YUNAS JARING ASPIRASI, SYAIKHU SIAP MENGEMBAN AMANAH PARTAI

H. Yusuf Nasih sangat menikmati masa-masa reses bersama warga masyarakat di daerah pemilihannya di Dapil V, Jati Sampurna Pondok Gede. Saat dikonfirmasi Yunas, sapaan akrabnya, mengatakan dirinya senang dengan antusiasme warga masyarakat dalam kegiatan reses yang dilakukan. Yunas mengkonfirmasi kehadiran seluruh stake holder dalam kegiatan jaring aspirasi yang ia lakukan tanggal 18 April 2012. "Mulaui jamaah majlis Ta'lim, pengurus lingkungan sampai dengan anak-anak muda hadir saat pertemuan dengan warga," katanya yang memberitahu waktu pertemuan pukul 20.00 WIB. Yunas yang merupakan salah satu kader unggul di partai Golkar, merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi. Dirinya mengkoordinasi komisi A tempat dirinya bertugas pada periode 2004-2009 di DPRD Kota Bekasi dari daerah pemilihan yang sama. Peluangnya untuk menjadi tokoh yang diminta maju dalam pertarungan pemilukada juga terbilang kuat sekali dilingkaran luar partai Pohon Beringin itu. Namun, dirinya yang low profile lebih mengedepankan kepentingan partainya dengan menolak issue-issue yang tidak populis tentang rencana pencalonan. Ke-Solid-an kader partai Golkar sudah cukup membuat hidupnya lebih semangat dan penuh gairah karena dirinya patuh pada keputusan partainya. "Jangan rusak kekompakan partai Golkar, saat ini dalam kondisi terbaik, jadi jangan coba-coba runtuhkan dengan issue daan gosip," katanya saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sama halnya dengan Yunas, H. Akhmad Syaiku anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota dan Kabupaten Bekasi pun menyatakan patuh pada keputusan partai. Ustadz Syaikhu pribadi seperti biasa melakukan silaturahmi dengan majklis ta'lim, organisasi, dan tokoh-tokoh yang ada di kota Bekasi. Dirinya siap kalau Partai Keadiloan Sejahtera (PKS) memberikan dukungan dan kepercayaan pada dirinya untuk maju dalam pemilukada kota Bekasi. "Insya Allah sebagai kader siap menjalankan tugas dari partai, saya masih ikut keputusan partai," kata ustadz Syaikhu seusai acara Tablig Akbar di Islamic Center (19/4). Dirinya menjelaskan bahwa silaturahmi dengan masyarakat dan membangun jaringan dimasyarakat merupakan kegiatan umum yang dia lakukan untuk mempersiapkan diri. Akankah Yunas mau rendah hati dan menjalin silaturrahmi dengan ustadz Syaikhu untuk berpasangan? Kita tunggu saja. (Don).

BANYAK TEMUAN MENARIK SAAT DPRD KOTA BEKASI RESES

Banyak temuan menarik pada masa reses yang dilakukan DPRD Kota Bekasi. Seperti di Rw 08 Kelurahan Kayuringin Kecamatan Bekasi Selatan, sejak 1981 tidak pernah ada APBD terserap untuk jalan lingkungan di wilayah ini. Hal tersebut dikatakan anggota komisi D kota Bekasi, Hj.Ratu Tatu Sukarsih pada reses di hari kedua, (19/4). “Masyarakat di sini rata-rata menyalurkan aspirasi mengenai kesehatan, khususnya Jamkesda. Untuk Jamkesda sendiri kita sudah menganggarkan Rp.16M yang diambil dari dana untuk kesehatan Rp.90 M. Tapi angka tersebut masih saja kurang. Biasanya banyak ditemui Jamkesda digunakan kalangan menengah,”terang Hj.Ratu yang juga anggota fraksi Demokrat usai reses. Lanjutnya, masyarakat tidak mampu terkadang tidak menggunakan Jamkesda malah menggunakan Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) karena tidak mengetahui prosedur pembuatan Jamkesda. “Bagaimana Rp.16 M bisa terpenuhi, terkadang orang yang mampu jika ingin berobat menggunakan Jamkesda, motor atau mobil diparkir yang jauh supaya tidak kelihatan. Sementara orang yang tidak mampu masih dalam antrian, kalangan menengah sudah mendapatkan pelayanan duluan. Masa Kelurahan dekat dengan Rumah Sakit tidak dapat menggunakan haknya,”paparnya geram. Dalam penyaluran aspirasi tersebut masyarakat pun diajarkan cara pembuatan dan penggunaan Jamkesda. Selain itu, Hj.Ratu menambahkan, yang menjadi prioritas untuk kayuringin, diantaranya pembangunan prasarana seperti posyandu, kantor sekertariat, penerangan, dan drainase. Yang belum tersentuh di Kelurahan Kayuringin, lanjutHj.Ratu, sejak 1981 tidak pernah ada APBD terserap untuk jalan. Dari dana APBD yang dikucurkan Rp.2,340T, pembagian untuk PAD Rp.567 M, pendidikan Rp. 38 persen dari APBD, dan kesehatan Rp. 90M. Dirinya menargetkan 100 persen dari sebelumnya 99 persen, tercapainya hasil penampungan aspirasi yang dilakukan. “Semoga infrastruktur, bansos, posyandu, sarana dan prasarana Paud bisa terakomodir semua,”pungkasnya. Berbeda, ketua majlis taklim, Tutik Rustiyanti mengatakan di lingkungan RW 08 banyak mengungkapkan uneg-unegnya terutama infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dirinya mengeluhkan Jamkesmas yang belum pernah tahu cara pembuatan maupun penggunaannya. “ Kita disini merasa lega sudah memberikan aspirasi kami dan diberi tahu cara membuat Jamkesmas. Kami menunggu saja aspirasi kami terpenuhi,”tutup Tutik.(Dhi/Don))

