TANTOWI DIANGGAP BERBOHONG, TIDAK ADA PEMUKULAN

Dalam insiden di Bekasi, Tantowi Anwari yang sesumbar terkena bogem mentah warga Tambun-Bekasi, mengaku-ngaku dirinya berprofesi jurnalis. Meski bukan wartawan, anehnya, seorang Tantowi mengklaim dirinya aktif di organisasi kewartawanan yang dinamakan Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keberagaman). Seperti diberitakan media massa sebelumnya, Tantowi Anwari diduga, dihajar warga yang tak setuju dengan ibadah yang dilakukan jemaat HKBP Filadelfia di lingkungan tempat tinggal mereka, Tambun-Bekasi. Warga kesal, karena Tantowi memancing kemarahan, dengan kaos yang ia kenakan bertuliskan “Lawan Tirani Minoritas” dengan logo Sejuk. Warga pun melucuti kaos Tantowi di tempat kejadian peristiwa (TKP). Ketika itu, Tantowi sempat diamankan di Polsek Tambun. Keberadaan Tantowi di HKBP mengundang tanya. Ketika ditanya oleh Juru Bicara FPI Munarman dalam sebuah dialog di TV One, apakah anda wartawan? Lalu dijawab Tantowi: Bukan!” Kalau bukan wartawan, kenapa ada di barisan jemaat HKBP? Itu namanya provokator! Ini menunjukkan Tantowi bagian dari Jamaat HKBP yang ngaku-ngaku wartawan, dan parahnya mengatasnamakan Serikat Jurnalis. Padahal dia bukan wartawan. Bahkan dalam perbincangan di TV One, Tantowi sempat mengaku dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen). Nah lho?! Diakui rekannya Ahmad Junaidi, sesama aktivis Sejuk, Tantowi memang sering mendampingi kaum minoritas yang terkena masalah seperti HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin yang bermasalah dengan persoalan IMB (izin mendirikan bangunan). Tantowi, tak hanya menemani kaum minoritas, tetapi juga menuliskan pengamatannya ke dalam website sejuk. Atas kejadian yang menimpa rekannya tersebut, Sejuk menggandeng LBH (lembaga bantuan hukum) untuk meminta bantuan atas dugaan pemukulan yang dilakukan warga kepada Tantowi di Bekasi, belum lama ini. Sejuk dan LBH juga sempat menggelar jumpa pers terkait peristiwa tersebut. "Kita akan melakukan upaya hukum dan koordinasi dengan teman-teman di LBH," jelasnya. Sementara itu, pihak kepolisian menyatakan tidak ada pemukulan terhadap aktivis Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) Tantowi Anwari. Itu disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menyusul kabar pemukulan terhadap Tantowi saat katanya sedang meliput ibadah HKBP Filadelfia, Tambun, Bekasi, Jawa Barat. "Tidak ada pemukulan. Ia hanya hampir dipukul karena memakai kaos yang provokatif bahasanya," ungkap Rikwanto di Mapolda Metro Jaya, Minggu (6/5). Menurut Rikwanto, warga yang hendak menyerang Tantowi bukan berasal dari kelompok ormas tertentu. Tantowi yang menghadiri ibadah itu menggunakan kaos bertuliskan 'Melawan Tirani Mayoritas'. Tulisan di kaos tersebut menjadi provokatif. "Akhirnya ia diamankan di Polsek Tambun. Ia diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," terang Rikwanto. Front Pembela Islam (FPI) juga membantah telah menganiaya Aktivis Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) Tantowi Anwari. Wakil Sekjen FPI, Awit Masyhuri meminta Tantowi membuktikan tuduhan penganiayaan tersebut. Jika tidak, maka FPI mengancam bakal menuntut balik Tantowi. "Ada gak buktinya seperti atribut, atau yell-yell FPI?Yang kami dengar, pihak kepolisian dan masyarakat lah yang membubarkan. (FPI tidak ada di tempat kejadian pada saat polisi membubarkan masyarakat?), tidak ada," kata Ustadz Awit. Mengaku-ngaku wartawan adalah sebuah pelanggaran berat. Karena itu wartawan gadungan seperti Tantowi hendaknya jangan mencemari nama baik wartawan Indonesia. Jika ia seorang aktivis, katakan saja aktivis, bukan malah ngaku-ngaku wartawan. (Des).

