Halaman


Prabowo Subianto For Presiden

Selasa, 08 Mei 2012

MINIM ARMADA PENGANGKUT, MUNCUL BANYAK TPS LIAR

Dinas Kebersihan Kota Bekasi Jawa Barat, kewalahan dengan menumpuknya sampah yang dibuang warga. Dalam satu hari sampah yang dihasilkan jumlahnya mencapai 5.800 meter kubik. Sementara yang bisa dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Sumur Batu di Kecamatan Bantar Gebang, satu hari hanya 1.500 meter kubik. "Itu terjadi karena minimnya armada truk pengangkut sampah yang kami miliki," ujar Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Junaedi, Selasa 8 Mei 2012. Karena minimnya armada, kini banyak bermunculan tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang membuat Kota Bekasi semakin kumuh. Salah satunya adalah di dekat SD Islam YPI Unisma di Kelurahan Margahayu Bekasi Timur. Dia mengungkapkan kini armada pengangkut sampah yang dimiliki hanya 92 unit, 10 di antaranya penambahan baru dengan dana dari APBD Perubahan 2011. "Tapi tetap saja itu masih kurang, apalagi truk sampah yang lama kondisinya sudah tidak begitu baik, akibat umur yang sudah di atas 10 hingga 15 tahun," imbuh Junaedi. Dalam memenuhi target pembuangan sampah, jelas Junaedi, idealnya Kota Bekasi memiliki 125 truk sampah. Saat ini Unit Teknis Pelayanan Dinas Kebersihan di tiap-tiap Kecamatan tengah melakukan pemetaan, titik-titik mana saja yang cocok untuk dijadikan tempat pembuangan sementara. "Kami juga akan sediakan bak kontainer, agar sampah tidak berceceran," ujarnya. Keberadaan TPS itu sendiri, lanjut Junaedi, akan dikoordinasikan oleh pihak kecamatan dan kelurahan setempat, agar tidak terjadi penolakan di kemudian hari. Dia berharap adanya tempat yang terpusat di TPS maka tidak ada lagi tempat pembuangan liar. "Karenanya keberadaan TPS resmi kami harapkan ada kerjasama dengan masyarakat. Tempatnya juga harus betul-betul yang sesuai jangan di tengah pemukiman," ucapnya. Terkait dengan banyaknya sampah menggunung yang ada di tempat pembuangan liar, Junaedi berharap warga bisa mengadukannya ke Dinas Kebersihan. "Segera laporkan agar bisa cepat kami angkut. Kami juga akan tambah petugas pengangkut untuk mengatasi persoalan ini," kata dia. (*).

ENAM PENGEDAR GANJA DIBEKUK POLSEK JATI ASIH

Petugas Polsek Metro Jati Asih menangkap enam pengedar dan pemakai ganja di kawasan Kramat, Jakarta Pusat. Barang bukti yang berhasil disita pun lumayan banyak yakni 23 kg ganja kering. Keenam tersangka yang dibekuk dalam penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kramat Jakarta Pusat Sabtu (5/5/2012) dinihari itu kini mendekam dalam tahanan Polsek Metro Jati Asih. Kapolsek Metro Jati Asih, Kompol Karosekali, membenarkan penggerebekan yang dilakukan anak buahnya itu. ”Tersangka berinisial I,22 tahun, E, 24 tahun, R, 25 tahun. S, 22 tahun, A, 21 tahun, dan E, 21 tahun, masih terus diperiksa karena tak menutup kemungkinan mereka kelompok jaringan pengedar ganja besar,” ujar Kapolsek, Senin (7/5/2012). Penangkapan para tersangka ini, diawali Sabtu (5/5/2012) sekira pukul 02:00 WIB, anggota Unit Narkoba Polsek Metro Jati Asih, Bripka Ari dan temannya menangkap tiga lelaki R, I dan E sedang menghisap ganja di pinggir jalan di bilangan Jati Asih. Dari barang bukti selinting ganja yang tersisa ini, ketiga lelaki itu mengaku membeli barang haram ke seseorang di bilangan Jakarta Pusat. Tanpa membuang waktu, satu dari ketiga lelaki ini dibawa petugas menunjukkan lokasi tempat membeli. Di sebuah rumah kontrakan di bilangan Kramat, S pun ditangkap. Belasan paket disita dari tangan S. Sedangkan S mengaku barang haram itu diperoleh dari E dan I. Petugas pun tak mau kehilangan jejak. Rumah kontrakan yang tak jauh dari kontrakan S ditunggui petugas. Begitu situasi aman, petugas langsung menggerebek rumah tersebut. I dan E tak bisa mengelak lagi. Barang bukti ganja disimpan di kardus atas lemari ditemukan petugas. (rESkRIMUM).