XL KOMITMEN SEDIAKAN LAYANAN BERKUALITAS

PT XL Axiata Tbk (XL) berkomitmen untuk menyediakan layanan seluler yang berkualitas, yang didukung kualitas jaringan yang terjamin. Untuk itu, antara lain XL telah menunjuk PT Huawei Tech Investment, salah satu penyedia solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terkemuka di dunia, sebagai partner untuk 3 proyek strategis, yaitu pengelolaan jaringan telekomunikasi, pengelolaan layanan VAS (value added service), dan pembangunan layanan komputasi awan. Guna mengenal lebih dekat Huawei, XL melakukan kunjungan bersama beberapa media nasional ke kantor pusat Huawei di Cina, 18-21 April 2012. Turut serta dalam rombongan ini Direktur Service Management XL - Ongki Kurniawan dan Direktur Technology, Content, & News Business XL – Dian Siswarini. Direktur Service Management XL, Ongki Kurniawan mengatakan, “Secara kewajiban, XL harus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan. Sementara itu, secara bisnis, kepuasan pelanggan menjadi faktor penentu bagi kami dalam menghadapi ketatnya kompetisi industri telekomunikasi saat ini. Untuk itu, kualitas layanan menjadi prioritas kami, termasuk memaksimalkan manfaat layanan XL bagi pelanggan dan masyarakat. Berpartner dengan Huawei adalah bagian dari keseriusan XL menuju ke sana.” Untuk pengelolaan jaringan, menurut Ongki, kerjasama ini XL tempuh dengan tujuan utama agar bisa lebih fokus pada bisnis inti, yaitu penyediaan layanan telekomunikasi. Dengan demikian XL berharap bisa menjawab tantangan industri di masa depan, sekaligus mendapatkan jaminan kualitas jaringan yang sangat vital untuk menjamin kelangsungan bisnis ini. Penandatanganan dilakukan oleh President Direktur XL - Hasnul Suhaimi, dan CEO Huawei Indonesia - Li Wenzhi, 12 Januari 2012 di Jakarta. Kemitraan ini akan berlangsung untuk jangka waktu tujuh tahun ke depan terhitung sejak bulan April 2012 s/d April 2019. Huawei akan mengelola pemeliharaan jaringan bergerak 2G/3G XL termasuk Field of Operations (FOP), Network Performance Management (NPM) dan Spare Parts Management Service yang dimiliki oleh XL. Ongki menambahkan, penunjukkan Huawei didasarkan atas hasil penilaian tender yang diikuti oleh sejumlah perusahaan jaringan terkemuka. Huawei terpilih karena berhasil memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan oleh XL, diantaranya berpengalaman dalam pengelolaan jaringan, termasuk juga mampu memberikan jaminan atas tetap terselenggaranya kualitas jaringan XL yang andal sehingga kualitas layanan telekomunikasi yang disediakan oleh XL bagi pelanggan dapat lebih ditingkatkan. Sementara itu, untuk pengelolaan layanan VAS, XL bekerja sama dengan Huawei di mana kegiatan operasional dan teknikal terkait layanan VAS akan dikerjakan oleh Huawei sebagai perpanjangan tangan XL. Proses pemilihan mitra untuk kerjasama ini melalui proses panjang yang akhirnya terpilih Huawei. Perusahaan ini memiliki keahlian di bidang pengelolaan VAS dan telah mengimplementasikan pengelolaan yang sama di berbagai operator telekomunikasi di dunia. Pengelolaan VAS oleh Huawei akan efektif berlangsung mulai April 2012 ini. XL berharap, kerjasama ini akan berdampak positif pada pengembangan layanan VAS, seperti antara lain dalam menerapkan regulasi pemerintah kepada seluruh mitra digital merchant (DM), memperkaya varian konten, meningkatkan kinerja operasional dan mutu layanan. Pada kerjasama komputasi Awan, Huawei menjadi salah satu mitra XL. Huawei akan memberikan support di bidang Infrastructure as a Services (IaaS), yaitu meliputi penyediaan layanan IT infrastruktur secara terintegrasi. XL memandang Huawei memiliki visi yang sama dengan XL, yaitu ingin mengembangkan teknologi komputasi awan bagi Indonesia agar lebih maju. Kedua pihak juga sepakat untuk menjalankan suatu program peningkatan pemahaman dan penggunaan solusi komputasi awan di Indonesia.(dHI/dON).

