MENGENALI DAN MEMAHAMI KOTA URBAN, 16 DESEMBER BUTUH PERJUANGAN

Seperti banyak gerakan Senam Kesehatan Jasmani, kadang kaki harus mundur kebelakang dan kadang pinggul harus selentur mungkin digerakkan. Mamahami Kota Bekasi sebagai wilayah perkotaan, homogen dan lebih banyak pendatang (kaum urban), katanya, mesti mawas dan tidak boleh sedikit pun berhenti kalau kita ingin sungguh-sungguh memahami Kota Patriot (kalau ini saya percaya dengan membaca beberapa tulisan tentang KH. Noer Alie dan teman-temannya).

Saya datang naik bis dari Menteng Raya, turun di Rawa Panjang dan langsung meluncur ke Bantargebang yang luar biasa indahnya. Menemu kenali beberapa surat yang dicopy dan tercecer di toko B yang tidak berapa jauh dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantargebang. Lalu bertemu seseorang yang tidak sungkan share tentang kota dan tanah kelahirannya, meninggalkan misi setelah beberapa mantan komandan Brigade PII pusat dan mantan Korpus PII Wati datang ke kosan di daerah.

Saya akhiri skema penghancuran peta eksploitasi Lembaga Swadaya Masyarakat atas berbagai analisa keburukan Bantargebang dengan bicara pertelpon dengan country director NGO asing di Jakarta. Tidak peduli dengan gunjingan dan kicauan karena strategi sudah jelas dan harus terus dijalankan dengan tetap berpegang pada mimpi, perubahan itu dimulai dari mana dan apa yang paling mungkin dilakukan. Mencoba mencari tempat hunian di daerah Sepanjang Jaya, sambil tetap pantai perumnas II tempat sekretariat program Urban Street Children and Support (USCES) yang pernah dibiayai Save The Children USA.

Kota terus berubah, jalan yang sebelumnya tidak ada bentuk, secara bertahap membaik dan semakin enak dilihat. Berbekal buku Advokasi Kebijakan Publik dari Mas Toto Raharjo dan almarhum Dr. Mansur Faqih, saya coba terapkan pengetahuan dari UPC+Plan+Save the Children+PACT+NDI-UI+ILO+Microsoft Indonesia. Sempat terganggu oleh aksi "pencurian" 2 buku Advokasi Kebijakan Publik yang dilakukan perempuan berinisial DN dan pria berinisial RD.

Perumahan semakin banyak, pusat perbelanjaan secepat detak jarum jam terbangun, berbagai fasilitas sosial pun terbangun mendampinginya dengan susah payah dan kelelahan. Setiap hari saya selalu melihat buruh duduk diemperan pertokooan dan halte menunggu bis jemputan, ada pula kesempatan menemui mereka keletihan disetiap pusat perbelanjaan yang saya datangi sepulang bekerja. Semua saya anggap buruh walau mereka bekerja di Jakarta, dengan kantor yang setinggi apapun, berdinding kaca, dan necis (mau itu kantor dan pabrik sama adanya).

Inilah wajah kota Urban, inilah situasi kota Urban, inilah trade mark kota Urban, inilah jendela kota Urban, inilah bibliografi kota Urban. Kota Bekasi yang sebentar lagi akan melakukan pemilihan umum Kepala Daerah dengan biaya Rp. 26 milyar dan bisa ditambah kalau nanti ada putaran kedua. Kota Bekasi yang sok yakin Incumbent parti menang satu putaran, yang sok yakin AZiB menang satu putaran, yang sok yakin SM2 Anim menang satu putaran, yang sok yakin DaLu menang satu putaran.

Sepulang dari aktifitas lama, nonton film di XXI -TED judulnya, saya buka arsip virtual office yang saya miliki. Saya lihat, baca dan pahami seluruh rekam jejak dari hampir seluruh pasangan calon -kecuali, DaLu yang tidak saya kenal-, tidak ada satupun yang bisa membuktikan semua prediksi yang pernah diunggah di media jejaring sosial. Termasuk hasil survey yang sudah dirilis baik oleh lembaga survey maupun polling koran, semua seperti plastik makanan yang sudah tidak terpakai dan dibuang di taman kantor pemkot Bekasi yang saya harus ambil dan buang ke tempat sampah.

