Pemkot Bogor kerja Sama Dengan BJB Kembangkan Perumahan PNS

Korpri Kota Bogor menggandeng Bank Jabar-Banten (BJB) bersama pengembang untuk membangun rumah bagi pegawai negeri sipil di daerah itu. Rencana pembangunan itu disampaikan dalam paparan yang disampaikan Direktur Utama PT Aldi Putra Utama selaku pengembang perumahan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan di Bogor, Rabu. Bambang Gunawan menyambut positif rencana pembangunan proyek ini. "Sesuai keinginan kami adalah memberikan perumahan bagi PNS yang diutamakan bagi golongan I dan II yang sama sekali belum punya rumah, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan," katanya. Ia mengatakan bahwa sebuah rumah adalah syarat mutlak untuk melaksanakan hidup, sekecil apapun ukurannya. Karena itu, pihaknya mengingatkan kepada pengembang bahwa konsep rumah yang akan dibangun nanti harus representatif dan memiliki kualitas bangunan yang baik, serta idealnya tersedia lahan untuk penambahan bangunan. "Intinya harus memenuhi konsep rumah idaman agar bisa dibanggakan, tapi dengan syarat cicilan tidak begitu tinggi, menyesuaikan dengan gaji PNS," katanya. Mengenai lokasi rencana pembangunan proyek Perumahan Kencana Hijau Residence itu, berada di titik yang strategis, yakni sekitar 2 km dari Jalan Soleh Iskandar dan sekitar 0,5 km dari Stasiun Kereta Api Cilebut. Sedangkan luas lahan yang akan dibangun saat ini sudah mencapai 7 hektare. Rencananya, akan terus diperluas hingga 23 hektare. Lokasi perumahan itu juga dilalui beberapa trayek angkutan kota seperti 07-A, 16, 19, dan 20 sehingga memudahkan akses kendaraan umum bagi calon penghuninya. Dalam rencana pembangunan perumahan ini akan dibuat dua tipe bangunan yaitu tipe 36/72 dan tipe 45/ 90. Masing-masing dengan ukuran kavling (6 x 12) dan (6 x 15) yang harganya Rp108.835.200 untuk tipe 36 dan Rp159.984.000 untuk tipe 45. Harga ini diberikan dengan penawaran angsuran dari Bank BJB sebesar Rp870.682/bulan untuk tipe 36 dan Rp1.279.872 /bulan untuk tipe 45 selama jangka waktu 15 tahun. Jumlah ini diberikan dengan ketentuan uang muka sebesar Rp21.767.040 untuk rumah tipe 36, dan Rp31.996.200 untuk rumah tipe 45 dan asumsi bunga anuitas di tahun pertama sebesar 8,75 persen. Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PEMILU GUBERNUR DKI JAKARTA, PNS DIMINTA UNTUK NETRAL

Pegawai Negeri Sipil (PNS) diminta netral dalam pemilihan gubernur pada 11 Juli. "Harus berdasarkan pilihan pribadi dan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra M Taufik di Jakarta, Rabu. Taufik merupakan tim sukses Cagub Jokowi-Ahok. Menurut Taufik, PNS netral bisa menciptakan suasana Pilkada yang adil dan lebih netral sehingga DKI Jakrata jadi panutan untuk daerah lainnya. "Demokrasi itu memberikan kekuasaan rakyat dan rakyat harus mempergunakan itu sebaik mungkin," kata dia. Hal senada disampaikan oleh Jubir dalam tim kampanye Jokowi - Ahok, Pantas Nainggolan. Menurutnya rakyat sangat merindukan Pilkada yang jujur dan adil sehingga mencerminkan demokrasi yang ideal. "PNS memilih bukan karena suatu paksaan tapi sesuai pilihan sendiri sebagai abdi negara bukan pegawai gubernur tertentu, sehingga pasangan calon yang menang bermartabat dan yang kalahpun terhormat," kata dia. Sementara itu Ketua DPD partai Hanura sekaligus tim sukses Fauzi Bowo Ongen Sangaji membantah desas desus bahwa Fauzi mengarahkan PNS untuk memilih incumbent dalam Pilkada. "Justru dia mengeluarkan surat edaran kepada sekwilda yang menginstruksikan agar PNS DKI Jakarta bersikap netral," kata dia di Jakarta, Rabu. Bahkan, kata dia, jika ada terbukti PNS yang menggunakan fasilitas negara untuk mendukung atau mengarahkan PNS lainnya mendukung satu calon tertentu, akan dikenai tindakan tegas. "Ya pastinya ada tindakan, dan hukuman, tapi harus ada bukti dulu, jangan main tuduh saja," kata dia. Terkait sejumlah isu kecurangan data pemilih dan politik uang yang digunakan calon tertentu ia berasumsi semua calon juga melakukannya. "Jangan asal ngomong saja, buktikan dulu. Kami juga punya bukti kok kalau seluruh calon gubernur membagikan uang dan sembako ke masyarakat," kata dia. Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

