SUMMARY REPORT UNTUK DR. H. RAHMAT EFFENDI; SOLIDARITY FOREVER

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Senang bisa menyapa bapak Walikota, Dr. H. Rahmat Effendi dan Ibu Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Hj. Maria Ulfah. Ada refleksi kecil yang Solidaritas Masyarakat untuk Transformasi Sosial (SMUTs), baik itu blog maupun grup Facebook, terkait LKPJ Pemerintah Kota Bekasi. LKPJ kali ini saya dengar dari bapak Walikota merupakan edisi special dibeberapa acara dimana bapak berbicara. SMUTs mencoba memberikan apa saja yang sudah di-share melalui media tersebut di atas. Walau ada teman yakin ada SMUTs di daerah Sumatera mendapatkan penghargaan atas kerja advokasi kebijakan, khususnya Penghapusan Korupsi dalam kerja pemerintahan. Saya bangga, namun masih tertawa dalam hati karena mbak Wardah Hafidz, Edy Saidi (Koordinator Urban Poor Consortium), Sri Widiyati/mbak Iyik (LBH APIK) dan Wiladi Budhiharga (Fasilitator internasional yg dimiliki Indonesia selain Almarhum Mansur Faqih) SMUTs itu semuanya Dony. Pertama, ada harapan detail summary berapa anak yang dapat sekolahkan sejak visi-misi dicanangkan? Berapa anak putus sekolah dapat melanjutkan sekolah? Berapa bangunan sekolah yang dapat diperbaiki atau dibangun? Berapa total biaya yang dapat direalisasikan sepanjang visi misi dilakukan. Mungkin semua SKPD dapat seperti itu disampaikannya sehingga publik dapat tahu bagaimana kinerja pemerintah Kota Bekasi dalam 5 tahun terakhir. Kedua, maraknya pemberitaan proses hukum akhir-akhir ini apakah tidak bisa dilakukan rekonsiliasi? Sehingga dapat diketahui dan membuat publik jelas apakan hal tersebut hanya kabar penghias atas masih ada tanggungjawab pemerintah Kota Bekasi untuk menyelesaikannya. Ketiga, ada rekam jejak yang jelas (historical time line) yang jelas dan transparan dari LKPJ yang dibuat sehingga pemerintahan yang masih berjalan sampai 2013 dan pemimpin baru hasil Pemilukada kota Bekasi hasil pemilukada 2012 dapat memiliki catatan agar keberlangsungan visi misi dapat dijadikan acuan untuk menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Catatan: termasuk sumberdaya pegawai pemerintah daerah sangat baik bila ada matching antara capaian dan historical time lines. Dengan demikian juga SKPD dapat lebih teliti dan detail memaparkan secara rinci realisasi yang transparan; tentunya nantinya akan juga memasukkan ragam regulasi mulai dari undang-undang sampai perda yang menjamin pembiayaan program sejak awal digulirkannya program pemerintahan sampai saat akhir dibuatnya LKPJ. Ini akan membuat nyaman pejabat yang mengakhiri periodesasi kepemimpinan maupun aparatur pemerintah daerah. Mungkin untuk sementara itu yang bisa SMUTs sampaikan pada pemerintahan M2R yang pada kurun waktu tertentu hanya R saja. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan bapak. Wama Taufiqi Ilabillah Alaihi Tawakaltu Wa Ilaihi Uniib. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Muhamad Dony Pr. Al Muamar De Armos, Community Organization. (Don).