Saya lebih suka melihat prilaku warga kota; mereka butuh kenyamanan, butuh kepastian, butuh akses mudah, butuh perhatian (dari yang dalam situasi khusus sampai yang biasa saja). Saya lebih suka mendengar canda dan tutur mereka tentang pribadi, ketimbang membicarakan kotanya yang setiap hari mereka huni. Saya lebih cocok mengamati perubahan sikap dari nilai-nilai yang mereka bawa dari kantor, pabrik dan atau pengalamannya bercengkrama di media jejaring sosial.

Mereka penggemar musik, film, alat elektronik baru, makanan serta kuliner yang turun-temurun, mereka suka kuliner yang murah dan sehat, mereka suka keamanan selama berkendaraan, mereka suka olah raga yang massif (senam rame-rame atau sepeda rame-rame). Mereka hobby betul taruhan, apa saja dipertaruhkan, asal senang taruhan memang jalan satu-satunya untuk membangun keakraban. Dan yang dipertaruhkan bukan saja sepak bola dari kompetisi apapun, tapi juga soal-soal yang remeh seperti mutasi kerja di kantor dan proyek yang mereka dapat setiap tahun kerja.

Inilah Kota Urban, jadi kalau AZiB mau menang satu putaran bagaimana yang harus dilakukan (kok diam saja didzalimi padahal tahu betul situasi sesungguhnya, apa lagi calonnya itu ketua DPRD Kota Bekasi, lalu kalau SM2 Anim mau menang apa yang harus diperbuat (kenapa itu spanduknya dirobek-robek orang diam saja), kalau DaLu mau menang sudah cocok belum dengan caranya yang mempromosikan dengan cara-cara jadul (kasus Mustofa dan manajemen komplain soal Lucky) , kalau SALAM mau menang konsolidasi seperti apa yang direncanakan (bang Salih masih ingat saya yang mahal-mahal telpon anda di Sumatra Utara saat kejadian Ciketing Udik? kenapa anda hanya tertawa?) dan kalau PAS mau menang seperti apa menjabarkan argumentasi keunggulannya (paham arti koalisi, berpasangan itu bukan menikahkan Pepen Syaikhu saja, tetapi keluarga pasangan bukan sauda!).

Warga Kota Bekasi butuh pasar tradisional yang baik! Warga Kota Bekasi butuh Sekolah yang berkualitas! Warga Kota Bekasi butuh kejelasan kredibilitas kepala daerahnya untuk mempertahankan budaya dan seni! Kota Bekasi butuh kenyamanan baik di kantor, pasar atau pusat perbelanjaan, sekolah, layanan kesehatan, kota Bekasi butuh pelayanan administrasi yang "terang" mulai pengurusan KTP sampai dengan pajak warganya. Kota Bekasi butuh prestasi agar warga nya keluar daerah bangga menjadi penghuni kota urban tersebut! (Muamar De Armos).

INFORMASI SERAPAN APBD KOTA BEKASI 2012, JUL-AGUS

Edy Dadiyo, Kepala bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) kota Bekasi, secara terbuka menyampaikan realita pelaksanaan penyerapan anggaran pembangunan kota Bekasi. "Semua baik-baik saja, sejak Januari sampai Agustus 2012, semua ada reportingnya dan jelas besaran penyerapan anggaran masing-masing SKPD," katanya sambil secepat kilat mengambil dan membuka summary laporan Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Terlihat laporan realisasi biaya fisik dan keuangan anggaran biaya langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2012. Form berisi nama atau uraian SKPD-SKPD kota Bekasi beserta item realisasi APBD berdasarkan prosentasi dan nilai nominal realisasi anggarannya.

Dinas Bina Marga dan Tata Air (Bimarta) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Bangkar) kota Bekasi dalam laporan tersebut, misalnya. Pada bulan Agustus tertulis 18,1% penyerapan keuangan dan 35% penyerapan fisik untuk Dinas Bimarta. sedangkan Bangkar angka 2% untuk keuangan dan 4% untuk realisasi fisik dilaporkan pada bulan Agustus.

Nominal penyerapan pada bulan Agustus untuk Bimarta sebesar Rp. 5,344 milyar, dan Bangkar sebesar Rp. 1,153 milyar. sedangkan Prosentase penyerapan bulan sebelumnya, Juli 2012, Bimarta menyerap 14% untuk realisasi keuangan dan 26% untuk penyerapan fisik APBD Kota Bekasi tahun 2012. Sedangkan Bangkar pada Juli 2012 tertulis 1% untuk penyerapan anggaran keuangan dan 7% untuk anggaran fisik. (Don).