SILATURAHMI DENGAN KADER BKMT, AHER YAKIN PEMDA PERBATASAN TIDAK AKAN GABUNG JAKARTA

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, usai menghadiri Silaturahmi dan pekan Prestasi yang diadakan Badan Kontak Majlis Ta'lim (BKMT) menyampaikan bahwa pemerintah diperbatasan tidak ada yang berkeinginan untuk bergabung dengan Provinsi DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikannya saat ditanya wartawan kemungkinan bergabungnya Kota-kota yang berada di daerah-daerah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selain dikatakan tidak memungkinkan, Ahmad Heryawan menyampaikan ketidak mungkinan bagi pemimpin daerah seperti Kota Bekasi berpikiran demikian karena perbedaan posisi Walikota di Bekasi dan di daerah-daerah di Jakarta. "Kalau di Jakarta kan pemerintahan Administratif, berbeda dengan Bekasi yang kepala daerahnya dapat menentukan kebijakannya sendiri," katanya (19/4). Gubernur Jawa Barat tersebut mencoba menjelaskan kewenangan yang berbeda dalam pembuatan kebijakan pemerintah daerah antara kota-kota di Jakarta dan Jawa Barat. Sebuah kenyataan kepala daerah di Jawa Barat dapat melakukan kerja sama secara langsung dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terkait TPST Bantar Gebang misalnya, sedangkan walikota di Jakarta secara administratif tetap melalui Pemerintahan provinsi tidak bisa langsung. Sedangkan untuk membicarakan hal-hal terkait persoalan daerah-daerah yang berbatasan dengan Jakarta yang terbilang strategis, secara tegas Ahmad Heryawan mengatakan kalau ada keinginan tersebut pemerintah pusat harus terlibat dalam pembicaraan. "Selain pembicaraan antara gubernur dengan gubernur, pusat harus terlibat karena mereka sumber kebijakan tentang itu," katanya. Selain persoalan tradisi dan kewilayahan, aspek ikatan emosional disampaikan Ahmad Heryawan secara terang tentang impact dari pemisahan yang akan terjadi. Kemarahan masyarakat Jawa Barat yang akan terjadi, misalnya terjadi pada Bekasi, karena ikatan kewilayahan tersebut cukup jelas bahwa daerah perbatasan Jawa Barat dan DKI Jakarta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Provinsi Jawa Barat. Dalam acara Pekan Prestasi BKMT Kota Bekasi sendiri, Gubernur Jawa Barat berharap pada ibu-ibu di Kota Bekasi untuk menjadi pos terdepan untuk menyukseskan pembangunan di Jawa Barat. Selain itu gerakan sayang anak dan penghapusan kekerasan, dikatakan Gubernur, harus menjadi gerakan di provinsi Jawa Barat dengan aksi langsung disetiap lingkungan masyarakat. Majlis ta'lim, diminta Ahmad Heryawan, dapat menjadi garda terdepan untuk mensosialisasikan gerakan tersebut keseluruh lingkungan di Kota Bekasi. Secara khusus juga yel-yel Ahmad Heryawan disampaikan untuk menjadi slogan gerakan,"Jawa Barat, Bisa! Kudu Bisa! Insya Allah pasti Bisa!". Sedangkan Ustazah Prof. Dr. Tuty Alawiyah, mantan menteri pemberdayaan Perempuan yang merupakan Ketua BKMT Pusat, menyapaikan agar majlis Ta'lim juga memikirkan nasib Indonesia yang hanya diurutan 69 yang disampaikan lembaga dunia UNESCO. Di ASEAN sendiri Indonesia hanya berada diperinkat 7 dari 10 negara ASEAN dalam issuue yang sama. Ketua BKMT pusat mengingatkan bahwa di Malaysia dari 3.000 anak-anak Yatim-Piatu ada 1.600 yang dijamin pemerintahan negara serumpun itu yatim-piatu akan menjadi Doktor (S3). "Kita harus mulai berfikir, bukan lagi SMA atau strata 1 lagi pendidikan yang diperjuangkan negara untuk anak yatim-piatu," kata Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah saat berjalan menuju kendaraannya. Acara sendiri dihadiri 10 ribu lebih kader BKMT Kota Bekasi, dihadiri Sekda Kota Bekasi, Ketua BKMT Kota Bekasi Ustadzah Hj. Atifah Hasan selaku motor dakwah di Kota Bekasi, KH. Mursyid Kamil, dan Ustadz Syaikhu dari DPRD Jawa Barat.(Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

