SOPIR ANGKOT BERSERAGAM, IMBAS M-26?

Sopir angkutan umum Koasi-22 jurusan Pondok Gede-Kali Malang kemarin sudah banyak terlihat menggunakan seragam sesuai kebijakan kepala trayek mereka. Solihin salah satu dari sopir K-22 terlihat menggunakan seragam yang diwajibkan pada sopir untuk menggunakannya. Seragam seharga Rp. 60 ribu itu dibeli langsung ke koordinator trayek dengan model pembayaran angsur 6 kali bayar. Seragam yang baru dikeluarkan dari plastik transparan digunakan Solihin saat menjalankan kerjanya mengemudikan angkot K-22. "Apalagi kejadian Mikrolet-26 ternyata membawa pengaruh buruk jumlah penumpang yang naik angkot. Saya merasakannya bukan saja malam hari, tapi siangpun sepi.", katanya. Seperti diketahui kejadian pemerkosaan penumpang perempuan yang dibuang ke wilayah kota Depok sampai saat ini tersangka sopir langsir M-26 trayek Bekasi-Kp. Melayu belum tertangkap sampai saat ini. Masyarakat, khususnya perempuan, pengguna transportasi angkot dikatakan Solihin masih traumatik untuk naik angkutan umum. Kebanyakan dari penumpang tersebut memilih menggunakan kendaraan pribadi roda dua. "Berkurangnya penumpang terus terang mempengaruhi pendapatan kami. Bahkan setoran satu hari tidak bisa kami dapatkan walau seharian narik angkot.", imbuh Solihin. Hal senada diutarakan Husen sopir angkot K-02 yang melalui rute Pondok Gede-Pekayon-Terminal Bekasi saat diwanwancarai IM. Husen mengeluhkan kondisi sepinya penumpang yang menghinggapi angkot trayek K-02 pasca kejadian tersebut. Penumpang perempuan sudah mulai hati-hati dan memilih-milih angkot ketika memasuki pukul 19.00-22.00 WIB. "Mereka sudah tahu biasa naik angkot dengan jurusan sama, tapi kalau hanya penumpang laki-laki mereka enggan menyetop angkot.", kata Husen. Penumpang perempuan mulai enggan naik angkot yang tidak ada penumpang dan lebih memilih menunggu kendaraan yang berpenumpang banyak. "Kita paham kejadian kemarin pasti berimbas langsung pada penumpang angkot.", jelas Husen. Husen sendiri prihatin dengan kejadian yang menimpa ibu yang menyewa angkot M-26 beberapa waktu lalu itu. Namun dirinya mulai gelisah setelah sebelumnya kegiatan razia kaca film angkot baru selesai, sekarang sudah ada aturan soal seragam sopir. Ditanya soal peran dinas perhubungan dalam mengatasi problematika yang dihadapi para sopir. Husen hanya menjelaskan bahwa pasca kejadian petugas dishub baru terlihat gencar berkomunikasi dengan para awak angkot di kota Bekasi. "Kecuali retribusi harian, tidak ada pembinaan pada sopir.", terang solihin yang setiap harinya ditarik retribusi Rp. 10 ribu. Saat dikonfirmasi, Ikhwan Kurniawan yang biasa menangani lalu lintas belum berani memberikan keterangan sebelum ada instruksi dari kepala Dinas perhubungan, Budiman sopandi. saat IM coba mengkonfirmasi langsung ke kepala dinas yang bersangkutan masih rapat dan tidak bisa diganggu bersama Plt. Walikota Bekasi. Informasi yang News Jersey (NJ) terima, kwajiban berseragam sebenarnya sudah lama diberlakukan.

(Don).