PT. SSI KEMBANGKAN KAWASAN INDUSTRI 1.00 HEKTAR

PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) sedang dan akan mengembangkan kawasan industri seluas 1.500 hektare. Rencananya, perusahaan pengembang properti ini akan mengembangkan dua kawasan industri baru menambah sebuah kawasan industri miliknya yang sudah ada. "Kami akan mengembangkan 1.000 hektare lahan di Karawang dan 500 hektare di Bekasi,"ujar Presiden Direktur PT Surya Semesta Internusa Tbk, Johanes Suriadjaja, di Jakarta. Lokasi lahan seluas 1.000 hektare tersebut berdampingan dengan lahan kawasan industri milik Surya lainnya yang sudah berdiri di Karawang. Selain itu, pihaknya juga sedang mengembangkan lahan 500 hektare di Bekasi. Surya memiliki lahan seluas 2.000 hektar di Bekasi namun tahun ini baru mengembangkan 500 hektar. Belanja modal atau capital expenditure (capex) yang digunakan untuk mengembangkan kawasan industri di Karawang ini mencapai 500 miliar rupiah. Sementara untuk pengembangan kawasan industri di Bekasi memakan capex sebesar 250 miliar rupiah. Selain untuk kawasan industri, lahan di Karawang itu juga dikembangkan kawasan niaga. Kawasan niaga bernama Surya Cipta Square sedang menyelesaikan pembangunan tahap pertama. Tahap pertama pembangunan perkantoran dan hotel dengan kebutuhan investasi 150 milyar rupiah. "Tahap dua berupa pembangunan apartemen rumah sakit dan perkantoran masih sedang dikalkulasi biaya investasinya,"terang Direktur Keuangan Surya, Sonny Setia Negara. Target penjualan lahan kawasan industri milik Surya Semesta pada tahun ini mencapai 1,05 triliun rupiah dengan asumsi harga per meter persegi mencapai 85 dollar AS. Luas kawasan industri yang ditargetkan terjual mencapai 135 hektare. Secara konsolidasi, Surya Semesta menargetkan pendapatan sepanjang 2012 mencapai 3,2 triliun rupiah dan mebukukan laba bersih konsolidasi 550 miliar rupiah. (dON). Live from BlackBerry® on AHA - I like it!

LAPAK PEDAGANG PAKAIAN AWAL KEBAKARAN PASAR BINTARA

Api yang sempat mengamuk di Pasar Pagi Bintara selama 3 Jam berkobar, Cakung, Kota Bekasi, perlahan mulai padam. Api diduga berasal dari lapak pedagang pakaian yang berada di tengah jalan pemisah antara komplek ruko satu dengan yang lainnya. "Api diduga dari lapak pedagang pakaian yang ada di tengah jalan," ujar Komandan Peleton Dinas Pemadan Kebakaran (DPK) Kota Bekasi, Junaedi, saat dihubungi detikcom, Rabu (9/5/2012). Menurut Junaedi, posisi lapak yang berada di tengah jalan dekat dengan ruko, sehingga menyebabkan api merambat ke bangunan ruko yang berada di sisi kiri-kanan sumber api. "Makanya api cepat merambat ke bangunan di samping lapak kaki lima," terang Junaedi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Junaedi memastikan sekitar lebih dari 30 ruko yang berdiri dalam satu komplek tersebut luluh lantah diamuk si jago merah. "Sementara untuk pasar tradisionalnya selamat," katanya. Api mulai muncul sejak pukul 22.30 WIB. Api mulai dikuasasi petugas DPK pukul 01.25 WIB setelah sebelumnya petugas bejibaku memadamkan amukan api. "Di lokasi kejadian tidak ada hidran untuk membantu pemadaman api, sehingga petugas terkendala pasokan air. Kendaraan pemadam harus mengambil air di Pondok Kopi dan membuat lambat pemadaman," keluh Junaedi. "Sekarang dalam proses pendinginan," imbuhnya. (ahy).

JULI JALAN SELURUH KOTA BEKASI DIPERBAIKI

Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi, Jawa Barat, mengagendakan perbaikan infrastruktur di wilayah setempat akan dimulai pada Juli 2012. "Sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Sekretaris Dinas Bina Marga dan Tata Air (Disbimarta) Kota Bekasi Tri Ardhianto di Bekasi, Selasa. Menurut dia, total anggaran untuk proyek infrastruktur di wilayah setempat pada 2012 mencapai Rp302 miliar yang terdiri dari 1.400 paket proyek. "Saya perkirakan persetujuan dari Mendagri pada Mei ini sehingga sampai dengan persiapan lelang, pelaksanaan proyek baru bisa digelar pada bulan Juli 2012 mendatang," katanya. Menurut dia, keterlambatan proses pengesahan tersebut juga membuat target awal perbaikan jalan pada Mei 2012 batal dilaksanakan. "Harusnya pada Mei udah bisa direalisasikan. Tapi karena terlambat, jadi kemungkinan diundur," ujarnya. Dia mengatakan, tahun ini prioritas perbaikan dilakukan pada jalan-jalan kolektor, seperti Jalan Ir H Juanda, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Hasibuan. Porsi anggarannya mencapai 30 persen dari total anggaran keseluruhan. "Jalan tersebut menjadi prioritas perbaikan untuk memperlancar dan meningkatkan akses perekonomian di Kota Bekasi sebab jalan-jalan kolektor merupakan urat nadi perekonomian," katanya. Tri menambahkan, tidak seluruh jalan kolektor diperbaiki oleh pihaknya. Ada juga beberapa ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat, seperti Jalan di sepanjang sisi Kalimalang. "Perbaikan jalan di sisi Kalimalang Jalan KH Noer Alie dari Pasar Sumber Artha hingga perempatan Metropolitan Mall membutuhkan anggaran sebesar Rp50 miliar," demikian Tri. (*)

