PIMPINAN DPRD KOTA BEKASI PERTANYAKAN HASIL TENDER

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Bekasi mempertanyakan hasil tender di dinas Bina Marga dan Tata Air (Dinbimarta) Kota Bekasi yang tak kunjung diumumkan juga sampai awal bulan Juni. Padahal pemasukan dokumen dilakukan awal bulan Mei 2010 lalu. Sudah genap satu bulan lebih tender Dinbimarta tak juga diumumkan, sehingga beberapa pengusaha tampak resah menunggu hasil pengumuman.

Saat ditemui di ruang kerjanya Sutriono S. Pd. mempertanyakan kinerja panitia yang sudah mengingkari waktu pengumuman yang seharusnya. Pelelangan sendiri dilaksanakan tanggal 6 Mei 2010 bertempat di Aula Kyai Noer Ali. artinya sudah hampir 45 hari sebagai batas waktu untuk dapat mengumumkan hasil pemasukan dokumen atau pelelang di dinbimarta Kota Bekasi.

Banyak pengusaha mempertanyakan kredibilitas panitia tender dinbimarta yang tidak seperti biasanya mengulur-ulur pengumuman tender dinas tersebut. 407 paket pekerjaan yang dilelangkan, menurut sebuah sumber, belum bisa diumumkan karena ada benturan kepentingan terkait hasil pemasukan dokumen. Beberapa pengusaha yang sudah menyetor uang banyak dalam pelaksanaan pemasukan dokumen berada dibawah rivalnya dalam penawaran terendah.

Hal tersebut membuat pengusaha yang kecewa melakukan intrik-intrik langsung pada pihak-pihak yang menerima uang yang menjanjikan memenangkan paket pekerjaan tertentu. Bahkan salah satunya sudah sampai membuat surat pernyataan bermeterai terkait uang-uang yang sudah dikeluarkan untuk dikonversi menjadi piutang atau akan dilaporkan pada pihak yang berwajib. Tak terkecuali pimpinan dinas, Ir. Agus Sofyan, tersebut yang mendapatkan banyak keluhan dari pengusaha soal kebijakannya yang dirasa aneh.

Lagi-lagi pengaturan pemenang menjadi issue utama pelaksanaan tender dinbimarta yang memiliki nilai secara keseluruhan proyek yang ditender Rp. 128 milyar. Dikaitkan dengan pencalonan sang kepala dinas di Kabupaten Karawang yang menyebabkan biaya keikutsertaan tender menjadi sangat mahal. Diantara pengusaha pun sudah mulai menghitung kerugian dari keikut sertaan pada beberapa proyek yang ditenderkan.

Kamto anggota Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) sejak awal meyakini proses tender di dinbimarta sudah tidak bisa dipercaya. Mulai dari persiapan, model dan dugaan mafia dokumen penawaran yang dilakukan konsultan pelaksana diyakini akan mengakibatkan kerugian. Pemahaman pada obyek tender yang diikuti dan fokus para kontraktor pada janji-janji pimpinan dinas akan berakibat pada mengutamakan keuntungan ketimbang kualitas pekerjaan.

Kamto pun memberi isyarat akan melakukan pembongkaran penggelapan atau apapun bentuk yang berakibat pada kerugian masyarakat Bekasi. "GMBI sangat konsern pada proses persiapan dan pelaksanaan pekerjaan." tegasnya. (Dony).

MONUMEN KEMENANGAN ADIPURA

Usulan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Azhar Laena, untuk pembangunan monumen Piala Adipura di Kota Bekasi mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Bekasi. Asep Sukarya, Sekretaris Distrik Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), berharap monumen itu dapat mengenangkan seluruh warga kota Bekasi atas perjuangan mereka dalam menata dan membersihkan kota Bekasi, sehingga Kota Bekasi didaulat sebagai kota Metropolitan yang bersih dan sehat lingkungannya. Selanjutnya nilai-nilai yang sudah dihasilkan dalam kerja meraih adipura 2010 dapat dipertahankan atau bahkan dikukuhkan warga kota Patriot.