CALON PESERTA PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI DIMINTA SADARI POSISI

Semua ummat Beragama dan masyarakat kota Bekasi, dikatakan KH. Zamaksari Abdul Majid dari Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kota Bekasi, harus menyadari pentingnya kerukunan antar ummat Beragama. Pemahaman kerukunan dengan baik tersebut diharapkan dapat diterapkan menjelang pelaksanaan pemilu walikota dan Wakil Walikota Bekasi, 16 Desember 2012.

Lebih lanjut dikatakan Zamaksari, pentingnya kesadaran beragama dalam bermasyarakat serta pengamalan menurut keyakinan masing-masing akan meminimalisir kemungkinan terjadinya perpecahan. "Pada Prinsipnya, mana kala ummat beragama mengamalkan ajaran agamanya masing-masing, ketakutan perpecahan akan hilang sendirinya," katanya.

Kepada seluruh pasangan calon sang Kyai mengingatkan agar memulai dari sekarang mengarahkan para pendukungnya agar pelaksanaan seluruh kegiatan pemilu dapat berlangsung dengan baik serta damai. "Kalau masing-masing menyadari ajaran agamanya, konsisten, tidak akan ada masalah," kata Zamaksari Abdul Majid menghimbau.

Seluruh pasangan calon diminta untuk menyadari posisi mereka dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepa daerah dan wakil kepala daerah. "Tidak ada provokasi, tidak ada penodaan pelaksanaan seluruh kegiatan tahapan pemilu, menciptakan pemilu yang damai," imbuh Zamaksari. (Don).

APBD, TIDAK MESTI 100% SEMUANYA TERSERAP

Nandi Surjakandi, Asda II Pemerintah Kota Bekasi, menyampaikan bahwa tidak semua kegiatan sama dalam pelaksanaannya. "Misal, pembebasan lahan, prosesnyakan tidak sebentar, perlu pembahasan yang memakan waktu dan musyawarah untuk penetapan harga pada pemilik tanah," katanya saat ditemui di sekretariat daerah (Setda) kota Bekasi.

Keraguan penyerapan anggaran yang rendah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota Bekasi tahun 2012 sempat membuat pesimis beberapa pejabat pemkot Bekasi. Keraguan itu ditepis Nandi dengan melihat proses dan kerja birokrasi secara lebih otentik dalam tahan anggaran berlangsung.

Sementara ketika ditanya apakah perubahan dan kemungkinan perpindahan pegawai menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan APBD Kota Bekasi 2012. Nandi Surjakandi menjelaskan lebih dekat kontek dan hubungan antara pelaksana kegiatan dengan real yang terjadi.

Menurutnya, tidak ada hubungan antara perpindahan atau orang baru dalam sebuah kegiatan dengan realisasi anggaran yang dilakukan. "Kalau pun ada, seharusnya tidak terjadi, karena yang berjalankan bukannya orang, tapi sistem," kata Nandi.

Tidak terealisasi anggaran, menurut Nandi, itu karena tidak terserap atau sisa tender atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. "KArena anggara itu tidak seratus persen semuanya terserapkan, jadi harus diurai dulu kegiatan apa saja," katanya. (Don).

DPC PARTAI DEMOKRAT KONSOLIDASI ADMINISTRASI DAN PEMENANGAN AZiB

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Bekasi secara resmi melakukan konsolidasi verifikasi ulang partai politik (Parpol) dan Pemenangan Pasangan Awing Asmawi dan Andi Zabidi (AZiB) bertempat di halaman kantor DPC Partai Demokrat, Jalan Veteran, Kota Bekasi. Sodikin selaku sekretaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi memulai acara dengan meminta seluruh yang hadir untuk berdoa bersama-sama atas meninggalnya fungsionaris Partai Demokrat, Teguh Hadi Nurdianto.

Setelah itu Sodikin menyampaikan beberapa pembukaan Rapat yang dilakukan sebagai konsolidasi partai Demokrat Kota Bekasi dengan agenda penyampaian pengarahan dan sambutan pada kegiatan verifikasi parpol dan persiapan pemenangan pasangan AZiB. Hadi dalam kegiatan tersebut pengurus DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Pengurus Anak Cabang (PAC) se-Kota Bekasi dan Pengurus Ranting Partai Demokrat se-Kota Bekasi.