DADANG HIDAYAT; BUKAN TERKOTOR, TAPI TERENDAH PENILAIAN ADIPURANYA

Pemkot Bekasi menyangkal hasil Adipura 2012 sebagai "anugrah" kota Terkotor berasal dari kementerian lingkungan hidup melainkan opini yang terbangun setelah adanya pemberitaan media masa tentang hasil penilaian adipura 2012. Seperti disebarkan dalam lembaran foto copy yang dibagikan bagian hubungan masyarakat (humas) sekretariat daerah kota Bekasi yang berisi penyangkalan sebagai sekedar julukan sematan media massa belaka. Hal ini dikemukakan pula dalam keterangan resmi kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), Dadang Hidayat, seputar trade mark Kota Bekasi sebagai metropolitan terkotor bersama Bandar Lampung. "Pada tahun 2005 kementeerian lingkungan hidup mempublikasikan adanya sebutan kota terkotor hanya dalam rangka penilaian Adipura saja," katanya (13/6). Penilaian itu sendiri sejak Adipura 2005 sampai 2012 tidak ada lagi sebutan kota terkotor, kota yang memiliki nilai terendah dari masing-masing kategori penilaian diakui Dadang memang ada. Seperti penilaian pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH) atau penilaian tahap pertama (P1) yang dilakukan tim penilai serta tahap kedua (P2) memiliki grade penilaian 63,25 untuk P1 dan 66,25 untuk P2. Dadang Hidayat menyebutkan grade rata-rata 64,55 sebenarnya sudah termasuk penilaian lulus seperti penilaian fisik 64,80 dan penilaian non fisik rata-rata 77,12 sebagaiu penilaian akhir panitia Adipura yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup. "Jadi kota Bekasi hanya tidak beruntung karena memiliki nilai terendah dari beberapa kota dalam kategori metropolitan yang ada," katanya. Selain itu, Dadang menambahkan, pada penilaian tahap kedua sebenarnya kota Bekasi mengalami banyak kemajuan dengan raihan angka yang rata-rata di atas 70 seperti penilaian titik penilaian Rumah Sakit. Menurutnya, masih banyak lagi prestasi dan peningkatan lainnya yang dapat diperbaiki oleh pemerintah kota Bekasi dan harus diapresiasi sebagai kerja keras pemkot dengan stake holder lainnya. Pada kesemopatan itu kepala BPLH kota Bekasi juga menggaris bawahi penilaian terbaru dalam "kompetisi" adipura, yaitu, pemantauan air dan pemantauan udara yang memiliki indikator spesifik. "Indikator ini yang belum dimasukkan oleh pemkot Bekasi karena masih menjadi kendala dengan persoalan pada alat untuk memantau air serta udara yang belum dimiliki," kata Dadang Hidayat. Sampai saat ini belum diketahui dimana panitia adipura mengambil sample air, sehingga pemkot Bekasi sendiri dipastikan tidak mengetahui titik penilaian kualitas air lokasinya hanya panitia adipura yang mengetahuinya saja. "Seharusnya pengalaman 2012 harus dijadikan pengalaman berharga bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses yang terjadi, tidak perlu berlebihan, mempelajari korelasi dalam penandaan penilaian adipura dan memahami prioritas agar ada inovasi baru dalam membangun kota Bekasi yang berkembang dan maju," kata Dadang Hidayat yang digadang banyak pihak sebagai sekda masa depan. (Don).