DPC PARTAI GERINDRA RESMI LANTIK 9 PAC KOTA BEKASI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Bekasi secara resmi melantik 9 Pengurus Anak Cabang (PAC) dan Pengurus Ranting Kota Bekasi (20/12). Bertempat di Balai Patriot, Ibnu Hajar Tanjung selaku ketua DPC Partai Gerindra memimpin Pelantikan dan pengukuhan. Dihadiri Mayjen Purn. Asril Tanjung, pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Ibnu Hajar Tanjung memimpin ikrar sumpah kesetiaan PAC dan Ranting secara Kolektif. Ke-9 PAC tersebut adalah PAC Bekasi Timur, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Medan Satria, Bantar Gebang, Pondok Melati, Mustika Jaya dan PAC Pondok Gede. 500 lebih kader Partai Gerindra memadati Balai Patriot, Pusat Pemerintahan Kota Bekasi. Sedangkan PAC Rawalumbu, Bekasi Selatan dan Jati Sampurna sudah dilantik beberapa waktu lalu. Sehingga pelantikan ranting partai hanya yang berada di wilayah ke-9 PAC tersebut saja. Pelantikan PAC sendiri sesuai surat DPC Partai Gerindra Nomor 10-08029036031032034/ KPTS/ DPC/ GERINDRA/ 2011. Dalam sambutannya Ibnu Hajar Tanjung berpesan agar konsolidasi partai Gerindra Kota Bekasi dapat membuat kader semakin solid dan militan. "Semua itu dalam rangka mewujudkan cita menjadikan H. Prabowo Subianto sebagai presiden RI.", katanya. Hal tersebut, kata Ibnu Hajar Tanjung, yang melandasi diusungnya motto pelantikan dan pengukuhan PAC dan Ranting Partai Gerindra. Backdrop panggung yang digunakan untuk pelantikan tertulis jelas "Sucikan Hati, Bulatkan Tekad, Satukan Langkah Bersama Gerindra antarkan H. Prabowo Subianto menjadi Presiden RI demi kejayaan NKRI." Terlihat hadir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irman Irmansyah dan Muhammad Dian. Bahkan Irman yang merupakan pengurus DPC terlihat guyub dengan anak-anak muda yang tergabung dalam partai Gerindra. (Don).

HDP-AL FURQON SELESAI, PEMKOT DORONG DEKLARASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi mendorong penyelesaian konflik Pt. Hasta Damai Putra (HDP) dan Pengurus Masjid al Furqon dengan jalan damai. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Sosialisasi Pereaturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam negeri dan Menteri Agama Nomor 09 dan 08 tahun 2006 (20/12). KH. Zamakhsyari Abdul Madjid, Koordinator Kegiatan, dalam kesempatan tersebut mengingatkan seluruh peserta untuk terus mendorong terciptanya kerukunan umat beragama di Kota Bekasi. Perselisihan antara PT. HDP dan Pengurus Masjid al Furqon Harapan Indah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan sesuai aturan dan beradab. Dalam sambutan juga disampaikan oleh Kyai asli Bekasi itu agar para lurah, camat, aparatur penegak hukum, TNI, pejabat KUA agar dapat memahami serta mentransfer pengetahuan tentang PBM tentang ketentuan pendirian rumah ibadah sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut mengingatkan kita pada beberapa konflik pendirian rumah ibadah yang sempat muncul di kota Bekasi dan menjadi issue nasional bahkan dunia. "Konflik-konflik yang berujung pada persoalan Suku, Agama dan Ras (SARA) sebisa mungkin dihindari dengan membangun kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat.", kata KH. Zamakhsyari. Oleh sebab itu diharapkan dengan diadakannya sosialisasi PBM juga dapat menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Bekasi dengan memahami PBM. Menurut KH. Zamakhsyari, hal tersebut sudah sesuai dengan harapan bersama untuk mengawal visi dan misi kota Bekasi dengan cerdas, sehat dan ihsan yang berorientasi kepada upaya mewujudkan kemaslahatan kehidupan umat beragama. Dalam kesempatan yang sama, Plt. Walikota Bekasi mengatakan bahwa seluruh masyarakat kota Bekasi harus mensyukuri suasana kebersamaan dalam perbedaan beragama yang mampu merukunkan masyarakat kota Bekasi. "Belum lagi keragaman etnik dimasyarakat kita yang plural.", kata Dr. H. Rahmat Effendi Plt. Walikota Bekasi setelah Mochtar Mohamad dinon-aktifkan Mendagri. Rahmat berharap dengan kerukunan umat beragama di kota Bekasi akan menghidupkan keragaman di masyarakat dan tidak membunuh kebebasan beragama. Dirinya, dalam kesempatan sambutan, mengusulkan pada FKUB Kota Bekasi untuk mengadakan deklarasi kerukunan umat beragama dalam waktu dekat. Soal HDP-Al Furqon, Plt Walikota Bekasi menyampaikan bahwa mediasi yang dilakukan pemkot Bekasi sudah 90 persen sampai senin kemarin. Hal tersebut dapat terwujud setelah dilakukan pertemuan intensif antara pemkot yang diwakili dirinya dengan HDP dan Al Furqon. Rahmat Effendi berharap dukungan seluruh komponen yang hadir agar persoalan tersebutb dapat selesai secara beradab. "Saya meminta kepada Lurah dan Camat dapat berfdikir lebih cerdas dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dimasyarakat.", katanya. (Don).