7 INSTANSI PEMKOT BEKASI DIGUGAT KE PTUN

Sebanyak tujuh instansi milik Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, digugat oleh warganya yang merasa kesulitan mengakses informasi publik seputar laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Penggugat atas nama M Hidayat (40), di Bekasi, Rabu, mengatakan, telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah merasa tidak puas atas hasil sidang ajudikasi yang dipimpin majelis dari Komisi Informasi Jawa Barat. Ketujuh instansi tersebut antara lain Dinas Pertamanan, Pemakaman, dan Penerangan Jalan Umum (DPPPJU), Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Lingkungan Hidup, Komisi Pemilihan Umum, Dinas Kebersihan, Dinas Pendapatan Daerah, dan Badan Perencana Pembangunan Daerah. Menurut dia, instansi tersebut telah gagal mewujudkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 14 Tahun 2008. "Upaya menutup-nutupi informasi yang dilakukan instansi tersebut merugikan publik yang berhak mengakses informasi dengan cepat dan tepat waktu. Undang-undang menjamin hak publik mengetahui informasi supaya dapat berpartisipasi memantau kinerja pemerintahan," katanya. Semua informasi yang dimohon itu, kata dia, semula akan ditelaah lelaki yang sehari-hari mengabdikan diri sebagai pekerja masyarakat di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Muslim Indonesia. Hasilnya, akan dijadikan bahan evaluasi atas kinerja birokrat. "Masyarakat lain yang ingin mengaksesnya juga akan saya perbolehkan dan dimudahkan," katanya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Jawa Barat, Anton Minardi, mengatakan hasil sidang dugaan kasus tersebut di Gedung DPRD Kota Bekasi, Selasa (17/4), menghasilkan keputusan beragam. Mulai dari menugaskan instansi memberikan laporan yang dimohon Hidayat sampai menolak permintaan pemohon akan sejumlah laporan tertentu. "Tidak semua laporan keuangan pemerintah bisa diakses publik. Laporan yang belum selesai diaudit BPK termasuk yang tidak boleh beredar di publik, sehingga tidak bisa diminta begitu saja," katanya. (ANT)

