KAMPANYE NEGATIF SOAL DANA HIBAH TERPA ATUT-RANO

Rano Karno, Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten menanggapi isu dugaan korupsi program bantuan hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten senilai hampir Rp. 400 miliar. Kata Rano Karno, ada upaya sistematis untuk menjatuhkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, dan dirinya melalui isu dana hibah. Dia juga menilai gerakan demostrasi mengenai dana hibah telah menjadi kampanye negatif dan sangat tidak elegan. Selain itu, tidak memberikan edukasi kepada pemilih yaitu masyarakat Banten. "Itu upaya black campaign terhadap kami, pasangan nomor urut satu," katanya, Senin, (3/10). Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Banten, Very Muchlis menyatakan, ada seteru politik mereka untuk menjatuhkan citra Ratu Atut menjelang Pemilukada pada 22 Oktober mendatang. "Banyak selebaran gelap berisi hasutan dan provokasi kepada masyarakat terkait dana hibah ini," ujarnya. Bila hal itu merupakan kritik, tapi kenapa disampaikan melalui selebaran gelap. Hal ini juga terkait dengan laporan dugaan penyimpangan dana hibah oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) ke KPK. Menurutnya, pengalokasian dan penyaluran dana hibah Pemerintah Provinsi Banten sudah sesuai aturan. Tujuan pemberian dana hibah untuk membantu lembaga mulai dari madrasah hingga universitas agar berkembang. Dana hibah juga untuk lembaga dakwah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, sudah menerima dana hibah dari Pemprov Banten sejak 2002. Jumlahnya terus mengalami peningkatan, disesuaikan dengan kemampuan APBD yang juga terus mengalami perkembangan. Pada 2011, MUI menerima sekitar Rp. 8,4 miliar untuk tahap pertama dan Rp. 770 juta untuk tahap kedua. Dari dana hibah tahap pertama, dialokasikan untuk mencetak Al Quran Mushaf Al-Bantani sebanyak 105 ribu eksemplar senilai Rp. 7,5 miliar. Kemudian, untuk operasional MUI Kabupaten/ Kota masing-masing Rp. 10 juta. Sedangkan untuk dana hibah tahap kedua, dialokasikan untuk dana operasional MUI di tingkat kecamatan se-Banten yang jumlahnya mencapai 154 kecamatan. Masing-masing MUI Kecamatan menerima Rp. 5 juta. "Secara faktual, MUI Banten hingga tahun ini memang menerima dana hibah dan telah dimanfaatkan seluruhnya untuk kepentingan organisasi," kata Sekretaris MUI Provinsi Banten, Syibli E Sarjaya. Bappilu Partai Golkar Banten menghormati langkah pelaporan yang dilakukan ICW mengenai hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil kajian dan analisa ICW ditemukan lima dugaan penyimpangan dalam program dana hibah dan batuan sosial Provinsi Banten tahun 2011. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, perkembangan dana hibah dan bansos Provinsi Banten tercatat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 total dana hibah dan bansos sebesar Rp. 74 miliar. Sedangkan untuk tahun 2011 jelang pemilihan kepala daerah provinsi meningkat menjadi Rp. 391 miliar. (Don).