SENIMAN BEKASI MINTA GEDUNG JOEANG DI PERHATIKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

Puluhan seniman dan fotografer Bekasi menggelar malam seni di Jalan Diponegoro, Tambun, Kabupaten Bekasi, Senin malam (7/5) untuk mendesak pemerintah setempat menjaga, merawat, dan merawat Gedong Joeang 45 sebagai ruang cagar budaya. Mengambil tempat di halaman depan gedung yang dibangun pada 1910 itu, para seniman bernyanyi, membaca puisi, dan memamerkan foto-foto mereka tentang bangunan bersejarah itu. "Dengan acara ini kami berharap Gedong Joeang 1945 bisa menjadi ruang seni dan budaya demi menggali kembali bukti sejarah perjuangan Kabupaten Bekasi," kata Ane Matahari, salah satu panitia pelaksana malam seni itu. Selain menggelar pentas seni, para seniman yang tergabung dalam Komunitas Seniman Gedong Joeang 45 Bekasi melakukan aksi bersih-bersih di halaman monumen perjuangan yang terlupakan oleh pemerintah Bekasi itu. Gedong Joeang didirikan oleh Kow Tjing Kie pada 1910. Setelah itu bangunan tua itu dihuni oleh Kouw Oen Huy yang bergelar kapiten, hingga tahun 1942. Pada tahun 1945 gedung itu digunakan oleh Komite Nasional Indonesia sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Pada 1947 hingga 1950 bangunan itu dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1950 Gedoeng Joeang digunakan sebagai gedung pemerintahan Kota Bekasi. Tetapi pada 2007 hingga 2008 bangunan uzur itu digunakan sebagai perpusatakaan umum daerah Kabupaten Bekasi. Saat ini Gedong Joeang 45 Bekasi digunakan sebagai Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi. (Bersatu.com).

Senin, 07 Mei 2012

TARGET PEMASUKAN DARI IKLAN Rp. 19 MILYAR

Pemerintah kota Bekasi ditargetkan memperoleh Rp. 19 milyar, dari bidang periklanan. Hal ini dikatakan anggota DPRD Kota Bekasi, Syaifuddaulah. "Dalam rancangan APBD ditargetkan seperti itu. Seharusnya bisa dicapai," ujarnya (7/5). Anggota fraksi PKS itu mengatakan, dirinya optimis pemerintah bisa mencapainya. Hal ini sekaligus mencegah maraknya spanduk liar di titik yang strategis. Dengan penargetan ini spanduk bisa segera ditertibkan, atau diminta pajaknya. Upaya ini secara otomatis bisa menjaga keindahan kota. Selanjutnya dia mengatakan, akan diatur spot periklanan sesuai tata kota Bekasi. Hal senada dikatakan anggota komisi D DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi. "Banyaknya spanduk, mengindikasikan kebocoran PAD. Seharusnya semakin banyak yang pasang, PAD meningkat," ujarnya. Menurutnya saat ini DPRD bersama SKPD terkait tengah mendata reklame yang berizin. Selanjutnya reklame yang tidak berizin akan ditindak. "Sekarang juga sedang dibahas 11 rancangan UU periklanan dari Raperda. Pengaturan ini penting untuk mengejar target Rp. 19 milyar," ujar Sardi. Menanggapi hal ini Sekertaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmaji menyatakan keoptimisannya. "Kita bisa, bahkan mungkin lebih," ujarnya. Dalam prakteknya, penertiban ini akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Semua spanduk atau baliho yang rusak, difoto terlebih dulu. Selanjutnya hasil foto dievaluasi bersama, antara Dinas Pendapatan Daerah dan Tata Kota. Rayendra mengatakan, hal ini untuk menjauhkan ketersinggungan pemasang spanduk. Misalnya dari simpatisan organisasi atau tokoh tertentu. Keseimbangan PAD dan Tata Kota juga harus jadi pertimbangan. "Jangan sampai berat pada satu hal. Terlalu banyak iklan jelek. Tapi kalau terlalu sedikit, pemerintah tidak ada pemasukan. Sebaiknya imbang, ada spot-spot tertentu," kata Rayendra. (*).