APINDO MINTA KAJI ULANG KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) 10 persen pada tahun depan karena industri masih terpukul dengan kenaikan harga gas sebesar 50 persen. "Jika Pemerintah menaikkan TDL 10 persen pada tahun 2013, hal itu akan sangat memberatkan industri dalam negeri," kata Wakil Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, di Jakarta, Selasa. Menurut Franky, masih banyak cara untuk menekan subsidi listrik, salah satunya adalah dengan mengganti sumber energi primer PLN. Saat ini, kata dia, energi primer PLN masih banyak yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) sehingga subsidinya terus membengkak seiring dengan kenaikan harga minyak. "Seharusnya energi primer PLN diganti batu bara dan gas sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) listriknya jauh lebih murah," paparnya. Sementara itu, pengamat kelistrikan Fabby Tumiwa mengatakan, meskipun TDL naik 10 persen, kebijakan tersebut masih belum mampu menutupi mahalnya biaya produksi. Selain itu, lanjut dia, PLN akan mengalami kesulitan dalam menurunkan marginnya sebab BUMN listrik itu harus memenuhi sejumlah persyaratan pinjaman. "Penurunan margin akan menurunkan kelayakan finansial PLN. Kenaikan TDL hanya cukup untuk menutupi kenaikan harga bahan bakar saja," katanya. Ia berpendapat pemerintah harus memberikan subsidi pada PLN. Jika tidak, perusahaan pelat merah itu tidak akan mempunyai cukup finansial dalam melakukan investasi dan melakukan operasi dengan baik. "Jika Pemerintah menghentikan subsidi pada PLN, berpengaruh terhadap kinerja PLN. Dampaknya akan terasa pada konsumen," katanya menandaskan. (KR-SSB/D007) Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

TII LUNCURKAN ENSIKLOPEDIA KORUPTOR INDONESIA

Transparency International bersama sejumlah redaktur media nasional dan aktivis media sosial meluncurkan portal ensiklopedia koruptor di Indonesia, korupedia.org. "Kami melalui korupedia.org ingin mendokumentasikan mereka-mereka yang pernah diputus oleh pengadilan sebagai koruptor," kata Sekretaris Jenderal Transparency International, Teten Masduki, di Jakarta, Selasa malam. Teten mengatakan peluncuran korupedia.org dilatarbelakangi ketidak-efektifan sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang telah diputus melakukan korupsi secara tetap oleh lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, ataupun Mahkamah Agung. "Media online lebih murah dan mudah diakses oleh masyarakat umum," kata Teten menjelaskan alasan penggunaan media online. Salah satu pendiri korupedia.org, Heru Hendratmoko, mengatakan portal yang menampilkan profil dan rekam jejak koruptor itu merupakan monumen digital. "Kami ingin berbagai lapisan masyarakat mengkontribusikan konten di portal ini," kata redaktur Kantor Berita Radio 68H Jakarta itu. Pengurus konten korupedia.org, Ratna Dasahasta mengatakan proses peradilan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah yang terhenti juga ditampilkan dalam situs itu (I026) Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KOTA BEKASI HANYA AKAN HIDUP DENGAN EKONOMI KERAKYATAN SAAT ANIM DIPERCAYA