KOPERASI KABUPATEN BEKASI BUTUH PERHATIAN PEMERINTAH

Koperasi Kabupaten Bekasi harapkan perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini dikatakan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Bekasi, Bambang Suprayitno disela-sela pemberian bantuan Kementerian Koperasi dan UKM kepada Koperasi Keluarga Maju Bersama (KKMB) Mekarsari, di Kantor Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (15/05) Kegiatan ini juga disaksikan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin Beserta jajaran Muspida Kabupaten Bekasi Jawa Barat. "Kami ingin perhatian. Sejauh ini perhatian sangat minim. Setiap rapat anggota tahunan, kepala dinas tidak pernah hadir. Hal itu adalah indikasi minimnya perhatian," ujarnya Sampai saat ini jumlah koperasi yang tercatat adalah 150. Koperasi tersebar di 23 kecamatan. Menurut Bambang, koperasi tersebut berjalan tanpa bantuan. Kondisi ini menurutnya sangat tragis, mengingat banyaknya masalah yang dihadapi. "Di Muara Gembong misalnya, koperasi terjerat rentenir. Belum lagi yang mandek atau terus merugi. Koperasi seperti ini perlu pembinaan. Dinas harus turun langsung dan tahu bagaimana kondisinya," ujar Bambang. Ke depannya Bambang berharap, dinas bisa lebih peduli. Hal ini dikarenakan, pihak koperasi akan menyambutnya dengan positif. Bambang mencontohkan enam koperasi yang bisa dikategorikan baik. Antara lain koperasi Burung Garuda, Guru Sejahtera, Produksi Tahu Tempe Indonesia, Permatasari, Kertasari, dan Maju Bersama. "Tentunya, saya sebagai bupati terpilih akan memperhatikan masyarakat yang tergabung dalam koperasi tersebut," singkat Neneng kepada wartawan. Pemberian bantuan Kementerian Koperasi dan UKM sebanyak 10 unit gerobak pedagang kaki lima (PKL) diserahkan ke Koperasi Keluarga Maju Bersama (KKMB) Mekarsari Tambun Selatan. Pemberian itu juga diserahkan kepada masing-masing UKM tersebut. (Dma/Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

KANDIDAT PARTAI GERINDRA BELUM MENGERUCUT MENJADI 3 CALON

Informasi bahwa kandidat bakal calon walikota/ wakil walikota dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Bekasi sampai saat ini masih 6 orang seperti diberitakan sebelumnya. Saat dihubungi via telpon selular, Irman Irmansyah selaku pengurus partai Garuda Yaksa Cakra Ningwangsa tersebut, menyatakan sampai saat ini masih 6 bakal calon bukan 3 seperti diinformasikan salah satu kandidat. Irman menambahkan, saat ini usulan kandidat yang diserahkan DPC pada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai GERINDRA Jawa Barat masih dalam proses seleksi dan bahkan masih menunggu 1 orang yang sedang menjalankan umroh. "Pak Haji Marhaban Sigalingging saat ini sedang menjalani umroh ke tanah suci," katanya. Sas-sus jumlah bakal calon sudah mengerucut menjadi 3 kandidat ditampik anggota komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi dari Partai GERINDRA. Pergesekan antar kandidat memang tidak terlihat kecuali satu orang yang sempat mengambil formulir pendaftaran konvensi kandidat versi DPC Partai GERINDRA Kota Bekasi. Nama David Taga, Dr. H. Marhaban Sigalingging, Hedy Hustaja, Hj. Dial Hasan serta Julius Naisama sering disebut banyak kader partai saat CODE SMUTs mencoba memperoleh informasi. Sayang Irman Irmansyah belum berani memastikan kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan hasil "seleksi" partai GERINDRA untuk mengusulkan kandidat calon yang mungkin bisa dipasangkan dengan kandidat partai lain. "Saya belum tahu kapan selesainya tahapan-tahapan setelah pengajuan nama ke DPD dan nantinya dari DPD kepada Dewan Pimpuinan Pusat (DPP)," kata Irman. (Don).