MINIMNYA FASILITAS PENGHUBUNG, DISINYALIR SEBABKAN APTB SEPI

Belum maksimalnya penggunaan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB), dikarenakan minimnya fasilitas penghubung. Hal ini dikatakan pengamat perkotaan, Agus Pambagio. "Seharusnya lihat dulu bagaimana fasilitas penghubungnya. Misal tempat parkir atau angkutan ke terminal APTB," ujarnya pada Senin (7/5). Pembangunan sistem transportasi tidak bisa dilakukan setengah hati. Agus mengatakan, sebelum APTB diberlakukan seharusnya pemerintah memberi perhatian bagi fasilitas penghubung yang ada. Misalnya fasilitas parkir, trotoar, dan angkutan ke titik awal terminal. Hal ini tentu penting untuk penumpang, yang bertempat tinggal jauh dari terminal APTB. "Tidak semua penumpang tinggal dekat terminal. Mereka tentu berfikir sebelum naik APTB. Kalau tidak ada parkiran, lebih baik naik motor sampai tempat kerja," kata Agus. Agus menuding, pemerintah kurang perhitungan dalam penerapan APTB. Menurutnya, APTB menjadi sekedar proyek yang harus diselesaikan. Situasi ini menurutny tidak jauh berbeda dengan penerapan busway. Fasilitas penghubung menjadi jalan keluar pemaksimalan APTB. "Sebaiknya segera dibangun. Jika tidak pemerintah akan terus rugi. Untuk sosialisasi itu hal mudah. Jika fasilitas sudah lengkap, masyarakat akan tahu dengan sendirinya. Apalagi saat ini bentuk media lebih beragam," kata Agus. (*).