TPA SUMUR BATU OVER LOAD, SAMPAH BEKASI DIBUANG DI TPST BANTAR GEBANG

Pemerintah Kota (pemkot) Bekasi secara resmi mengundang PT Godang Tua Jaya (GTJ) untuk membicarakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang sudah hampir penuh. Hal itu diungkapkan Junaedi, Kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi, seusai rapat bersama membahas kerja sama pembuangan sampah Kota Bekasi di ruang rapatr asisten Daerah II (19/12). Junaedi mengakui saat ini pemkot Bekasi kesulitan pembuangan sampah karena TPA Sumur batu hampir penuh dan membutuhkan tempat pembuangan baru. Dikatakannya, saat ini pemkot Bekasi sudah menyediakan lahan seluasw 2,3 hektar bagi keperluan TPA Sumur Batu agar dapat menampung pembuangan sampah kota Bekasi. TPA Sumur Batu sendiri sebelumnya memiliki luas 5 hektar yang dipergunakan untuk pembuangan sampah dari seluruh wilayah kota Bekasi. Secara geografis letak TPA Sumur Batu bersebelahan dengan Tempat Pembuangan Sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang yang hanya dibatasi oleh pagar pembatas kedua pembuangan tersebut. Sementara itu Rekson Sitorus selaku direktur utama PT. GTJ membenarkan pernyataan kepala Dinas Kebersihan Kota Bekasi tentang permohonan pembuangan sementara. Menurut Rekson saat ini pembuangan sampah kota Bekasi dilakukan di zona-zona pembuangan yang tersedia."Kami semua mencari jalkan terbaik dalam membahas over load nya TPA Sumur Batu.", katanya. Sampai saat ini pembahasan pemkot dan PT. GTJ masih terfokus pada persoalan payung hukum dari kegiatan pembuangan sampah di areal TPST Bantar Gebang yang dikenal sebagai milik Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta. "Pembicaraan tersebut berupa besaran kewajiban maupun aturan pembuangan Bekasi ke TPST Bantar Gebang. Saat ditanya besaran kewajiban, Rekson mengatakan, uang restribusi yang akan dibayarkan pemkot Bekasi sebesar Rp. 3 ribu per ton. Sedangkan retribusi pemprov DKI Jakarta sendiri besarnya Rp. 10 ribu per ton sebagai biaya kompensasi pembuangan sampah yang dilakukan ke TPST Bantar Gebang. Saat ini kondisi pembuangan sampah kota Bekasi, menurut Rekson, masih dipaksakan di lokasi pembuangan TPA Sumur Batu. Kekhawatiran akan mengakibatkan dampak, baik Rekson Sitorus maupun Junaedi mengatakan, secara khusus pemkot membahas segala hal terkait pembuangan sampah kota Bekasi di areal milik pemprov DKI Jakarta.(Don).

RAPBD DKI JAKARTA TAHUN 2012 DISAHKAN

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta akhirnya disahkan DPRD DKI Jakarta, Senin (19/12/2011). Dengan demikian APBD 2012 DKI Jakarta disetujui sebesar Rp. 36,023 triliun. APBD 2012 terbagi menjadi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 30,64 miliar, dan belanja daerah sebesar Rp 33,82 miliar. Selain pendapatan itu, juga ada penerimaan sebesar Rp. 5,38 triliun. Penerimaan itu berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran 2011 sebesar Rp. 3,68 triliun, dan obligasi sebesar Rp. 1,7 triliun. Sementara itu juga ada pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 2,19 triliun untuk penyertaan modal, pembayaran pokok utang, dan pembayaran pinjaman daerah. (*).

