SENGKETA AKIBAT FASOS DAN FASUM TAK JELAS

Banyak pengembang sekarang memanfaatkan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan komersial karena tidak jelas keberadaannya. Bahkan ada yang menjadi sengketa di Jati Kramat. Puluhan warga Perumahan Dosen IKIP di Jati Kramat, Jati Asih, Kota Bekasi, menghalangi petugas Kantor Pertanahan, Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bekasi yang akan mengukur lahan. Keberadaan fasos dan fasum di Kota Bekasi banyak yang tidak jelas. Meski dikawal puluhan anggota Polsek Jatiasih dan Polresta Bekasi Kota, warga yang dikomandoi Ungi Rayes, Ketua RW 02 Perumahan Dosen IKIP, tetap meminta pengukuran dibatalkan, karena lahan itu masih sengketa. Aksi ini berkaitan dengan sengketa lahan fasilitas sosial dan umum (Fasos/fasum) yang menurut warga sejak tahun 1993, lahan seluas 19.000 meter persegi itu masuk dalam fasos/fasum perumahan tersebut. “Sekarang ini ada yang mengakui, padahal, kami punya site plannya,” ujar Ungi Rayes. Sedangkan itu Hj. Rochani, ditemani A. Rahman, anaknya yang bermaksud mengukur tanah mengaku kalau dia adalah pemilik sah tanah tersebut sesuai dengan putusan, Pengadilan Negeri (PN) Bekasi, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung dan Mahkamah Agung (MA). “Saya punya empat putusan yang menyebutkan kalau saya adalah pemilik lahan itu,” ujar A. Rahman. Berdasarkan putusan itu dan surat dari Plt. Walikota Bekasi pengembang di perumahan tersebut belum menyerahkan fasos dan fasum. Pihaknya memohon kepada BPN untuk mengukur lahan tersebut dan akan dibuatkan sertifikat. “Ini sudah yang ketiga kali kami mau mengukur dihalang-halangi warga,” ujar Rahman. Ungi Rayes mengaku ada yang tidak beres dengan putusan instansi hukum yang memenangkan Hj. Rochani. “Kami tahu kalau pengembang sudah membeli dari Kamaludin, suaminya, dan buktinya ada,” kata Rayes, sambil mengatakan akan melakukan upaya hukum. AKP. Karosekali, Kapolsek Jatiasih, akhirnya meminta petugas kantor pertanahan untuk membatalkan pengukuran tersebut. “Karena situasi tidak kondusif, pengukuran dibatalkan,” ujar Kapolsek. (Don).

TABRAKAN BUS DAN TRUK PENGANGKUT GENTENG, PAMULANG-MUNCUL MACET

Tabrakan antara bus Sinar Jaya dengan truk bermuatan genteng terjadi di dekat kantor Pusat Ilmu Pengetahuan dan teknologi (Puspitek) di Jalan Raya Serpong, Muncul, Tangerang. Kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan seorang sopir truk meninggal dunia karena terhimpit badan kendaraan. Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 6.00 WIB. Akibat dari kecelakaan tersebut jalur kendaraan dari arah Pamulang menuju Muncul, Tangerang maupun sebaliknya macet total. HIngga kini dikabarkan belum ada pihak berwenang yang melakukan evakuasi terhadap dua kendaraan yang menutupi seluruh badan jalan. "Jalanan macet parah dari arah Pamulang - Muncul dan sebaliknya, sampai sekarang belum ada polisi yang mengevakuasi," kata Supri salah satu saksi mata kepada okezone, Senin (6/6/2011) Seperti diberitakan tabrakat maut tersebut terjadi karena truk bermuatan genteng dari arah Pamulang menuju Muncul tiba-tiba oleng masuk jalur lalu-lintas sebelah kanan. Dari arah berlawanan Bus Sinar Jaya bernomor polisi B 7938 NL melintas kencang. Tabrakan tak terhindarkan karena dua kendaraan melaju kencang. Diduga sopir bus dalam keadaan mengantuk. (*).