KURANGNYA SOSIALISASI SEBABKAN APTB SEPI PENUMPANG

Walaupun terbilang nyaman bis APTB nyata masih sepi penumpang. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu sebab. Hal ini dikatakan salah satu penumpang, Meta Oktarika. Karyawan ini mengaku tak tahu jika ada APTB. "Saya baru tahu kalau ada yang ke Pulo Gadung lewat tol Bekasi barat," ujarnya. Ketidaktahuan rute juga menjadi faktor lain. Meta yang hendak turun di daerah Cempaka Putih ini, agak bingung mengenai jalur APTB. "Saya enggak seberapa ngerti jalurnya. Kalau mau turun Cempaka Putih bisa atau tidak ya?" ujarnya. Alhasil Meta beberapa kali menanyakan kepada petugas jaga. Meta mengaku tidak mengetahui konsep point to point APTB. Konsep ini tidak mengijinkan APTB menurunkan penumpang di sembarang tempat. Konsep ini cenderung membingungkan bagi pengguna awam seperti dirinya. Meta mengatakan dirinya harus memutar dalam jarak yang cukup jauh. Hal ini cukup mengesalkan. Belum lagi jika harus mengantri busway atau angkutan umum. "Padahal gedungnya sudah terlihat," ujarnya. Kendati begitu dirinya tidak kapok mencoba APTB. Apalagi jika diikuti perbaikan lain, semisal penambahan armada busway. Meta juga berharap, perbaikan juga dilakukan pada armada angkutan lain di terminal Pulo Gadung. Hal ini tentu akan menguntungkan bagi penumpang yang melanjutkan perjelanan, atau memutar balik seperti dirinya. Sampai hari ini jumlah pengguna APTB belum ada peningkatan berarti. Dalam setiap pemberangkatan, bus yang berkapasitas 50 orang berdiri dan duduk ini berisi kurang dari separuh. Bahkan tak jarang bis berangkat dalam keadaan kosong. Setiap harinya diberangkatkan 11 armada jurusan terminal Pulo Gadung-Bekasi Menanggapi hal ini, Sekertaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmaji mengatakan akan memaksimalkan sosialisasi . "Tidak bisa dipungkiri, hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang maksimal. Pengoptimalan sosialisasi, sangat penting untuk memaksimalkan tujuan," ujarnya(7/5). Materi sosialisasi juga akan mengalami perbaikan. Rayendra mengatakan, nantinya tidak hanya keberadaan APTB saja yang diumumkan, tapi juga rute dan jam keberangkatan. Termasuk juga lokasi pemberhentian. Perbaikan dan pemberitahuan fasilitas akan ditambah di beberapa titik, misalnya di pintu masuk terminal. Penggunaan media cetak dan elektronik juga akan dilakukan. Terutama media lokal Bekasi. "Hari ini kita akan evaluasi gabungan dengan pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Polres, Organda, dan pihak lain yang terlibat dalam APTB. Tentu kita akan evaluasi apa sebab rendahnya minat, dan bagaimana jalan keluarnya," kata Rayendra. (*).

ENAM JUTA RUPIAH OPERASIONAL APTB PER HARI

Operasional Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) menghabiskan enam juta rupiah per hari. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Sopandi Budiman. "Makanya jumlah penumpang harus segera meningkat. Kalau tidak tentu akan rugi," ujarnya (7/5). Sosialisasi yang lebih efektif menjadi jalan keluar. Sopandi mengatakan, sejauh ini pihaknya sudah melakukan sosialisasi di lingkungan terminal. Misalnya pemberitahuan keberangkatan yang dilakukan sejam sekali. Selain itu pihaknya juga mengusulkan perbaikan halte busway di Cempaka Putih. "Kalau memang terintegrasi dari situ bisa. Begitu turun langsung bisa naik busway," kata Sopandi. Hal ini akan coba diusulkannya pada rapat evaluasi yang akan dilakukan pada Senin (7/5). Sopandi mengatakan rapat ini akan dihadiri Dinas Perhubungan Bekasi, DKI Jakarta, Polres, dan semua pihak terkait. Dalam rapat ini juga akan dibahas kendala sepinya APTB. Sopandi mengatakan, ada kemungkinan pembangunan shelter tambahan di beberapa tempat strategis. "Hal tersebut akan kita bahas pada rapat ini. Yang jelas konsep point to point tidak akan berubah. Termasuk juga pemaksimalan fasilitas yang ada," katanya. Program APTB bagaimanapun harus berjalan. Sopandi menilai, program ini sangat berguna bagi Bekasi. Terutama untuk mengueangu kemacetan di jalan Bekasi Raya, yang menuju terminal Pulo Gadung. Terkait ketegangan dengan angkutan umum lain, Sopandi mengatakan, hal tersebut sudah bisa diantisipasi. "Sejauh ini bisa diatasi. Secara teknis sudah tidak ada masalah. Sekarang bagaimana kita memfungsikan fasilitas yang ada. Jangan sampai program ini mengecewakan," ujarnya. (*).