"GAPURA PATRIOT" MINTA SOSIALISASI PEMILUKADA DIINTENSIFKAN

Wakil ketua III Dewan Perewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, H. Yusuf Nasih, meminta agar masyarakat kota Bekasi memanfaatkan semaksimal mungkin momentum pemilu kepala daerah (pemilukada) sebagai saat memilih pemimpin kota tersebut. Saat ditemui diruang kerjanya, Yusuf Nasih, menghinmbau masyarakat untuk partisipatif dalam mengikuti pemilukada mulai dari masa persiapan. Tokoh partai Golongan Karya (GOLKAR) tersebut menilai pemilukada sebagai modal utama masyarakat kota Bekasi untuk melakukan penguatan masyarakat. "Modal pemilukada diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Bekasi yang notabene uang rakyat Kota Bekasi," kata H. Yusuf Nasih. Sementara itu Enie Widiastuti meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) kota Bekasi proaktif dalam melakukan sosialisasi pemilukada kota Bekasi. Politisi partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut berharap pelaksanaan sosialisasi tidak menunggu launching pemilukada pemilukada yang akan diadakan pada 16 Desember 2012. Anggota Komisi C yang dominan menyemangati fraksi kepala banteng tersebut mengingatkan bahwa tingkat partisipasi sangat bergantung pada intensifikasi dan diversifikasi sosialisasi yang dilakukan KPUD. "Dimulai dari internal dulu deh, mulai dari pengurut rukun Tetangga yang merupakan organisasi terkecil dilingkungan," terang Enie Widyastuti. Sehingga KPUD nantinya tidak kesulitan untuk menajak partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan hak memilihnya ketika hari pemilihan nanti. Anggota DPRD pun harus aktif, menurut Enie, dalam membantu KPUD dalam melakukan sosialisasi pada konstituennya agar pemilukada berjalan dengan sukses. Rendahnya tingkat partisipasi menjadi dilema dalam pelaksanaan pesta demokrasi ditingkat daerah yang dilaksanakan 5 tahun sekali tersebut. Enie yang bergegas menuju kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk mengikuti rapat partainya usai Memorandum of Understanding (MoU) pemberian dana hibah melihat peluang sangat terbuka kalau semua stake holder terlibat. Menurut informasi, PDI-P akan menggunakan Jaringan Survey Indonesia (JSI) untuk mengukur kans pada pemilukada, dengan memasukkan 10-20 sample figure untuk disurvey. Gapura Patriot, sebutan CODE SMUTs untuk DPRD Kota Bekasi, sendiri tampak sibuk dengan berbagai agenda kerja setelah pelantikan ketua DPRD baru. H. Andi Zabidi saat ditemui di kantor yang bernuansa baru, warna serba biru Demokratika, belum mau memberikan pernyataan terkait Mou dan persiapan pemilukada Kota Bekasi 2012. (Don).

KPUD KOTA BEKASI LAKUKAN SOSIALISASI PERTAMA PEMILUKADA KOTA BEKASI 2012

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi, Dadang Alamsyah, mengkonfirmasi bahwa kegiatan sosialisasi pertama KPUD Kota Bekasi diperuntukkan pada lurah dan camat se-kota Bekasi. Kegiatan sosialisasi tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan persiapan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pemilukada kota Bekasi. Dadang meyakinkan masyarakat akan kesiapan sekretariat KPUD untuk menunjang KPUD kota Bekasi untuk menjalankan tahapan-tahapan persiapan pemilukada kota Bekasi 2012. "Setelah ada MoU antara pemerintah dan KPUD Kota Bekasi, kami siap melaksanakan tugas sesuai tahapan-tahapan pemilukada," katanya (15/5). Kesiapan itu dinyatakan Dadang dengan menyebutkan secara cerah kegiatan launching pemilukada kota Bekasi pada hari senin depan, 21 Mei 2012. Selain itu bulan Mei 2012 akan digunakan KPUD, dan sekretariat KPUD, untuk melakukan seleksi dan verifikasi calon PPK dan PPS se-kotra Bekasi. Dana hibah dari pemerintah kota Bekasi sebesar Rp. 26 milyar akan dimaksimal dan optimalkan sekretariat KPUD untuk kegiatan tersebut dan sosialisasi pemilukada kota Bekasi 2012. Agenda yang juga menjadi perhatian sekretariat adalah pembukaan pendaftaran calon independen dan partai yang akan dilakukan pada Juli-Agustus 2012. Dadang berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPUD Kota Bekasi nantinya mampu mengedukasi para pemilih di kota Bekasi tentang tahapan pemilukada sehingga dapat meminimalisir kenmungkinan masyarakat kota Bekasi tidak memanfaatkan hak pilihnya. "Kami akan bekerja keraqs untuk tersukseskannya pemilkukada kota Bekasi," katanya. (Don).

