WARGA BUNI BAKTI ALAMI KRISIS AIR BERSIH

 

Lebih dari 2.000 rumah tangga di Desa Buni Bakti, Babelan, Bekasi, Jawa Barat, mengalami krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga menggunakan air kubangan yang keruh. Itu pula yang terjadi saat Metro TV berkunjung ke sana, Rabu (12/9).

Sejumlah ibu rumah tangga di Desa Buni harus berjalan beberapa puluh meter untuk mendapatkan air di kolam bekas galian milik Pertamina yang bau dan kotor. Mereka mengaku terpaksa mengambil air tersebut karena sumur milik di rumah-rumah warga sudah mengering.

Air kubangan tersebut mereka gunakan untuk mandi dan mencuci. Sedangkan untuk minum, warga membeli air minum kemasan atau galon. Kini warga mulai terjangkit penyakit kulit, seperti gatal-gatal.

Bantuan air dari pemerintah setempat hanya datang seminggu sekali. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan air yang cukup untuk mengatasi krisis.

Akibat penggunaan air kotor yang sudah dirasakan oleh warga, beberapa warga terjangkit gatal-gatal dikulit mereka. Sampai saat ini belum ada respon dari pemerintah setempat terkait krisis air bersih yang dialami warga Buni Bakti. (Coen).

PENETAPAN CPNS PEMKOT KOTA BEKASI BERMASALAH

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi permasalahan ketidak patuhan atas proses penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di sejumlah instansi pemerintah. "Dari pemeriksaan yang telah dilakukan tahun lalu, ditemukan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan tersebut," ujar Anggota III BPK RI Agung Firman Sampurna di Jakarta, Rabu (13/9).

Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN, serta tambahan empat instansi lainnya yaitu Kemenparekraf, Pemprov Jatim, Pemprov Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kota Bekasi.  "Dua aspek masalah yang ditemukan antara lain dalam penetapan formasi tak sesuai ketentuan, jumlahnya tidak sesuai dengan kepegawaian, dan belum ada sosialisasi mengenai penambahan formasi di instansi pengusul," ujar Firman.

Indikasi masalah lainnya yang ditemukan BPK antara lain database yang digunakan CPNS tidak di up to date, tidak seluruh instansi melakukan laporan adanya penambahan formasi, masih terdapat jumlah formasi yg ditambahkan dari jumlah yang sebelumnya di daftarkan. "Tidak menuduh tapi mengungkapkan masalah jelas ada ketidakpatuhan berdampak pada kinerja dan penetapan formasi pegawai negeri sipil," terang Firman. 

Agung Firman khawatir jika penempatan formasi tidak sesuai kemampuan maka akan berdampak pada tidak terdistribusinya pegawai dan beban kerja yang dibutuhkan. Selain itu belanja kerja pemerintah juga menjadi begitu besar. "Sebagian besar instansi yang menambah formasi tidak didasarkan pada analisis beban kerja," ujar dia. (COEN/Tri).

BINTEK AUDIT DIHARAPKAN DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEJABAT PENGAWAS DI KOTA BEKASI

Kepala Inspektorat Kota Bekasi, Cucu M. Syamsudin, berharap para inspektur di kota Bekasi dapat memanfaatkan kegiatan Bimbingan Tekhnis yang dilakukan Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPKP ) Jawa Barat. Bimbingan teknis yang diharapkan dapat memberikan pencerahan tugas bagi aparatur pengawas dalam upaya mengoptimalkan kemampuan jabatan di bidang pengawasan.

Dalam kesempatan tersebut Cucu meminta para inspektur kota Bekasi tidak sungkan-sungkan untuk bertanya dan menggunakan masa Bintek agar dapat memahami tugas dan fungsinya. "Mengingat pentingnya bimbingan teknis ini, saya berharap agar para peserta mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan tidak sungkan-sungkan bertanya dan berkonsultasi mengenai berbagai hal yang belum dipahami kepada nara sumber dari BPKP Provinsi Jawa Barat," katanya.

Inspektorat Kota Bekasi menggelar bimbingan teknis (Bimtek) audit berbasis resiko bagi aparatur pengawasan Inspektorat Kota Bekasi tahun 2012 yang dilakukan selama empat hari, mulai tanggal 10 sampai dengan 13 September 2012 dengan menggunakan Hotel Bahtera, Cisarua, Bogor sebagai tempat pembinaan.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta dan dihadiri oleh Kepala BPKP Provinsi Jawa Barat, Inspektur Kota Bekasi, Sekretaris, dan para Irban Inspektorat Kota_Bekasi serta auditor. Seluruh peserta diberikan keleluasaan untuk menanyakan berbagai pertanyaan pada para instruktur Bintek hingga mereka benar-benar paham.

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga profesionalisme aparat pengawasan, Pemerintah Kota Bekasi terus meningkatkan kompetensi melalui diklat penjejangan fungsional auditor maupun bimbingan teknis bidang pengawasan. "Tujuan diadakannya Bintek sendiri antara lain meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional," jelas Inspektur Kota Bekasi Cucu Much. Syamsudin, SH saat membuka kegiatan bimtek.

Dirinya berharap Bintek dapat meningkatkan performance para inspektorat yang mengikuti kegiatan, sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik ketika melakukan pengawasan nantinya. “Mengingat memang tugas-tugas pengawasan mempunyai tantangan yang sangat berat, jangan sampai aparatur pengawasan internal pemerintah hanya dipandang sebelah mata oleh auditan (SKPD yang diperiksa) karena dianggap tidak profesional, hanya mencari-cari kesalahan saja”, kata Cucu Much. Syamsudin, SH. (Coen/Don).