Situs sejarah yang akan dibuat itu dihari depan akan memotivasi warga untuk terus-menerus melakukan kegiatan bersama-sama merawat lingkungan hidup. "Monumen itu juga bisa menjadi pemantik warga dan pemerintah Kota Bekasi untuk membuat prestasi-prestasi dibidang lainnya." katanya.


Namun agar tetap disesuaikan dengan proses pembangunan, GMBI meminta pemerintah Kota Bekasi untuk tetap melakukan pengkajian dan analisa dalam pembuatan museum. Agar monumen yang akan dibangun tidak mengalami nasib seperti situs-situs sejarah lain yang kurang perhatian dan tidak terawat dengan baik. Asep mencontohkan, monumen perjuangan rakyat Kota Bekasi yang sempat dibangun tahun 2007 kondisinya memprihatinkan sekali. Lokasi monumen seperti tertutup keberadaan pedagang loak di sekitar jalan Djuanda dekat jembatan kali Bekasi.


GMBI meminta pemerintah Kota Bekasi mengundang seluruh stake holder yang terlibat mensukseskan didapatkannya piala Adipura oleh pemerintah Kota Bekasi untuk mendiskusikannya bersama. Asep mengingatkan persoalan tersebut agar suatu saat tidak ada polemik tentang keberadaan dan bentuk monumen yang dibangun. Setengah dekade lalu pernah terjadi pengrusakan dengan dibakarnya patung Lele yang dianggap tidak mewakili simbol Bekasi yang berada di daerah bulan-bulan.


Hal senada juga diutarakan oleh Ir. Dudy Setiabudi, saat ditemui di ruang kerjanya, menilik usulan kepada walikota dan wakil walikota juga harus dibahas secara serius. Perencanaan yang baik dibutuhkan agar pelaksanaan pembangunan nantinya tidak mengalami kendala saat pekerjaannya. Secara tekhnis dan operasional serta seluruh aspek terkait pembangunan museum harus dibicarakan secara jelas dan detail. Dibutuhkan gambar dan berbagai hitungan yang tepat, sehingga monumen tersebut memenuhi harapan semua pihak dan selalu dikunjungi orang. (Don).

PENILAIAN LKPJ BUTUH ALAT UKUR

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dalam rapat paripurna khusus penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) serta Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) berjalan alot dn memakan waktu cukup lama, 31/5. Dihadiri hampir semua anggota DPRD Kota Bekasi dan unsur muyawarah pimpinan daerah (muspida) kota Bekasi diantaranya penyampaian rekomendasi-rekomendasi atas LPPD dan LKPJ Walikota tahun anggaran 2009. Sebanyak 28 rekomendasi dihasilkan dari masukan masyarakat dan juga hasil kerja serta uji petik LPPD yang dilakukan Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kota Bekasi.

Ke-28 rekomendasi itu diantaranya adalah hal anggaran pendidikan yang dianggap berkorelasi negatif dengan hasil belajar iwa didik di Kota Bekasi, pertumbuhan ekonomi yang mengalami kemunduran, Pendapatan Assli Daerah (PAD) yang diluar harapan, masih adanya pungutan liar (pungli) dalam pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), Transparansi dn akuntabilita publik, etos dan disiplin kerja pegawai, tidak terpenuhinya standar transparansi pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak (TKK), ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan belanja daerah, dan manipulasi serta pungli Penerimaan siswa Baru, pelayanan dan jasa publik lainnya.

