MASIH ADA PABRIK BELUM MEMILIKI IPLC

Plt. Walikota usai membuka kegiatan Komunitas penanggulangan HIV/Aids di Balai Patriot Bekasi, melakukan sidak ke beberapa pabrik di daerah Bantar Gebang. Ada beberapa pabrilk sepanjang aliran sungai Cileungsi yang disidak kelihatan kelabakan karena diantaranya belum memiliki izin dan tidak terdapat Instalasi Pengolahan Air Limbah. Salah satu contoh sidak yang dilakukan ke PT. SPORA, hanya karyawan pabrik yang menerima kedatangan Plt. Walikota bersama beberapa pejabat terkait. Sedangkan di PT. Kwin Dji, pihak pabrik kebingungan karena sampai saat ini tidak memiliki IPAL yang merupakan prasyarat pembangunan Pabrik. Sedangkan saat berkunjung ke PT. Suluh Indah Pratama, H. Rahmat Effendi tampak agak puas karena sarana prasarana pengelolaan limbah pabrik pengolahan salah satu kelengkapan pencil itu lengkap. "Hanya Plt. Walikota meminta perusahaan untuk memperbaiki cerobong asap sebagai kelengkapan pabrik.", kata Gandi selaku Supervisor. Dalam kegiatan sidak yang dilakukan tampak Dadang Hidayat (Kepala Badan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPLH)),Abdul Iman (kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans)),Nurtani (Camat Bantar Gebang), Edy Dadiyo (Kepala Ekbang), Kariman (Kepala Sistem Informasi (SI)), Koeswara (Kepala Bidang di dinas Tata Ruang). Sidak ini dilakukan untuk menghadapi musim hujan dan kerawanan banjir, karena ternyata perusahaan-perusahaan tersebut membuang limbahnya secara langsung ke sungai. "Nanti akan ditindak lanjuti oleh tim inter Dinas temuan dalam sidak hari ini.", kata H. Rahmat Effendi. Plt. Walikota menambahkan, sampai hari ini ada perusahaan yang masih belum memiliki instalasi pembuangan limbah cair (IPLC). "Oleh sebab itu nanti akan ada sangsi sesuai perundangan yang berlaku bagi perusahaan yang melanggar.", imbuhnya. Sedangkan Dadang Hidayat selaku kepala Badan Perlingdungan Lingkungan Hidup (BPLH) dalam kesempatan itu menyatakan bahwa 90 persen pabrik-pabrik di Kota Bekasi belum memiliki IPLC. Seperti yang dikatakan Plt. Walikota akan melakukan koordinasi mengenai hal tersebut. "BPLH bersama dinas yang lain akan merekomendasikan perusahaan yang belum memiliki IMB, izin ganguan, izin ketenagakerjaan dan tentunya juga persoalan pengelolaan limbah.", kata Dadang. (Don).

SINYO H. SARUNDAJANG GUBERNUR TERBAIK SE-INDONESIA DALAM GATRA AWARD

Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Sinyo H Sarundajang memeroleh penghargaan sebagai gubernur terbaik dan berprestasi di ajang penganugerahan GATRA Award 2011. "Ya, pak gubernur memeroleh penghargaan dari GATRA Award 2011 sebagai gubernur berprestasi. Penghargaan serupa juga diterima gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Jawa Tengah," kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Christian Sumampouw, di Manado, Jumat. Sumampouw menjelaskan, penghargaan yang diterima gubernur Sarundajang diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fawzi yang bertepatan dengan acara perayaan HUT Gatra ke-17 di Sahid Jaya Hotel Sudirman Jakarta, Kamis (1/12). Dia menjelaskan, Mendagri memberikan apresiasi kepada Sarundajang yang telah mampu membangun Sulut dengan penuh jiwa dan raga serta tanggung jawab sehingga membawa kemajuan pesat sehingga layak dinobatkan sebagai gubernur terbaik tahun 2011. Ditetapkannya Sarundajang sebagai gubernur terbaik dari 33 Provinsi se-Indonesia, kata Sumampouw, karena dinilai berhasil membawa Provinsi Sulawesi Utara dua tahun berurutan memeroleh predikat opini pengelolaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain itu, membawa Provinsi Sulawesi Utara terbaik dalam Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). (*).

PEMERINTAH SIAPKAN Rp. 3 SAMPAI 4 MILYAR ANTISIPASI BANJIR

Menko Kesra, Agung Laksono mengatakan, curah hujan yang dimulai pada tahun ini harus diwaspadai karena menjadi siklus banjir lima tahunan. Pemerintah telah menyiapkan dana Rp. 3-4 triliun dalam bentuk Paket Dana Cadangan Bencana untuk mengantisipasi banjir. "Kami selalu siap sedia menganggarkan berapa pun yang diperlukan untuk bencana yang diharuskan untuk kita tangani. Paket Dana Cadangan Bencana, setiap tahun dialokasikan Rp. 3-4 Triliun akan dilakukan secara efektif," ujarnya di Tangerang Selatan, Sabtu (3/12). Menurutnya, curah hujan tahun 2011 ini adalah siklus 5 tahunan yang kemungkinan lebih besar dari tahun sebelumnya. "Kemungkinan bisa terjadi banjir di beberapa daerah di Indonesia, termasuk Jakarta," katanya. Agung mengaku sudah memantau dan berkunjung ke beberapa provinsi yang ditengarai kemungkinan terjadi banjir, seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. "Pada umumnya mereka siap, mulai dari evakuasi korban, dan hal lain terkait bencana banjir. Ini bentuk kesiapsiagaan," tuturnya. (*).

