21 JUNI 2012

Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Jawa Barat, mengagendakan proses penerimaan peserta didik baru 2012/2013 di wilayah setempat mulai 21 Juni hingga 2 Juli 2012. "Jadwal PPDB akan dimulai dengan pendataan siswa informal, luar Kota Bekasi, Paket A/B, dan siswa lulus tahun sebelumnya pada 21 hingga 28 Juni 2012 mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB di sekolah yang kita tunjuk," ujar Kepala Bidang Bina Program Disdik Kota Bekasi, Ali Fauzie, di Bekasi, Jumat. Menurut dia, bagi calon siswa luar wilayah dan informal wajib membawa surat keterangan lanjutan di Kota Bekasi dari Disdik setempat, surat keterangan nilai hasil ujian, dan surat lulus. "Mereka hanya akan didata oleh Disdik Kota Bekasi sebagai syarat untuk mengikuti pendaftaran," ujarnya. Sedangkan agenda pendaftaran secara online terbagi atas tiga kriteria penilaian yakni jalur Ujian Nasional (UN), bina lingkungan, dan prestasi. Agenda itu dijadwalkan mulai 25 Juni hingga 2 Juli 2012 untuk calon siswa SMP dan SMA dan 20 Juni hingga 2 Juli 2012 untuk calon siswa SMK. "Pendaftaran SMP dan SMA jalur UN dimulai 25 sampai 29 Juni. Jalur Bina Lingkungan mulai 18 sampai 20 Juni, dan jalur prestasi mulai 18 hingga 20 Juni," katanya. Proses pengumuman jalur UN dilakukan pada 2 Juli, jalur bina lingkungan dan prestasi diumumkan 23 Juni. Dikatakan Ali, pendaftaran bagi calon siswa SMK dimulai dengan pendaftaran tes khusus pada 20 hingga 22 Juni untuk jalur UN, 15 hingga 17 Juni jalur bina lingkungan dan prestasi. "Tes kejuruan dilakukan pada 18 hingga 23 Juni. Dilanjutkan pendaftaran PPDB online mulai 18 hingga 29 Juni. Hasilnya akan diumumkan pada 2 Juli 2012," demikian Ali. (ANT-KR)

DIAL HASAN AJAK KADER BANGUN CARACTER BUILDING KEPEMIMPINAN

Hj. Dial Hasan berharap kader-kader partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dapat melakukan sosialisasi pentingnya pemimpin berkarakter dalam pembangunan wilayah. "Pemimpin kita sekarang ini sudah melupakan pentingnya regenerasi dengan membangun jiwa kepemimpinan dalam membangun masyarakat yang kuat dan berkepribadian," katanya (1/6). Saat dikonfirmasi rencana kegiatan Forum Perempuan Bekasi (FPB), Dial Hasan menyinggung pentingnya pemimpin Kota Bekasi memiliki pemimpin yang bijak dan berwibawa agar kota Bekasi lebih aman dan nyaman untuk dihuni. Beberapa kasus pertikaian yang terjadi membuat kota Bekasi terlihat seram dan angker untuk disinggahi orang dari daerah lain. Oleh sebab itu, Dial menyarankan agar kader Partai GERINDRA kota Bekasi melakukan penilaian dan memberikan masukan tentang pentingnya pemimpin yang tegas, berwibawa dan amanah ke depan. "Saya rasa masyarakat menunggu lahirnya pemimpin yang memahami Pancasila sebagai dasar negara dan fondasi bangsa dan negara ini," jelasnya. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Departemen Minyak dan Gas Bumi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai GERINDRA tersebut, mengingatkan pentingnya ibu-ibu rumah tangga membuat lingkungan terkecil (Keluarga) sebagai basic membangun pendidikan kepemimpinan. Agar, menurut Hj. Dial Hasan, sosok-sosok pemimpin dapat lahir dari masyarakat kebanyakan. Dari 2 kali pelaksanaan pemilu Walikota dan Wakil Walikota (dengan pelaksanaan tahun ini), terbukti menurut Dial, apa yang dilakukan dari mulai lingkungan terkecil dapat muncul calon-calon pemimpin berkarakter. Hj. Dial sendiri dikenal sebagai salah satu kandidat yang akan maju dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Desember 2012 nanti. Bermodal kepercayaan orang-orang terdekat, Hj. Dial Hasan memberanikan diri untuk ikut konvensi Partai GERINDRA yang minggu pertama Juni ini akan ada hasil dari pit and proper yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPP) partai tersebut. "Saya tidak ambisi, saya hanya mencoba mempelajari dan menerapkan leadership yang diajarkan dalam Pancasila di negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk hasil saya serahkan pada kuasa Tuhan," katanya. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PEMKOT TUNGGU PENGESAHAN PERDA RDTR