Kesemuanya dibacakan oleh Sodikin selaku juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Nurhadi dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), Winoto mewakili Fraksi Gerakan Bekasi Bersatu (F-GBB), Rosihan Anwar mewakili Fraksi Partai Golkar dan Agus Rohadi dari Fraksi Amanat Persatuan. Dalam kesempatan itu Nurhadi dari F-PDIP menyampaikan tentang hal yang tidak relevan menurut fraksinya berkaitan dengan hanya 75,78% capaian PAD Kota Bekasi pada tahun 2009. Berbagai kelemahan terkait dengan etos kerja dan efektivitas kerja pemerintahan daerah juga dijadikan catatan dalam pandangan umum fraksinya.

Sempat terjadi hujan interupsi usai istirahat jelang maghrib, saat Pimpinan sidang paripurna membacakan susunan 2 fraksi baru yaitu Fraksi Partai Golkar dan Fraksi GBB. Winoto memulai interupsi dengan mempertanyakan keabsahan pindahnya anggota DPRD Partai Gerindra ke dalam fraksi Partai Golkar. Ia mempertanyakan kesesuaiannya dengan Peraturan pemerintah nomor 16 pasal 5 dan pasal 6 serta tata tertib (tatib) DPRD Kota Bekasi pasal 31 tentang ketentuan penggabungan fraksi. Lalu Muhammad Dian dari Fraksi Golkar mengintrupsi dengan menyampaikan hasil keputusan BAMUS yang telah ditetapkan bahwa dalam paripurna hanya mengumumkan perubahan fraksi itu setelah di bahas dalam kesepakatan di BAMUS.

Interupsi juga dilakukan Ahmad Ushtucri anggota DPRD dari PKB, Rosihan Anwar dari Fraksi Partai Golkar, Mustofa anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB), Irman Firmansyah anggota dari Fraksi Golkar dan Muhammad Yakum dari Fraksi Partai Golkar. Setelah itu Ketua DPRD Kota Bekasi Azhar Laena memberika kesempatan pada 2 Wakil Ketua yaitu Yusuf Nasuh dan Tumai untuk memberikan tanggapannya. Salah satu tanggapan yang mereka utarakan adalah tetap menyampaikan pengumuman perubahan fraksi sesuai kesepakatan di BAMUS dan uji keabahan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada kementerian yang terkait.

Setelah Ketua DPRD menyudahi pengumuman perubahan 2 fraksi dengan menyampaikan komposisi fraksi baru dari fraksi Golkar Yuuf Nasih sebagai penasihat fraksi, M. Yakum sebagai Ketua, Roy Achyar wakil ketua, M. Dian Sekretaris dan Tamimah Bendahara, lalu ketua Fraksi GBB diduduki oleh Mustofa, Winoto sebagai wakil ketua fraksi, Lisbet Morliner sebagai sekretaris, diberikan kesempatan Walikota Bekasi menyampaikan sambutan atas rekomendasi DPRD Kota Bekasi.

Dalam sambutannya Mochtar menyampaikan bahwa hasil kelulusan siswa Sekolah Menengah Umum (SMU) di kota Bekasi pada tahun 2009 sebanyak 96,80%, sedangkan DKI Jakarta hanya 89,5%. Lalu Sekolah Menengah Kejuruan kota Bekasi kelulusannya 95,1%, DKI Jakarta hanya 90%. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Bekasi kelulusannya 98, 5%, DKI Jakarta hanya 2,7%.

Terkait rekomendasi bidang ekonomi, koperasi dan usaha kecil Mochtar berharap dukungan dari DPRD Kota Bekasi untuk mendiring Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMP) tahap III untuk pemberdayaan usaha kecil melalui koperasi tingkat Rukun Warga (RW). Bentuk bantuannya adalah subsidi bantuan sebesar RP. 10 juta per koperai tingkat RW sekota Bekasi.