WALIKOTA BEKASI MOU HIBAH PILKADA DENGAN KPUD KOTA BEKASI

Pemerintah Kota Bekasi, Dr. H. Rahmat Effendi, tanda tangani Memmorandum of Understanding (MoU) dengan komisi pemilihan umum daerah(KPUD) Kota Bekasi di plaza Patriot selasa, 15/5/2012. Dr. Rahmat Effendi secara khusus berharap dengan ditandatangani MoU tersebut dapat membantu tersukseskannya pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kota Bekasi 16 Desember 2012. Pemerintah kota Bekasi memberikan dana hibah sebesar Rp. 26 milyar untuk keperluan pelaksanaan pemilukada kota Bekasi 2012. "Dana hibah yang diberikan pada KPUD Kota Bekasi sebesar Rp. 26 milyar bersumber dari APBD kota Bekasi 2012," kata Dr. Rahmat Effendi seusai penandatanganan. Tahapan pemilukada menurut walikota Bekasi, KPUD yang me-manajemen pelaksanaannya, pemerintah kota Bekasi hanya membantu agar pemilukada kota Bekasi sukses terlaksana. "Pemerintah kota Bekasi hanya mendukung sarana dan pra-sarana serta fionalcial saja," jelas Dr. Rahmat Effendi. Tentang apa yang harus dipersiapkan karena sudah jelas ketentuan dan aturannya dan pemerintah kota Bekasi sepenuhnya menyerahkan kepada KPUD Kota Bekasi. Setelah MoU dana hibah walikota Bekasi berharap dapat melihat informasi dan mengakses internet karena akan dipublikasikan segera. Penanda tanganan Dana hibah pada apel pagi sendiri dibarengi dengan penantanganan Pakta Integritas KPUD yang diwakili kjetua KPUD, Tubagus Hendy selaku ketua KPUD kota Bekasi. Ketua KPUD sendiri merasa senang dengan telah ditandatanganinya MoU dana hibah dengan pemerintah kota Bekasi. KPUD Kotra Bekasi akan segera melakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ditingkat kecamatan dan kelurahan. "Alhamdulillah KPUD akan segera memulai dengan pembentukan PPK dan PPS serta sosialisasi hari ini di kantor KPUD Jalan Djuanda 100," kata Hendy. (Don).

PEMKOT BEKASI DIMINTA REFLEKSI PEREKONOMIAN DAERAH

Pemkot Bekasi dinilai tidak memiliki konsep pengelolaan ekonomi di tingkat masyarakat miskin di Kota Patriot ini. " Menyikapi banyaknya penertiban atau penggusuran yg dilakukan oleh aparat pemerintah daerah merupakan bukti bahwa pemda lemah dalam konsep pengelolaan perekonomian," kata Ronny Hermawan fungsionaris partai Demokrat (13/5). Ronny menyatakan itu setelah merefleksikan berbagai kegiatan pembersihan yang dilakukan pemkot Bekasi dalam rangka membangun dan mewujudkan visinya. Dirinya menyayangkan pemkot sampai saat ini masih melakukan tindakan yang sepotong-sepotong, tidak komprehensif dan minim solusi. Apa yang dilakukan dianggapnya tidak menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang maju pesat dan banyak dikagumi daerah lain di Indonesia. "Perekonomian daerah tidak jelas, sehingga potensi sumber daya yang ada belum dioptimalkan secara maksimal," kata Ronny yang dihubungi via telpon. Ronny Hermawan SE., anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, melihat ketimpangan kebijakan yang terjadi saat ini. "Banyak mini market dan tempat-tempat usaha milik pengusaha kantong tebal tanpa ijin dibiarkan," katanya. Pembedaan perlakuan yang kental dirasakan Ketua Komisi B DPRD kota Bekasi tersebut. Ronny menyayangkan inkonsistensi pemerintah daerah dalam membangun keberdayaan ekonomi masyarakat. "Malah pedagang kaki lima yg menjadi sasaran penertiban dengan alasan mengganggu keindahan kota," jelasnya. Menurut Ronny, Fenomena ini seharusnya menjadi salah satu prioritas pemda dalam pembenahan tata kelola pemerintah khususnya bidang ekonomi kerakyatan. Dia berharap agar pemerintah lebih jeli dalam memanfaatkan seluruh potensi yang ada tanpa harus menghilangkan sektor informal dan apa yang dianggap masalah pembangunan. Sekretaris daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji, menampik anggapan itu dan menjelaskan bahwa pemerintah daerah kota Bekasi tetap memiliki perspektif pada usaha-usaha kecil. Terkait tindakan razia sendiri dirinya menjamin satpol PP tidak akan melakukan pengrusakan terhadap alat kerja yang terkena razia. Sebagai pribadi, dirinya terlihat sangat komit pada nasib orang-orang kecil yang jumlahnya tidak sedikit di Kota Bekasi. "Bilangin saja sama satpol PP, jangan mempersulit orang kecil, tidak merusak gerobak miliknya dan pertemukan saya dengan yang dirazia," tulis pesan singkat Rayendra. Bahkan dirinya menginstruksikan langsung pada kepala dinas Perekonomian Perdagangan dan Koperasi agar melakukan dialog dengan semua stake holder untuk meningkatkan dukungan. "Mungkin setiap bulan satu kali diskusi tentang perekonomian masyarakat di kota Bekasi, baik dengan wartawan maupun tokoh masyarakat," katanya dalam sebuah kesempatan. (Don). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!