Kota Bekasi akan dibangun menjadi kawasan hunian yang dinamis dan sejahtera oleh Anim Imanudin yang akan menguatkan ekonomi kerakyatan di Kota Bekasi yang kuat. "Ekonomi kerakyatan adalan landasan fundamental membangun perekonomian nasional," katanya saat ditanya visi pencalonannya pada bursa calon di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Dalam pandangan Anim Imanudin, ekonomi kerakyatan merupakan soko guru perekonomian nasional, kekuatan yang membuat bangsa Indonesia mampu bertahan dari barbagai krisis multidimensional. Anim menggambarkan kehancuran ekonomi suatu negara dapat terjadi apabila fundamen ekonomi masyarakatnya hancur karena tidak kokoh. Ekonomi kerakyatan di kota Bekasi pun dapat merupakan ukuran kemampuan suatu daerah saat terjadi krisis disuatu negara terjadi, apakah masyarakatnya mampu survive dengan kekuatan ekonomi yang dibangunnya. "Kalau ekonomi kerakyatan maju dalam suatu negara, ekonomi nasional pasti kokoh dan kuat. Dan Kalau suatu daerah membangun ini landasan ekonomi sampai ke bawah kuat ini akan mengurangi pengangguran," tegas Anim yang menjadi ekonomi kerakyatan sebagai brand-nya dalam pencalonan. Anim akan menjadikan kekuatan ekonomi kerakyatan sebagai fondasi dalam membangun kota Bekasi yang lebih baik, sejahtera, kuat dan bermartabat. Kekuatan pemerintah nantinya akan diarahkan untuk menopang kuatnya ekonomi kerakyatan dalam membangun daerah yang majemuk dan berintegritas serta sejahtera lahir-batin masyarakatnya. Keberpihak pemerintah akan diwujudkan Anim pada tumbuhnya keberdayaan ekonomi kerakyatan dalam menopang perekonomian masyarakat dengan adanya keberpihak pemerintah pada regulasi dan de-regulasi yang dikeluarkannya. "Sehingga keberpihakan pemerintah terhadap sistem ekonomi kerakyatan harus nyata berupa payung hukum yang jelas berupa perda dan di buktikan dengan kerja nyata memberikan fasilitas seperti peningkatan 4 pokok, yaitu, SDM,permodalan,sistim manajemen dan memberikan ruang marketing," katanya. Lebih lanjut ketua komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bekasi itu memimpikan keberpihakan pemerintah kota Bekasi nantinya sampai pada ada sentra Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dibangun pemerintah untuk memfasilitasi 4 Pokok ekonomi kerakyatan tersebut. "Saya akan yakinkan DPRD dan birokrasi, bahwa kekuatan ekonomi kerakyatan itu bukan sulap tapi energinya dapat menggerakkan kehidupan masyarakat kota Bekasi," kata Anim. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

PULUHAN PNS DIRAZIA SAAT JALAN DI MALL

Operasi gerakan disipilin nasional (GDN) yang dilaksanakan Satpol PP dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bekasi, menjaring puluhan PNS dan orang yang berseragam Pemda, di beberapa pusat perbelanjaan, Selasa (12/6/2012) siang sekitar pukul 13:00 Wib. Mereka yang terjaring kebanyakan pegawai wanita dan rata-rata berprofesi sebagai guru dan ada juga pegawai Puskesmas. Semula para guru yang PNS ini mengelak telah bolos kerja, karena mereka mengaku sudah selesai bertugas. “Saya guru, tugasnya sudah selesai, jadi kemari untuk belanja,“ ujar Ny Eti, satu PNS yang terjaring di pusat perbelanjaan Bekasi Square, Pekayon, Bekasi Selatan. Selain para guru dan pegawai Puskesmas, ada juga PNS Pemkot yang terjaring operasi ini, ”Biasa mereka ngakunya sedang belanja keperluan kantor,” tutur Diani Aprijanti, Kasie Penelaah Tindkan Hukum Pada Satpol PP Kota Bekasi. Operasi dimulai selepas jam istirahat. Tim dibagi dua, satu di lokasi sebelah utara dan lainnya di Selatan. Disisi utara lokasi pusat perbelanjaan yang di sisir Grand Mall, di Jl Sudirman, dan pasar Proyek. Sedangkan di sebelah selatan tim menggelar operasi di BCP, Hyper Mall, MM dan Bekasi Square di Kecamatan Bekasi Selatan. Beberapa PNS yang terjaring mengaku tidak tahu kalau Tim Satpol PP operasi. “Saya nggak tahu, kalau ada razia,” ujar Hermin, seorang Guru di SDN di Kayuringin, saat terjaring. Sementara itu Diani Aprijanti, mengatakan para PNS yang terjaring itu didata dan kemudian dibuatkan pernyataan. “Data-data itu dikirimkan ke BKD dan kemudian diteruskan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)-nya masing-masing,” katanya. Sampai berita ini diturunkan, operasi masih berlangsung. (-).