Walikota secara tegas mengajak semua pihak baik itu anggota DPRD, insan pers, masyarakat dan pejabat dilingkungan pemkot Bekasi untuk menyamakan visi tentang ukuran dalam menilai keberhasilan pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Walikota dibutuhkan penilaian yang jelas sehingga ada kesamaan penilaian dan jelas hasil dari evaluasi realisasi APBD pada tahun yang akan datang. Selain itu ada alat yang jelas untuk mengukur kepuasan dan tingkat kepuasan pelayanan publik. Walikota berharap itu dapat didukung dalam program Multy Stage Random (MSR) dengan biaya Rp. 150 juta. Keuntungan yang lain adalah juga dapat diperoleh identifikasi kebutuhan publik. Tentunya pelaksananya merupakan lembaga yang kredible dibidang itu. (Don).

LISTRIK PUSPEMKOT BEKASI KEMBALI ALAMI GANGGUAN

Akibat gangguan system Saluran Kabel Tegangan Tinggi Menengah (SKTM) Suplai litrik di wilayah Kota Bekasi terhambat seperti mati lampu yang terjadi diawal bulan Mei. Bahkan, selain padam berakibat ganguan pelayanan publik juga menghambat kegiatan usaha di wilayah kecamatan Bekasi Selatan.

Gangguan SKTM berdampak langsung kepada padamnya gardu penerangan di Pemkot Bekasi, 24/5, sehingga membuat fasilitas teknis seperti computer, AC, dan Air tidak beroperasi berakibat menghambat kerja pegawai. Bukan itu saja, dari pantauanpun terlihat banyak akhirnya pegawai yang memanfaatkan keadaan untuk pulang kantor lebih awal dari semestinya. Hal itu terlihat di beberapa SKPD yang terlihat kosong.

Pelayanan publik yang menggunakan alat bantu menggunakan energi listrik dibeberapa SKPD pun terhambat dengan adanya kerusakan gardu yang terjadi. Pusat pemerintahan kota (PUSPEMKOT) Bekasi hanya memiliki tiga genset dan itu hanya cukup untuk penerangan di kantor BPPT, Gedung Patriot dan Rumah Dinas Walikota saja. Puspemkot masih belum memiliki Genset otomatis yang berkapasitas besar untuk penerangan seluruhnya.

Terkait padamnya lampu, petugas PLN Area Pelayanan Jaringan (APJ) Kota Bekasi, Junaidi, mengaku gangguan SKTM menimbulkan kerusakan pada 15 Gardu yang tersebar di wilayah kota bekasi. Penyebabnya karena aktifitas galian kabel dalam tanah, sehingga berimbas pada saluran penghubung tiap gardu, sedangkan tiap gardu melayani ditribusi untuk 100-200 rumah. Artinya, sekitar 3.000 rumah mengalami kesulitan penerangan yang demikian.

Petugas PLN saat ini sudah melakukan perbaikan bahkan sebagian udah ada yang selesai perbaikan, ungkapnya.

KOMISI B PERTANYAKAN KINERJA DINAS P2B

Pembangunan gedung sekolah, sarana pendidikan, bangunan pertokoan dan perkantoran di kota Bekasi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan kota. Sayangnya dalam evaluasi yang dilakukan oleh komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi masih ditemukan berbagai persoalan. Dinas Pengawasan dan Pengendalian Bangunan (P2B) Kota Bekasi masih belum baik dalam melakukan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun anggaran 2009. Hal ini disampaikan ketua komisi B DPRD Kota Bekasi, Ronny Hermawan via telpon, 21/5.

Hal ini diperparah dengan sikap pejabat di dinas yang bersangkutan karena tidak kooperatif dalam melaksanakan tugasnya. "Sangat sulit sekali untuk dapat berbicara dan berdiskusi dengan kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian yang baru sampai-sampai kami belum kenal." ujarnya disela-sela aktivitasnya. ketika ada pengaduan masyarakat tentang banyaknya bangunan tanpa izin DPRD sangat sulit untuk mengkomunikasikannya dengan instansi terkait.