Kehadiran DPC, PAC dan Ranting dengan membicarakan 2 agenda tersebut diharapkan dapat dipahaminya  keputusan mahkamah konstitusi tentang  adanya kewajiban mendaftarkan kembali partai sebagai peserta pemilu 2014 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berbagai pernik kegiatan administratif dibahas secara jelas sehubungan dengan pendaftaran parpol ke KPU.

Dalam kesempatan tersebut H. Andi Zabidi, ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, meminta kepada seluruh pengurus untuk memperhatikan Kartu Tanda Anggota (KTA) kader partai Demokrat. "KTA ditingkat DPC, PAC dan anak ranting adalah KTA yang ada nomor NIK nya," katanya (26/9).

Disampaikan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) non aktif Kota Bekasi tersebut, sampai saat ini masih terdapat KTA kader partai Demokrat yang belum ada Nomor Induk Keanggotaan (NIK)-nya. "Masih ada KTA yang belum ada NIK-nya, saya meminta agar para pengurus menyerahkan fotocopy KTA, atau KTP kalau KTA terselip atau hilang," kata Andi.

Hal tersebut dianggap penting karena dari hasil laporan sekretariat DPC partai Demokrat, masih ada pengurus yang belum menyerahkan kewajibannya tersebut. "Ini sangat penting karena masih ada beberapa pengurus yang belum menyerahkan sehingga belum bisa dilaporkan ke DPD dan DPP. Jangan buang2 waktu agar KTA kita terdaftar," tegas Andi lagi.

Terkait keputusan partai Demokrat yang menetapkan Awing Asmawi dan Andi Zabidi sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi, Andi meminta seluruh pengurus  untuk melakukan kerja-kerja politik bersama masyarakat secara langsung. "Sebentar lagi akan ada pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU sudah mengumumkan tanggal 16 Desember 2012 akan ada pemilihan tersebut. Secara resmi disampaikan partai demokrat kota Bekasi menyampaikan bapak Awing Asmawi SE. sebagai walikota Bekasi, ketua 2007-2008, dan saya Andi Zabidi calon wakil walikota, harus didukung penuh oleh kader partai Demokrat Kota Bekasi dengan melakukan upaya untuk kemenangan pasangan tersebut," katanya.

Sementara itu Arwis Sembiring Meliala, Ketua OKK DPC Kota Bekasi, meminta kader partai Demokrat Kota Bekasi untuk bekerja keras. "Kader partai Demokrat Kota Bekasi harus bisa bekerja sama dengan masyarakat secara langsung, karena masyarakat membutuhkan bukti nyata dan bukan janji saja," katanya.

Arwis mengingatkan falsafah "Sedikit Bicara, Banyak Bekerja", harus dibuktikan dengan program pengkaderan. "Kita harus yakin bahwa Kemenangan Pemilu Walikota Bekasi akan diraih AZiB, oleh sebab itu lakukan terus pengkaderan, setiap pengurus harus mampu merekrut 100 orang," katanya lagi.

Kegiatan resmi partai ini dihadiri pengurus yang juga merupakan Anggota DPRD Kota Bekasi kecuali Dadang Asgar Noor yang merupakan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Jawa Barat. Mereka antara lain Heli Mulyaningsih, Ronny Hermawan, Arwis Sembiring, Mulyanto, Sodikin, Nurul Marfuatin, Ratu Tatu Sukarsih kader potensial partai Demokrat dari Bekasi Selatan-Jati Asih, Haeri Parani, Abadi Ika Setiawan, Sugiarto, Andi Zabidi selaku calon, Zaiman Makmur Affan dan Martha Mursila. (Don).

PEMKOT DIMINTA LEBIH ANTISIPATIF UNTUK HINDARI RESISTENSI PENYERAPAN ANGGARAN RENDAH

Heli Mulyaningsih, anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, mengingatkan pemerintah Kota (pemkot) Bekasi untuk menyiapkan langkah-langkah antisipasi perencanaan yang dirasa belum maksimal. "Kalaupun terjadi penyerapan yang rendah, disamping evaluasi gubernur yang rata-rata baru bulan februari, dibutuhkan antisipasi langkah-langkah terkait perencanaan yang belum maksimal," katanya saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat (26/9).

Dikatakan Heli, belum optimal atau maksimalnya perencanaan yang lebih matang, hal-hal yang sudah dapat dipastikan semestinya sudah dapat dilakukan pra-kualifikasi pelelangan kegiatan. Karenanya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sudah dapat mendata, mereka sudah dapat mengundang serta menginformasikan apa-apa yang harus dilelang.