BERSIAP PILGUB, KOTA TANGGERANG GELAR PASUKAN

Potensi konflik selama pilgub Banten di Kota Tangerang, sangat besar. Dari 2.799 TPS yang tersebar di 13 kecamatan, tercatat 32 TPS yang paling rawan konflik. Demikian yang dikatakan oleh Herry Rumawatine, Ketua DPRD Kota Tangerang, saat acara gelar pasukan menjelang pilgub Banten di Lapangan Ahmad Yani, Senin (3/10). "2.767 TPS kami anggap sebagai TPS aman, tapi 32 TPS rawan konflik," ucap Herry saat memberi kata sambutan di podium. Menurut Herry, bagi TPS yang rawan akan dijaga oleh dua orang Polisi plus 10 orang Linmas. Sedangkan bagi TPS yang aman dijaga oleh dua orang Polisi plus lima orang petugas Linmas. "Kami harap pilgub ini aman, meskipun terdapat potensi konflik yang cukup besar," tandasnya. Namun Herry tidak merinci TPS di mana saja yang dianggap rawan. "Polisi yang lebih tahu, TPS mana saja yang rawan konflik. Karena itupula gelar pasukan ini diadakan, untuk memperkuat barisan pengamanan," ucapnya. Sementara itu menurut Kapolrestro Tangerang Kota, Kombes Tavip Yulianto, semua TPS yang ada di Kota Tangerang, rawan konflik. Karena itu dirinya tidak mau ada petugas Polisi yang lengah dalam melakukan penjagaan. "Bagi kami semua TPS itu rawan. Karena bisa saja TPS yang dianggap aman, terjadi konflik. Begitu juga sebaliknya," ujar Tavip. Untuk hari pencoblosan, 22 Oktober, kata Tavip, tidak kurang dari 1.127 orang Polisi akan disiagakan di tiap TPS. Jika ada kekurangan, maka akan ada tambahan lagi dari Polda Metro Jaya. "Petugas Linmas juga akan turut membantu, karena untuk pengamanan ini harus ada kerjasama dengan berbagai pihak," ucapnya. (Don).

DIRUT PDAM TIRTA BENTENG MINTA PERTANGGUNG JAWABAN PDAM KERTA RAHARJA

PDAM Tirta Kerta Raharja (TKR) Kabupaten Tangerang diminta bertanggung jawab untuk memberikan bantuan air bersih kepada pelanggannya yang berada di wilayah di Kota Tangerang. Hal tersebut diungkapkan Dirut PDAM Tirta Benteng (TB) Kota Tangerang H Marju Kodri, Senin (3/10). Menurutnya, ada sekitar 60 ribu pelanggan PDAM TKR di wilayah Kota Tangerang seperti Kecamatan Tangerang, Cibodas, Periuk dan Jatiuwung. Namun ketika ada permasalahan warga yang kekurangan air, PDAM TKR tidak memberikan bantuan. “Kita mempertanyakan komitmen PDAM TKR untuk membantu pelanggannya. Jangan hanya menjadikan warga Kota Tangerang sebagai pelanggan, namun tidak memberikan sumbangsih saat mereka kekurangan air,” tandasnya. Selama ini, kata Marju, warga Kota Tangerang yang kekurangan air hanya mendapat bantuan air bersih dari PDAM TB. “Setiap ada laporan warga yang kekurangan air langsung kita kirimkan menggunakan 2 sampa 4 unit truk tangki masing-masing berkapasitas 5000 liter,” katanya. Kedepannya, Marju akan melakukan koordinasi dengan PDAM TKR terkait bantuan air bersih kepada warga. Marju mengancam akan merbut 60 ribu pelanggan PDAM TKR yang merupakan warga Kota Tangerang jika tidak mendapat bantuan air bersih. “Kita berkomitmen untuk melayani warga Kota Tangerang,. Kita siap merebut ke 60 ribu pelanggan tersebut,” tegasnya. Sementara itu, pada Senin (3/10), PDAM TB mengirimkan 4 unit truk tangki air kepada warga di Lingkungan Buaran Mekarsari RT 01/07 dan RT 04/06 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang yang sejak dua bulan lalu mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air saat kekeringan, sebanyak kurang lebih 200 KK di wilayah tersebut harus mengantre menunggu giliran mengisi air bersih pada salah satu rumah warga yang memiliki zetpump. Antrean seperti ini dilakukan warga di dua RT dan dua RW ini setiap hari mulai pukul 16.00-19.00 WIB. “Air sudah tidak keluar dari kran sejak dua bulan lalu.Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa minta ke rumah Ibu Zoyakin yang air sumurnya masih keluar," ujar ketua RT 01/07, Resin Hidayat, 56. Ia merasa terbantu dengan kiriman air bersih dari PDAM TB. Ia berharap bantuan air ini terus berlanjut hingga musim hujan tiba. “Yah kalau bisa terus dibantu sampai ada hujan supaya air tidak kering lagi,” tuturnya. (Don).