e-KTP DI KOTA TANGGERANG TERHAMBAT PERALATAN

Kurangnya peralatan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat rekam data e-KTP di Kota Tangerang terhambat. Dari 1.081.296 wajib KTP hingga akhir Desember 2011 baru terekam 17,62 persen. " Ya ini karena peralatan tambahan yang dijanjikan hingga sekarang belum datang juga, 34 unit yang sudah dikirim juga kondisinya tidak lengkap, jadi kita pergunakan peralatan yang ada yaitu 2 di setiap kecamatan, " kata Kabid Kependudukan Disdukcapil Kota Tangerang, Mulyanto, Senin (19/12/2011). Ia mengatakan seharusnya ada 68 unit peralatan tambahan untuk mengcover 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. " Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi karena keterbatasan peralatan ya mau bagaimana lagi, semoga saja pusat bisa segera mengirim peralatan-peralatan itu," ucapnya lagi. Berdasarkan data yang didapat, total rekam data e-KTP di Kota Tangerang hingga pagi ini adalah 190.490. (*).

MUTASI KEPSEK DI KOTA BEKASI DIPERTANYAKAN

Puluhan orang perwakilan masyarakat mendatangi kantor walikota Bekasi (19/12), dengan membawa bendera merah putih dan beberapa karton berisi protes mereka terkait mutasi kepala sekolah dibeberapa sekolah di Kota Bekasi. Pemerintah Kota ( Pemkot) Bekasi melakukan mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, khususnya bagi para Kepala Sekolah (Kepsek). Disebutkan, sejumlah Kepsek di Kota Bekasi naik jabatan menjadi pengawas baik di tingkat Disdik maupun di tingkat UPTD Kecamatan khususnya bagi Kepsek yang masa jabatannya hampir habis. Dengan adanya pergeseran terebut,sejumlah Kepsek dan calon Kepsek yang sempat dikabarkan merasa ketar-ketir karena mereka khawatir kalau dirinya tidak diangkat menjadi Kepsek atau akan di promosikan menjadi pengawas. Ada pula diantara mereka yang yang mencari celah dengan berbagai upaya bagaimana supaya tetap menempati posisinya sebagai Kepsek, termasuk juga yang disampaikan pengunjuk rasa dengan membayar upeti kepada pejabat penting pada dinas pendidikan kota Bekasi. Pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi ini diakui Yanti selaku Kasubag Kepegawaian Disdik Kota Bekasi akan berdampak dikarenakan banyaknya keluh kesah terkait mutasi yang dilakukan. “Benar ada pergeseran, namun baru hanya pengangkatan (promosi) kepala sekolah, mutasi dan rotasi”, ujar Yanti. Namun Yanti tidak bersedia memberitahukan berapa jumlah yang akan dimutasi, rotasi dan promosi.”Tunggu nanti sajalah, nanti juga tahu sebab tidak lama lagi akan dilaksanakan pergeseran tersebut”, katanya beberapa waktu lalu. Dalam orasinya para pengunjuk rasa mempertanyakan kebenaran terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN) dalam proses mutasi kepala sekolah SD sampai SMU negeri di Kota Bekasi. Terkait hal itu,sejumlah sumber di Kota Bekasi mengatakan, di lingkungan Pemkot Bekasi bagi pejabat yang bedompet tebal bisa menempati jabatan yang basah. "Kejadian itu bukan rahasia umum lagi, karena tidak jarang mereka berdompet tebal dapat menduduki jabatan kendati melanggar aturan, seperti misalnya banyak yang diangkat dari jabatan fungsional yang tidak punya eselon langsung duduk menjadi pejabat struktural dan menjadi eselon III." kata Budi perwakilan pengunjuk rasa. Sumber menambahkan, siapa saja yang punya akses dengan Plt. Walikota serta tim suksesnya, pasti akan diangkat menjadi pejabat, terlepas punya prestasi atau tidak,yang penting punya hubungan dekat dan punya uang, pasti akan diangkat menjadi pejabat. Bahkan banyak yang diangkat menjadi Kepsek meski tidak memenuhi syarat. (dON).