RAY RANGKUTI ANGGAP PERMOHONAN M2 TIDAK PADA TEMPATNYA

Pengamat Politik Ray Rangkuti, menilai permohonan aktif kembali Walikota Bekasi Nonaktif Mochtar Muhammad (MM) kepada Mendagri Gamawan Fauzi tidak pada tempatnya karena KPK masih menempuh kasasi atas putusan bebas dari Pengadilan Tipikor Bandung. ”Kalau KPK mengajukan kasasi atas putusan bebas Pengadilan Tipikor Bandung tersebut, berarti KPK menilai ada sesuatu yang salah. Sehingga yang bersangkutan (MM) belum memiliki hak kebebasan karena belum ada putusan hukum yang mengikat (inkrah) terhadapnya. Bagi saya, alangkah baiknya keinginan aktif kembali sebagai pejabat publik (walikota) dihambat atau dipersulit,” tegas Ray saat jumpa pers di Senayan, Jakarta, Jumat (2/12). Dijelaskan Ray, apa pun bisa dibeli oleh seorang koruptor melalui uang hasil korupsinya. ”Dalam proses hukum, seorang koruptor bisa membeli hukum. Makanya jangan aneh kalau banyak terdakwa korupsi yang mendapat putusan bebas. Bahkan, saat sudah masuk penjara pun, penjara masih bisa dia beli dengan menikmati fasilitas ala hotel berbintang. Karena itu, tempat yang pantas untuk seorang koruptor adalah tempat terhina, seperti yang diilustrasikan Mahfudz MD,” papar Ray. Sebelumnya, Mahfuid MD menggagas pendirian Kebon Koruptor bagi para pelaku korupsi, karena penjara tidak memberikan efek jera pada koruptor. Saat ditanya kenapa ada pejabat publik seperti Walikota Bekasi Nonaktif MM yang tersandung kasus korupsi tapi masih ’keukeuh’ mengajukan permohonan aktif kembali, menurut Ray karena banyak pejabat yang etika dan moralnya kosong. ”Kalau mereka punya etika dan moral, sejak awal pun mereka tidak akan terjerat kasus korupsi. Apalagi kemudian minta aktif kembali sebagai pejabat publik. Jadi memang koruptor itu tidak tahu malu. Dan kitalah (rakyat) yang seharusnya membuat malu mereka,” ujar Ray. Perilaku para koruptor yang tidak memiliki etika dan moral tersebut, lanjut Ray, bisa berdampak serius terhadap perilaku masyarakat. Terbukti, hari ini masyarakat permisif terhadap nilai-nilai. Karena para koruptor akan melakukan segala cara untuk mengembalikan citra dirinya yang sudah hancur. ”Meminta aktif kembali sebagai pejabat publik, merupakan salah satu cara para koruptor untuk mengembalikan citra mereka. Padahal, semestinya mereka langsung mendapat sanksi sosial,” tegas Ray. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfudz MD melayangkan pernyataan pedas yang dialamatkan kepada para koruptor. Sebagai bentuk sanksi sosial Mahfudz berharap ada Kebun Koruptor dengan alasan perilaku koruptor sama dengan binatang. Itu dilakukan agar ada efek jera bagi para koruptor di Indonesia yang terkesan masih saja tak punya malu. Ketika ditanya tanggapannya terkait permohonan aktif MM Mahfudz menjawab persoalan tersebut sudah jelas. ”Duduk perkaranya sudah jelas kok,” pungkasnya. (*).

JALAN INSPEKSI KALI MALANG TERNYATA TETAP RUSAK PARAH

Jalan Inspeksi Kalimalang memang tengah diperbaiki sebagian. Namun, sebagian lain ternyata masih rusak parah. Khususnya di ruas Tegalgede, Cikarang Pusat. “Wah, harus ekstra hati-hati. Apalagi musim hujan begini,” kata Marsudi, warga. Disebutkan, kerusakan jalan Kalimalang tersebut berada tak jauh dari lokasi perbaikan yang tengah dilakukan. Mungkin karena keterbatasan anggaran sehingga perbaikan di ruas tersebut menungguh anggaran selanjutnya. Selain kerusakan tersebut, juga pekerjaan perbaikan mengharuskan jalan dibuka-tutup. Relatif arus kendaraan menjadi terhambat dan macet karena kendaraan harus bergantian. Perbaikan yang dilakukan di ruas Tambun – Cibitung dan di wilayah Cibitung mengharuskan kendaraan ekstra hati-hati. Tingginya cor semen membuat kendaraan bisa celaka saat tidak berhati-hati. Begitu pun kondisi hujan seperti sekarang menjadikan jalur yang dihgunakan licin, dan bahkan bahu jalan bisa amblas kalau saja kendaraan memaksakan melintas di area yang becek. Pos Kota mengamati, kerusakan jalan yang dikeluhkan berada di daerah Pasir Ranji, Tegalgede, dimana seluruh ruas jalan berkubang. Informasi yang dikumpulkan, perbaikan jalan ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 13 milyar. Anggaran yang digunakan berasal dari propinsi dan APBD Kabuupaten BekasI. (*).