ANTISIPASI PELAJAR BOLOS SEKOLAH, SATPOL PP TANGSEL RAZIA WARUNG INTERNET

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, Banten, melakukan pengawasan terhadap sejumlah warung internet yang kerap dijadikan tempat membolos pelajar. "Hingga kini aturan tentang larangan bagi siswa untuk datang ke warnet, maka kami akan membantu dalam pengawasan," kata Kepala Bidang Operasi dan Lindungan Masyarakat, Satpol PP Kota Tangsel Muhammad Shaleh Musa dihubungi, Senin (3/10). Pernyataan Shaleh terkait hasil razia yang dilakukan Satpol PP beberap waktu lalu dan berhasil menjaring 44 pelajar tingkat SMP dan SMU. Dari razia yang dilaksanakan di empat kecamatan yakni Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang dan Pondok Aren, banyak ditemukan pelajar yang membolos. "Warnet kami nilai sebagai tempat aman bagi pelajar untuk membolos sehingga kami lakukan peningkatan pengawasan," katanya. Kemudian, pihaknya pun berharap agar pengusaha warnet untuk memberikan larangan bagi pelajar agar tidak bermain saat jam belajar. Selain itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi juga dapat membantu memberikan sosialisasi tersebut sebagai antisipasi dini. "Koordinasi dengan dinas pendidikan sudah kami lakukan sebagai upaya membantu memberikan himbauan kepada pelajar dan teguran apabila terjaring razia," katanya. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi Kota Tangerang Selatan Taryono menjelaskan, pihaknya sudah memberikan surat edaran terkait imbauan tersebut kepada 225 pengusaha warnet di Kota Tangerang Selatan. Adapun permintaan agar dilakukan perizinan sesuai Perda tentang Penyelenggaraan Komunikasi yang mengatur berbagai aspek terkait komunikasi, termasuk di antaranya warnet. Meski diakuinya bila seluruh warnet yang di Kota Tangerang Selatan telah memiliki izin dari PT Telekomunikasi. "Izin terhadap pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk keamanan dan pendataan," katanya. Dengan sudah dilakukan proses perizinan, maka Pemerintah kedepannya akan mudah melakukan pengawasan dan mencegah mudahnya melakukan akses situs porno. (Don/Ant).

PENDAPATAN PARKIR TANGSEL HANYA Rp. 4,8 JUTA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tangerang Selatan (Tangsel) dari sektor pelayanan parkir diduga mengalami kebocoran. Hal itu dikuatkan dengan perolehan pajak parkir pinggir jalan raya (on street) dan dalam gedung (off street) selama kurun waktu tahun ini yang hanya sebesar Rp4,8 juta. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel Bambang P. Rachmadi mengaku heran serta miris dengan jumlah perolehan pajak tersebut. Keadaan demikian menurutnya sangat kontras dengan realitas yang mudah dijumpai di lapangan. "Masak perolehan pajak hanya segitu? Padahal jika dikelola secara optimal pasti hasilnya akan sangat memuaskan untuk menambah kas daerah," cetusnya. Dia membandingkan dengan Kota Solo dan Medan yang dianggap telah berhasil mendulang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor parkir. Kota Solo dalam satu tahun telah mampu mendulang hingga Rp4 miliar dan Medan mencapai Rp6 miliar lebih. Padahal, jumlah kendaraan dan lahan yang menyediakan jasa parkir begitu banyak, baik parkir yang dikelola empat perusahaan swasta pengelola jasa perparkiran maupun organisasi kemasyarakatan. (Don).