Hal tersebut disampaikan sehubungan dengan masih banyaknya pekerjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan besarnya kekhawatiran akan menurunnya tingkat penyerapan anggaran diakhir tahun 2012. Heli meminta pimpinan SKPD lebih terbuka dan solid dalam melaksanakan keputusan penetapan APBD.

Selain  itu, Heli menyoroti, apakah ada faktor lain selain perencanaan yang kurang matang dalam siklus penganggaran. "Misalnya, perubahan karena SDM yang baru, RKA yang terpengaruh kekhawatiran dan membutuhkan ketelitian serta waktu yang cukup lama, lalu persoalan uang yang ada harus terserap 50-70 persen dipertanggungjawabkan dulu baru bisa minta tambahan anggaran," katanya menerangkan kemungkinan munculnya kendala.

Lalu adanya kendala dengan adanya peraturan walikota (Perwal), dijelaskan Heli, dalam rapat anggaran sempat ditanyakan kepada SKPD yang dananya belum terserap cukup besar. Dikhawatirkan akan muncul pertanyaan apakah anggaran dapat diserap atau tidak, karena SKPD sudah mengalokasikan ternyata tidak bisa terserap sampai akhir tahun.

Heli Mulyaningsih mengakui, SKPD pada akhirnya melakukan break down anggaran masing-masing SKPD yang terkendala. "Kalau maksimal hari Jum'at paripurna, itu masih punya waktu cukup karena kita dibatasi oleh waktu," katanya.

Diterangkan soal waktu masa pelelangan, tenggang waktu proses sanggah dan semua yang tidak mungkin tidak karena harus dilakukan pada beberapa item kegiatan. "Kalau lewat waktu, tentu akan ada perubahan lagi, DPRD sudah Bamus dan akan diparipurnakan 27 September, artinya kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan tidak akan terjadi, tapi saya juga minta peraturan walikota tentang pengaturan keuangan tersebut harus direvisi karena akan dilakukan serentak diseluruh SKPD yang akan menyerap semua dana-dana yang dianggarkan," kata Heli.

CODE SMUTs mencoba meminta konfirmasi Haryekti Rina, anggota Banggar yang menurut anggota komisi C cukup kompeten, saat dikonfirmasi via selulernya yang bersangkutan hanya menjawab sedang rapat dan akan menjawab via Short Massage Service (SMS). Ketika coba ditanya melalui SMS, tidak ada satupun pertanyaan dijawab anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (Don). 

BURUH PT. PAS DIMINTA FOKUS KE PKB PEKERJA

Ir. Bambang Santosa, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, menilai apa yang dialami Buruh PT. Prakarsa Alam Sejahtera (PAS)/produsen mie Sedap berhubungan dengan norma ketenaga kerjaan. "Dalam kasus PT. PAS, belum ada pemutusan hubungan kerja, dan bukan hanya persoalan status saja, tapi juga persoalan kesejahteraan pekerja," katanya (26/9).

Dikatakannya, karena masih sebatas norma saja, sepenuhnya persoalan tersebut masih menjadi kewenangan masih menjadi tanggungjawab bidang Pengawasan. Ir. Bambang Santosa hanya memberikan masukan agar kedepan hubungan yang lebih baik terjalin antara perusahaan dengan pekerja, semua pihak harus dapat duduk bersama.

Diterangkannya, sebaiknya upaya yang dilakukan lebih mengarah penguatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ada. Ir. Bambang lebih melihat pentingnya PKB dibicarakan secara menyeluruh antara perusahaan dan pekerja. Mulai dari uang makan, jam kerja sampai status antara perusahaan dengan serikat pekerja yang ada di PT. PAS.

Pemerintah, menurut Ir. Bambang Santosa, dalam hal ini hanya sebagai regulator dan penengah saja. Apa yang tidak sesuai aturan nantinya oleh bagian pengawasan di dinas Tenaga Kerja yang akan menindak lanjuti berdasarkan temuan dan laporan yang diterima.

Hal bagaimana dan kenapa pekerja kurang puas, semuanya akan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan sebagaimana mestinya. "Jadi apa yang terjadi kemarin belum memasuki ranah bidang hubungan industrial, sebaiknya dapat diselesaikan dengan membicarakan PKB yang lebih baik," kata Ir. Bambang yang berharap tidak ada upaya carii-cari kesalahan. (Don).