TIGA KEBIJAKAN PEMKOT TANGGERANG UNTUK PENGENDALIAN HIV-AIDS

Tiga kebijakan Pemerintah kota (Pemkot) Tangerang yang diaplikasikan dalam tatanan masyarakat Kota Tangerang dapat menjadi filter pengendalian virus HIV-AIDS. Tiga program yang masuk dalam kebijakan Pemkot Tangerang diantaranya Penerapan Perda nomor 8 seri E tahun 2005 tentang pelarangan pelacuran, Perda nomor 7 tentang Pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol, serta program pengendalian HIV-AIDS. dr. Aty Pramudji, Kabid Pengendalian Penyakit Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas KesehatanKota Tangerang, Jumat (2/12) mengatakan bahwa dari tiga kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Tangerang, kesemuanya memiliki pengaruh besar menekan jumlah temuan HIV-AIDS. "Untuk penerapan Perda 7 dan 8 tahun 2005 sangat mendukung program pengendalian HIV-AIDS," katanya. Adapun program pengendalian HIV-AIDS yang direncanakan Dinkes diantaranya adalah pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan IMS, menjalin kemitraan dengan kelompok, LSM dan berbagai lintas sektoral, serta melaksanakan program Harm reduction yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV-AIDS dan penyakit IMS seperti monitoring oleh petugas Dinkes kedaerah resti, penemuan penderita suspek IMS dan HIV-AIDS oleh petugas puskesmas, bimbingan teknis dan evaluasi lintas sektoral tentang pencegahan dan penanggulangan serta pelatihan tenaga penjangkau. "Kita sudah memiliki 200 orang tenaga penjangkau yang tersebar di Kota Tangerang, mereka ini sangat membantu untuk memberikan penyuluhan dan bantuan bagi penderita maupun yang terindikasi untuk melakukan pengobatan," terang dr Aty. Selain itu, Dinkes juga melakukan upaya Harm Reduction. Atau yang kerap dikenal dengan pengurangan dampak buruh akibat narkotika suntik, yang menjadi tren saat ini. Tujuan dilaksanakannya Harm Reduction adalah untuk mencegah HIV baik dikalangan pengguna napza suntik (penasun) dan masyarakat umum, memberdayakan penasun agar mandiri mengakses layanan kesehatan untuk memperoleh perawatan dan pengobatan serta mengintegrasikan kembali penasun kedalam masyarakat. Untuk menunjang semua program pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS di Kota Tangerang, Pemkot surat menyediakan beberapa pusat layanan, seperti layanan CST di RS Usada Insani, Layanan VCT yaitu di Puskesmas Cibodasari (Klinik edelweis), Puskesmas Ciledug (Klinik angrek) dan Puskesmas Gondrong (Klinik sehati). Selain itu Pemkot menyediakan layanan PTRM yaitu di PTRM Cibodas dan PTRM Cipondoh, dan layanan jarum suntik steril (LJSS) di Puskesmas Gondrong, Puskesmas Karawaci baru, Puskesmas Batu Ceper dan Puskesmas Ciledug. (*).

SATPAM MEMENUHI KEBUTUHAN JUAL HEROIN

Bingung memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seorang satpam nekat menjual heroin. Pria berinisial Fm (32) ini diringkus di rumahnya saat sedang istirahat karena baru pulang kerja. Tidak ada perlawanan dari pria asal Jawa Tengah ini saat petugas menggerebek rumah kontrakannya di Jalan Tole Iskandar, RT. 05/12, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kepada petugas, pria yang bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik tekstil ini mengaku sejak lama menjadi pecandu heroin. Tidak hanya itu, Fm juga sudah tiga bulan mengedarkan heroin di Sukmajaya. "Saya memang seorang pecandu juga. Kepalang tanggung saya jadi pengedar kecil di sini," kata ayah dua anak ini. Dia mendapat asupan barang haram dari seorang rekannya di Cibinong, Kabupaten Bogor. Dari setiap paket hemat yang terjual, Fm mendapat komisi keuntungan Rp70 ribu. “Penghasilan saya sebagai satpam tidak cukup membiayai seluruh anggota keluarga,” kata dia, Sabtu (3/12). Dari rumah Fm, petugas mengamankan tiga paket kecil heroin seberat 0,92 gram. Nilainya sekitar Rp. 900 ribu. Akibat ulahnya kini Fm mendekam di sel Polresta Depok. (*).