DPRD MINTA EVALUASI MENYELURUH PENDIDIKAN GRATIS

Pemerintah Kota Bekasi dinilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kota Bekasi tidak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pendidikan Gratis. Hal tersebut dikatakan Sardi Effendi, anggota Komisi C DPRD Kota Bekasi, saat ditanya perkembangan program pendidikan Gratis di Kota Bekasi."Program yang berjalan saat ini sudah tidak jelas dan harus dievaluasi lagi." katanya. Sardi mengingatkan bahwa pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah Kota Bekasi membebani anggaran 40 persen dana APBD. Dirinya mencontohkan apa yang dilakukan pemerintah Yogyakarta yang lebih rasional dengan program pendidikan berkualitas, tapi terjangkau. "Program yang diterapkan pemkot Bekasi hanya berbentuk subsidi saja." tambahnya. Oleh sebab itu DPRD akan meminta pemkot Bekasi untuk mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program pendidikan gratis. Kesesuaian pelaksanaan program dengan visi dan misi yang selama ini diusung pemkot sebagai Bekasi Cerdas. Disisi lain penggunaan anggaran yang sedemikian besar ternyata sama sekali tidak berpihak pada peningkatan taraf hidup guru-guru. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah sendiri tidak ada akselerasi dalam implementasi program yang diusung sejak tahun 2008. Tidak adanya konsep terobosan dan mengevaluasi kebijakan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun. Pemerintah Kota Bekasi diminta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program pendidikan agar orientasi prestasi dan unggul bisa dilihat. "Jangan sampai program yang berjalan akhirnya dilihat sebagai program korban kampanye." katanya. (Don).

PLT SEKDA PENSIUN, PEMKOT BEKASI ANGKAT PLT BARU?

Issue pergantian PLT Sekda Kota Bekasi akhir-akhir ini menyeruak kepermukaan seiring belum adanya Sekretaris Daerah Defenitif di Kota Bekasi. Banyak pesan singkat berseliweran menduga-duga adanya pergantian PLT sekda Kota Bekasi yang diemban Ir. Dudi Setiabudi pasca ditahannya Drs Tjandra Utama Effendi MM. MBA. "Jabatan sekda dalam pemerintahan sangat sentral, jadi wajar kalau posisi itu jadi bahan diskusi bersama." kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, H. Yusuf Nasih saat ditemui diruangan kerjanya, 3/10. Informasi yang kami terima, Dudi Setiabudi tepat tanggal 1 Oktober 2011 memasuki masa pensiun. Selain itu, Pelaksana Tugas PLT) sekda Kota Bekasi sejak tahun 2010 tersebut tidak menghendaki untuk diperpanjang masa pensiunnya. Dalam sebuah diskusi yang dilakukan Forum Aktivis 98, pemerintahan kota Bekasi sudah membutuhkan Sekda Defenitif guna menjalankan roda pemerintahan yang lebih efektif. Sistem yang berjalan akan membantu birokrasi pemerintah Kota Bekasi lebih efektif Bekerja. Para peserta diskusi melihat posisi dan peran penting sekda dalam alur kerja pemerintahan harus segera diisi untuk lahirnya kebijakan yang lebih memiliki legitimasi. H. Yusuf Naseh mengutarakan pentingnya PLT sekda yang dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dan seluruh lembaga pemerintahan Daerah. Terkait kebijakan usulan nama, Yusuf Nasih menambahkan, sepenuhnya menjadi hak Prerogratif Walikota dalam hal ini PLT Walikota Bekasi."Mereka tentunya memiliki fakta integritas dlam pelaksanaannya." katanya. Saat ditanya siapa kira-kira nama yang akan mengisi posisi penting dipemerintahan Kota Bekasi, Yusuf Naseh enggan berkomentar. "Nanti kita juga akan tahu sendiri siapa yang akan mengisinya." katanya sambil tersenyum. Pensiunnya Ir. Dudi Setiabudi, kedepan, membuat posisi PLT Sekda Kota Bekasi lowong. Saat dikonfirmasi, Dudi menyatakan bahwa mengabdi untuk masyarakat itu tidak selalu harus pegang jabatan, dan sebagai warga masyarakat biasapun bisa dilakukan. (Don).