Sampai dengan hari ini DPRD kota Bekasi banyak menerima laporan, keluhan dan pengadungan terkait bangunan yang ada di kota Bekasi baik milik pemerintah maupun swasta. DPRD tidak dapat maksimal bekerja karena pejabat terkait tidak pernah terlihat batang hidungnya. "Lalu bagaimana DPRD bisa memberikan sharing dan masukan kalau orang yang bertanggungjawab saja tidak bisa bertemu?" jelasnya.

Seperti berita sebelumnya yang dilansir dari media massa, bahwa DPRD Kota Bekasi berharap walikota Bekasi mengganti kepala Dinas P2B karena kinerjanya dinilai kurang baik. salah satu perseteruan yang sempat terjadi adalah terkait reklame di daerah Bekasi selatan yang tak kunjung tuntas. Salah satu anggota DPRD Kota Bekasi yang keras menyikapinya merupakan ketua fraksi Demokrat DPRD Kota Bekasi, Andi Zabidi, kolega Ronny Hermawan.

Ronny sendiri melihat pejabat-pejabat di Kota Bekasi saat ini sedang merasa dirinya sangat tinggi, sehingga lupa akan amanahnya melayani masyarakat. Menurutnya sikap seperti itu tidak boleh terjadi karena tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Kalau itu terus terjadi akan berpengaruh pada citra pemerintahan secara langsung dan banyak pekerjaan seenaknya dilakukan.

Beberapa rekomendasi penting sudah diberikan komisi B terkait kinerja dinas P2B yang merosot tajam. Kerja-kerja yang dilakukan masih jauh dari kata baik dan pada tahun 2010 ini juga diragukan akan meningkat. Persoalan perizinan misalnya, masih banyak bangunan-bangunan tanpa izin terbangun dan dibiarkan. Sepertinya tidak ada pengawasan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Ronny mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mencermati situasi pemerintahan yang sedang berjalan seperti tanpa sistem sehingga banyak terjadi pelanggaran. Dinas P2B harus dapat meningkatkan kinerjanya kalau kemauan dan harapan gubernur Jawa Barat pada tahun 2010 ini infrastruktur dapat diselesaikan. Tetapi kalau tidak, walikota Bekasi harus bersikap tegas pada stafnya sehingga pemerintah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kesempatan terpisah Hitler Pardamaean Situmorang, ketua Cabang Government Again Corruption and Discrimination (GACD) menegaskan bahwa walikota Bekasi harus berani mengambil tindakan pada pejabat yang tidak memiliki perspektif dalam melaksanakan tugasnya. Banyak bangunan yang sebelumnya disegel, sekarang sudah beroperasi sehingga mengesankan apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan hanya main-main. Izin belum diurus, segelnya main cabut dan buang. Pemerintah daerah kedepan akan tidak dihargai lagi karena persoalan peraturan ternyata bisa diselesaikan dibawah meja.

Ada lahan negara dibangun dan tanpa memiliki izin lalu disegel oleh instansi terkait, sekarang segelnya sudah dicabut padahal setelah dicek izin belum diurus. Perda menjadi kabur adanya karena ulah oknum-oknum dilapangan. Kredibilitas pemda dipertanyakan dan ujungnya walikota dituding tidak tegas. Sekarang banyak terjadi pelanggaran, 86 atau damai kasus pelanggaran di lapangan, pengawasan dan pengendalian tidak dijalankan serta banyaknya pejabat sibuk dengan proyek sehingga menyalahi tupoksi atau penyelewengan jabatan. (Don).

PASANG GIRI DEGUNG TINGKAT SD KOTA BEKASI

RAPOR MERAH WALIKOTA BEKASI

IKATAN INTELEKTUAL MUDA BEKASI dalam sebuah selembaran yang dibagikan bebas dilingkungan pemerintah kota (pemkot) Bekasi meminta pemkot Bekasi perhatikan 5 issue yang berkembang saat ini. Selain itu mereka menganggap perjalanan pelaksanaan pemerintahan kota Bekasi memiliki rapor merah. IIMB berkesimpulan bahwa rapor itu menjadi tanggungjawab walikota Bekasi.