Berbagai pertanyaan Urusan Penataan Ruang terjawab sudah dengan akan diselesaikannya pembahasan Rancangan Perda Rencana Detail Tata Ruang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Penataan Ruang Di kota Bekasi belum mempunyai dasar yang kuat selama ini dikarenakan belum adanya Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Bekasi. Hal itu dijawab Kepala Dinas Tata Kota (Distako), Koswara Hanafi, saat dihubung via Blackberry Messenger (BBM) terkait seperti apa perda tersebut saat ini. "Perda RDTR saat ini sedang dibahas di pansus 14," katanya. Koswara masih menunggu pembahasan panitia khusus (Pansus) 14 yang membahasan secara teliti 5 wilayah dalam RDTR Kota Bekasi agar Raperda dapat segera menjadi Perda. Seperti diketahui, saat ini Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Bekasi merupakan RTRW yang terbaru. Semua berharap Perda ini segera dapat diselesaikan agar kota Bekasi dapat melakukan pembangunan dengan pegangan dan dasar hukum jelas. " Mudah-mudahan dapat diselesaikan tahun ini Perda RDTR kota Bekasi," kata Koswara. Sementara Rosihan Anwar, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Bekasi Timur, berharap selesainya perda RDTR dapat membantu pemerintah untuk merealisasikan pembangunan Fly Over Bulak Kapal. Jalan layang yang sudah belasan tahun lalu dibahas untuk merentas kemacetan di wilayah dekat perbatasan kota dan kabupaten Bekasi tersebut. Aan, sapaan akrab Rosihan Anwar, melihat keberadaan RDTR sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan-kebijakan strategis penataan ruang daerah. "Seperti fly over Bulak Kapal yang belasan tahun digagas, sampai saat ini kita belum bisa berbuat apa-apa," katanya saat ditemui di Bekasi Jaya. Dirinya berharap agar Perda dapat diselesaikan sehingga pembebasan lahan untuk fly over dapat dilakukan lebih cepat untuk pembangunan jalan layang tersebut. "Saya yakin kalau Perda RDTR selasai akan banyak kegiatan pembangunan kota Bekasi dapat diselesaikan dengan baik," kata Rosihan. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

BAYI KEMBAR SIAM LAHIR SELAMAT DI RSUD KOTA BEKASI

Bayi kembar siam telah lahir selamat di Rumah Sakit Kartika, Kabupaten Bekasi dan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi, 1/5/2012, di Neonatal Intensive Care Unit (NiCU) RSUD Kota Bekasi. "Unit ini merupakan salah satu unit unggulan di RSUD Kota Bekasi yang ke depan akan menjadi RS rujukan di Bekasi dan sekitarnya. Ibu bayi datang dan dirujuk dari RS di kabupaten Bekasi, ke RS Cipto Mangunkusumo, tapi kondisinya masih penuh antrean pasien persalinan. Lalu bayi dirujuk langsung ke NiCU RSUD Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan operasi untuk menyelamatkan ibu dan bayi kembar siam tersebut. Menurut keteruangan Direktur Utama (Dirut) RSUD kotra Bekasi, dr. Titi Masrifahati, unit NiCU sendiri merupakan salah satu unit unggulan di RSUD Kota Bekasi. "Nah RSUD kota Bekasi sebagai penyangga, dilakukan perawatan untuk pemulihan," katanya saat dihubungi via BBM-nya (1/6). Bagi anda yang ingin mengetahui atau mendapatkan pelayanan NiCU RSUD Kota Bekasi dapat menghubungi nomor kontak 0218830152. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DIRUT RSUD MINTA MASYARAKAT OBYEKTIF NILAI PELAYANAN DAN KINERJA RSU

Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Bekasi, dr. Titi Masrifahati, saat ditanya bagaimana kondisi RSUD saat ini dibanding dengan tahun lalu berharap publik lebih objective dalam menilai kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Ya untuk menunjukkan kinrja SKPD dilihat perbandingan tahun lalu boleh-boleh saja, Tapi spesifik RSUD itu ada aturan tersendiri berdasar Permenkeu," katanya (1/6). dr. Titi terlihat agak sensitif setelah mendengarkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi yang baru dilakukan Rabu (30/5/2012) lalu. "Kalau makro oke lah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), lah kalau Pencapaian target-targetnya? RSU punya ukuran sesuai Permenkeu, yaitu kinerja; PPKBLUD" katanya lebih lanjut. Diterangkannya, bahwa indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik. Masyarakat, tentu DPRD juga, diminta untuk melihat dulu pencapaian SPM-nya dan kepuasan pasien secara tersistem dan akurasi hasil dapat dipercaya. Dokter muda yang memimpin RSUD bermodal pengabdian ketulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kota Bekasi itu melihat harus ada uji dalam bentuk survey, misalnya. "Survey dong indikator operasional, keuangan, manfaat yang langsung ke masyarakat dalam bentuk pelayanan publik," kata dr. Titi. Sehingga dokter Titi sempat menyayangkan tidak komprehensifnya rekomendasi atau penyampaian yang disampaikan dalam pandangan fraksi-fraksi di DPRD kota Bekasi tentang LKPj 2011. "Kenapa dewan tidak mau lihat itu, padahal kinerja PPKBLUD RSUD itu sdh ada hasil penilaian BPKP, jadi terukur," katanya. Kedepan dokter Titi berharap evaluasi, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lagi dapat dilakukan secara holistik dan akuntable. "Jangan cuma bilang belum optimal saja, ya tetap harus merujuk sajian data BPK atau BPKP supaya terukur dan ke depan bisa memberi rekomendasi konsrtuktif termasuk dalam penetapan kebijakan yang ada," katanya. Ditanya apakah itu terjadi pada pembahasan LKPj kali ini saja menjelang pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. dr. Titi enggan untuk berbicara secara langsung, namun dia menyatakan semua itu memiliki hubungan erat dan melekat secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum Dirut RSUD Kotra Bekasi menyatakan bahwa budaya politik bangsa ini masih pada kondisi menghubungkan politik dengan kebijakan pelayanan. "Karena formulasi kebijakan dipengaruhi dari implementasi kebijakan sebelumnya, siapapun incumbent akan melalui hal itu, Karena pola sistem dan budaya politik kita seperti itu dan Masyarakat juga belum ngeh. Saya fokus saja, biar politik itu realita, harus terkoneksi untuk manfaat bagi masyarakat saja," kata dokter Titi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PERINDAGKOP AKAN CEK INFORMASI KOPERASI TANPA IZIN

Amit Riyadi, kepala dinas Perindustrian Perdagang dan Koperasi (Perindagkop), mengaku belum jelas banar yang dimaksud pelanggaran seperti yang disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Tanggapan Kepala dinas Perindagkop soal Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang banyak dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ijin dan regulasi akan menindaklanjutinya. Namun kepala dinas belum paham benar, karena dinasnya sudah terbuka dan mengundang seluruh stake holder serta semua koperasi untuk dipertemukan. "Saya tidak paham yang dilanggarnya seperti apa dalam menjalankan aktivitasnya contohnya seperti apa," kata Amit saat dihubungi via telpon (31/5). DPRD kota Bekasi mengingatkan dinas tersebut karena ada ketidaksesuaian izin dan regulasi yang ada, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ (KSU) di Kota Bekasi. Amit membutuhkan waktu untuk mengetahui situasi perkoperasian di kota Bekasi saat ini. "Oh nanti saya cek," kata Amit menjawab singkat. Amit sendiri, adanya perbedaan pemahaman tentang pra koperasi dan koperasi serta operasionalnya merupakan persoalan yang kedepan akan diperbaiki. Seluruh koperasi menurutnya, memiiki izin yang sesuai dengan aturan dan regulasi sebagai mana mestinya. Mengenai operasional, dijelaskan kepala dinas, merupakan keputusan rapat anggota sehingga pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam kegiatan usaha koperasi. Lalu terkait fungsi pemerintah sendiri, pemkot Bekasi melakukan dalam batas pembinaan serta fasilitasi untuk penguatan koperasi. "Fungsi pemerintah dalam pembinaan koperasi adalah sebagai fasilitator, Motivator dan regulator," kata Amit. Sementara kaitan dengan pertanyaan kondisi operasional koperasi dan perkembangannya, secara tekhnis dinasnya mengikuti ketentuan yang lebih tinggi dengan akses langsung kebijakan kementerian dari waktu ke waktu. Banyak ketentuan tentang ekonomi dan koperasi yang diatur pusat sehingga Dinas hanya menjalankan kebijakan tingkat daerah. Misalnya soal tingkat suku bunga dalam simpan-pinjam yang selama ini dijalankan di daerah hanya mengikuti ketentuan nasional. "Mengenai suku bunga tidak kami yang mengatur, tergantung kepentingan anggota koperasi dan terhadap layanan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi yang tidak berbadan hukum dapat ditindak tegas," kata Amit Riyadi. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!