PASAR BINTARA KEBAKARAN

Kebakaran menimpa Pasar Pagi Bintara, Cakung, Kota Bekasi. Sebanyak 5 unit pemadam dikerahkan guna menjinakan si jago merah. "Laporan yang diterima petugas kebakaran di Pasar Bintara," kata Komandan Pleton Dinas Pemadam Kebakaran (DPK) Kota Bekasi, Junaedi, Selasa (8/5/2012). Informasi yang diterima DPK, api mulai muncul di lokasi kejadian sekitar pukul 23.30 WIB, Selasa (8/5) malam. "Belum ada laporan apa saja yang terbakar, petugas masih menuju lokasi," ujar Junaedi. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. (dTI).

PEMKOT BEKASI TAMBAH 7 ARMADA TRUK ARM ROLL

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, menambah tujuh armada truk, tiga arm roll dan 22 bak kontainer guna keperluan penanganan sampah di wilayah ini pada 2012. "Penambahan fasilitas ini didasari atas kemampuan keuangan daerah dan permintaan dari Dinas Kebersihan," ujar Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Bekasi, Asep Gunawan, di Bekasi, Senin. Menurut dia, Pemkot Bekasi memiliki keterbatasan pendanaan untuk memenuhi semua permintaan pengadaan barang. Dengan demikian, pengadaannya tidak harus sesuai banyaknya kebutuhan, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Tambahan fasilitas tersebut, kata dia, memang belum memenuhi kebutuhan ideal Dinas Kebersihan yang diusulkan sebanyak 32 unit truk dari kebutuhan 40 truk sampah pada tahun ini. "Pemerintah juga sadar bahwa keterbatasan prasarana dapat menghambat kegiatan pengangkutan sampah, sehingga tumpukan sampah sulit teratasi. Keinginan untuk memenuhinya ada, tapi tetap terbentur dengan kemampuan," katanya. Secara terpisah, Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim, mengaku akan memaksimalkan realisasi pengajuan armada tambahan tersebut guna meminimalkan tumpukan sampah di lahan-lahan yang bukan peruntukannya. "Kita sadari keuangan kita sangat terbatas. Namun dengan tambahan armada yang ada saat ini kita harapkan bisa memaksimalkan pengurangan TPS liar," katanya. Menurut dia, target pengurangan titik TPS liar di 12 kecamatan setempat pada 2012 mencapai 50 persen. "Sebanyak 2,3 juta penduduk Kota Bekasi memproduksi sampah 1.455 ton setiap harinya. Dengan 92 armada yang ada saat ini, hanya sekitar 35 persen sampah yang dapat terangkut, sisanya menumpuk di TPS liar," katanya. (Y008).

MAKI DESAK KPK TINDAKLANJUT SUAP PENGESAHAN APBD KOTA BEKASI

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti kasus suap dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi 2010, dengan mengusut pihak yang diduga sebagai penerima suap. Koordinator MAKI Boyamin Saiman di Jakarta Selasa mengatakan, KPK akan dinilai tebang pilih jika tidak mengusut pihak penerima, sementara pelaku penyuapan, Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Mohamad, telah dijatuhi hukuman. "Kenapa yang ngasih duit sudah masuk penjara, tapi yang menerima duit malah bebas berkeliaran. Ini tidak adil namanya. KPK harus adil dan profesional. Karena itu, MAKI meminta KPK untuk sesegera mungkin menindaklanjuti kasus tersebut," kata Boyamin. Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) memvonis Mochtar Muhamad enam tahun penjara dan denda Rp300 juta serta subsider enam bulan, serta membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang membebaskan Mochtar . Mochtar didakwa empat perkara korupsi yaitu suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD, suap kepada BPK dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,5 miliar. Terkait penyalahgunaan APBD, disebut-sebut, Mochtar memberikan dua persen dari total APBD Kota Bekasi 2010 kepada anggota DPRD Kota Bekasi sebagai fee untuk memuluskan pengesahannya. MAKI berpendapat, setelah keluar putusan kasasi MA yang mengganjar Mochtar enam tahun penjara, seharusnya sejumlah anggota DPRD Kota Bekasi langsung ditangkap. "Sudah pasti KPK lebih mudah memprosesnya," kata Boyamin. MAKI memberi waktu 30 hari kepada KPK untuk memproses. Jika belum juga ada proses yang terjadi, MAKI siap menjadi kuasa hukum warga Bekasi melakukan gugatan praperadilan terhadap KPK terkait kasus tersebut. "Namun, karena ini kasus korupsi, setelah lewat dari deadline, tanpa diminta warga Bekasi pun kami siap menggugat KPK," kata Boyamin. (S024).