Kelima hal tersebut adalah tidak dimilikinya perspektif dalam pelaksanaan kebijakan terutama standar pelayanan minimum (SPM), adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait laporan hasil audit nomor 09/SHP/XVII.BDG/ 2009, Persoalan persampahan dan kampanye gerakan 3R(Reduce,Reuse dan Rycycle), persoalan membengkaknya jumlah pengangguran dan pollitical will pemket pada persoalan endemik penyakit menular. IIMB menilai rapor merah walikota Bekasi tidak sesuai dengan harapan akan kejayaan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Bekasi. IIMB mengklaim kejayaan saat ini hanya dirasakan segelintir orang dan berakibat pada ketimpangan sosial.

Kekayaan sumberdaya yang ada menurut IIMB pada akhirnya hanya menjadi media ekploitasi penguasa daerah untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kesimpulan sendiri diambil IIMB dari perpustakaan penelitian yang ada baik itu data primer maupun data sekunder. IIMB sendiri terdiri dari belasan universitas yang berada di Jakarta. Semua anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa Bekasi yang berkuliah di Universitas Mercu Buana, Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Universitas Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Perguruan Tinggi Bina Sarana Informatika, Politeknik Tugu Jakarta, Universitas Gunadarma, Universitas Trisakti, dan IBII.

"Dari kesimpulan dan situasi yang berkembang IIMB menilai walikota Bekasi tidak mampu meminpin Kota Bekasi dengan baik." ujar Ahmad Jauhari Koordinator IIMB saat dihubungi via seluler, 18/5. Kondisi itu merupakan obyektivitas yang terjadi di masyarakat. Menurutnya Masyarakat Bekasi menjadi semakin menjauh dari nilai-nilai kepedulian terhadap nasibnya sendiri.

Ditempat terpisah sekretaris daerah (Sekda) Kota Bekasi, Tjandra Utama Effendi, membantah bahwa SPM di Bekasi tidak memuaskan. Sekda berpendapat bahwa apa yang dilakukan pemkot Bekasi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan juga aturan-aturan yang berlaku. Mengenai 3R sekda menampik bahwa upaya yang dilakukan walikota tidak maksimal. Sudah sedemikian tersosialisasikan dan dapat dibuktikan seluruh jalan dan perkantoran kini lebih bersih. Sudah tertanam budaya memilah sampah dan mengoptimalkan sampah menjadi bahan berguna kembali.

Tjandra memberi contoh dengan keberadaan tempat pengelolaan sampah diperkantoran dan sekolah adalah wujud dari program pemerintah kota yang konsern dengan persoalan persampahan. Saat ini pun sudah ada pengolahan kompos dan biji plastik mandiri sebagai bentuk pemahaman akan program 3R. Jadi pemkot berharap pada pihak-pihak yang melihat ada kekurangan untuk dapat duduk bersama dan membicarakan kekurangan yang mereka maksudkan.

Hal tenaga kerja Tjandra Utama meminta IIMB juga memperhitungkan Kota Bekasi sebagai daerah urban dan kota antara. "Sudah pasti belum data mereka bahwa itu semua yang menganggur adalah warga Bekasi?" tanyanya saat ditemui diruangan, 18/5. Sekda meminta masyarakat mengecek data base jumlah warga yang belum kerja di pemkot Bekasi agar paham. Pemkot Bekasi menurutnya, sedang bekerja keras untuk terus mengurangi pengangguran yang ada melalui kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak.

Saat dikonfrontasi lebih lanjut tentang tanggapan sekda Kota Bekasi tentang selembaran IIMB, Jauhari meminta waktu untuk membicarakan dengan forum IIMB. Sekali lagi coba dikonfirmasi, yang bersangkutan menyanggupi wawancara dengan lokasi di daerah Cikini Jakarta.(Don).