GAPENSI KOTA BEKASI OPTIMIS IKLIM DUNIA USAHA AKAN SEMAKIN BAIK DENGAN LPSE

Gabungan Asosiasi Pengusaha Nasional Indonesia (GAPENSI) Kota Bekasi merasa terbantu dengan adanya Layanan Pelelangan Secara Elektronik (LPSE). Saat ditemui di kantor GAPENSI, Firman Hartono menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah atas adanya pelelangan elektronik. Selain karena akuntabilitas pelelangan yang dilakukan, lelang melalui LPSE dinilai sangat ekonomis dan memudahkan pengusaha. "LPSE membuat pengusaha tidak repot dan mengeluarkan biaya besar dengan banyaknya photocopy untuk bisa ikut lelang," kata Haji Tono panggilan akrabnya. Saat ini ada 320 anggota GAPENSI di kota Bekasi yang 60 persen diantaranya mengikuti pelelangan di proyek-proyek pemerintah daerah. Hampir semua anggota sudah mendapatkan informasi dan pelatihan yang dilakukan LPSE Kota Bekasi untuk kejelasan verifikasi di layanan lelang online tersebut. GAPENSI merupakan asosiasi pengusaha yang tua dan memiliki anggota banyak diseluruh Indonesia saat ini. Setiap pengurusan GAPENSI, menurut Haji Tono, aktif melakukan pelatihan bagi anggota-anggota ditingkat Kota dan Kabupaten. Haji Tono menjelaskan juga, keleluasaan pengusaha untuk mengikuti tender diseluruh Indonesia hanya dengan terdaftar di LPSE. "Ini anggota saya ikut tender di Bandara Soeta dan daerah-daerah lain, diterima dan bisa mendapatkan proyek," katanya. Sementara itu Sobri anggota GAPENSI kota Bekasi merasakan tertibnya aturan dan ketentuan yang ada di LPSE. Akses online yang dilakukan membuat seluruh akses mulai dari pajak fiskal sampai izin usaha konektif ketika pengusaha ingin mendaftarkan lelang. Pernah suatu saat ada kitidak cocokan data saat mendaftar tender secara otomatis dirinya tidak bisa mendaftarkan perusahaannya. "Dilelang propinsi yang pernah saya coba daftar, hanya karena Surat Pajak Fiskal (SPF) yang tidak cocok, saya tidak bisa daftar lelang," kata Sobri. Sobri melihat dengan lelang LPSE justru lebih fair proses lelang yang dilakukan pemerintah tidak seperti biasanya penuh rekayasa. Saat ini surat apapun tidak bisa direkayasa untuk dapat diverifikasi LPSE saat mendaftarkan perusahaan. Sobri dan Haji Tono mengakui tender proyek pemerintah yang gradual prosentase belanja proyek yang akan dilelang online, memberi kesempatan bagi pengusaha daerah untuk belajar. "Ya kan tidak langsung semua, sampai tahun 2014 akan meningkat prosentasenya sampai akhirnya semua proyek pemkot Bekasi dilelang semua melalui LPSE," kata Sobri. (Don).

YANCE DAN AMIN AZIZ BERTEMU UNTUK JANJI YANCE; MENINGKATKAN IPM JAWA BARAT

Calon Gubernur Jawa Barat 2013, Irianto MS Syafiudin berjanji akan menciptakan Indeks Pembangunan Manusia. Diantaranya dengan mencanangkan program ketahanan pangan serta wajib belajar 12 tahun. Hal itu disampaikannya disela-sela menghadiri tasyakuran temu kader Partai Golkar yang berlangsung di Gedung Serba Guna, Desa Sukadami, Kecamatan Serang Baru, kemarin. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat telah mengalami urutan ke 12 dari Provinsi lainnya seperti Jawa Timur," kata Yance yang akrab disapa. Menurut Yance, hal itu terjadi sejak tahun-tahun terakhir dan mempengaruhi presfektif Jawa Barat yang dikatakan sebagai pendukung Provinsi Ibu Kota. "Ini yang menjadi keprihatinan. Apalagi program ketahanan pangan mengalami kemerosotan dengan urutan ke 20. Padahal, Jawa Barat merupakan pendukung ketahanan pangan Indonesia," katanya. "Mengapa? dikarenakan tidak ada lagi ketentuan-ketentuan lahan abadi. Dimana pertumbuhan industri dan laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat tidak berimbang. Akibatnya, terjadi penyempitan lahan tersebut," ujarnya. Karena itu, dirinya mengajakan kepada pengurus maupun kader ditingkat bawah untuk bersama-sama membenahi Jawa Barat agar ketahanan pangan dapat dipertahankan. "Ini menjadi catatan pemimpin kedepannya, jika saya terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat," kata Yance yang juga menjabat sabagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat. Selanjutnya, program wajib belajar 12 tahun itu dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan IPM ke-12. Sebab, kemampuan daya beli dan ekonomi tidak dilakukan secara maksimal di daerah masing-masing. Padahal, pendidikan di Jawa Barat sangat luar biasa. "Karena itu, saya melihat bahwa pemimpin Jawa Barat belum melakasanakan pencapaian IPM tersebut. Sehingga, belum sepenuhnya mendukung wajib belajar terutama para peserta didik di Provinsi Jawa Barat," katanya. Yance yang disebut-sebut telah mendapat restu dari Ketua Umum DPD Partai Golkar itu, disambut baik Plt DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Amin Fauzi. Ia sangat optimis dengan program-program yang ditawarkannya. "Program ini satu ide dan sejalan dengan partainya. Yang jelas, kami akan mensukseskan Pa Yance menuju Gubernur Jawa Barat," singkat Amin. Tasyakuran yang bertema "Suara Golkar Suara Rakyat" itu dihadiri oleh pengurus Partai Golkar mulai dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Pengurus Kecamatan (PK) hingga Pengurus Tingkat Desa. Kegiatan itu juga dimeriahkan dengan penampilan lenong betawi asal Bekasi. (Dma/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!