LOMBA MERANGKAI JANUR

TANGERANG, 16/12 - LOMBA MERANGKAI JANUR. Para anggota pramuka saat mengikuti salah satu kegiatan yakni lomba membuat janur di bumi perkemahan Kitri Bhakti Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/12). Sebanyak 1000 peserta dari 56 sekolah se-Kabupaten Tangerang ikut serta dalam ajang kemah tahunan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan anggota pramuka. FOTO ANTARA/Lucky.R/ss/pd/11

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN) DIADAKAN DI CIKARANG

Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Supartodi SE MSi, Membuka kegiatan acara Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Bertempat di Aula Korem 051/Wijayakarta, Jalan Niaga Raya Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jumat (16/12/2011). Hadir dalam acara ini Wakil Asisten teritorial Kodam jaya Letnan Kolonel Inf M. Affandi, Para Dandim Jajaran Korem 051/Wijayakarta, Kapolres Bekasi Kota dan Kabupaten, perwakilan dari kabalak Kodam Jaya, Para Kasi Korem. Kegiatan tersebut dikuti oleh beberapa elemen masyarakat dan TNI yang terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah TK II 38 orang, Babinsa 40 orang, Ormas Orpol 42 orang,dan Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sebanyak 47 orang, dengan jumlah 167 Orang. Dengan pembekalan materi antara lain Pengantar Bela Negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional serta UU No 34/2004 tentang TNI dan UU No 3/2003 tantang Bela Negara yang disampaikan Olek Dra. Endang S MSi dari Kementrian pertahanan serta beberapa Gumil Korem 051/Wijayakarta. Tujuan diadakannya kegiatan penataran PKBN ini adalah penyegaran kembali dan kaderisasi terhadap peserta dalam setiap bersosialisasi terhadap masyarakat agar terwujud pola pikir, pola sikap petatar yang memiliki unsur unsur cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yakin akan pancasila sebagai falsafah dan idiologi Negara, serta memiliki kemampuan awal bela Negara baik bersifat psikis maupun fisik. Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Supartodi SE. MSi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa melalui penataran PKBN ini diharapkan nilai nilai kebangsaan , budaya gotong royong, kesadaran etnis yang sempit, rela berkorban dan kesadaran bela Negara bila dibiarkan dapat dipastikan NKRI yang sangat kita cintai akan terpecah pecah, menyikapi situasi seperti ini sangatlah diperlukan suatu tekat dari segenap komponen bangsa untuk ikut berperan aktif dalam memecahkan berbagai kesulitan yang ada. Aparat Pemerintah sebagai salah satu komponen bangsa, juga sebagai pelayan masyarakat harus bekerja keras dengan tokoh masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang aktual dan faktual di lingkungan tempat tugasnya agar dalam menyelesaikan permasalahan mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, selain itu agar bisa menumbuhkan kesadaran bela negara dengan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, karena wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai modal untuk mencintai dan rasa memiliki negaranya.

DEPOK RAZIA ANGKOT PASCA PEMERKOSAAN

Akibat kejahatan di dalam angkot kerap terjadi seperti dialami Ny. Ros, 38, warga Sukmajaya yang diperkosa membuat warga, khususnya perempuan takut naik angkot. Untuk itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Depok segera melakukan operasi penertiban Kartu Tanda Anggota (KTA) sopir angkot. “Sempat mendengar dari media massa atas kejadian yang menimpa Ny. Ros. Kita ikut prihatin atas kejadain tersebut. Pelaku yang katanya berjumlah empat orang, kami meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasusnya,” ujar Tondo Wiyono, Wakil Ketua 1 Organda Kota Depok kepada Pos Kota di Terminal Depok, Jumat (15/12). Dari peristiwa yang terjadi di dalam angkot tidak hanya di Depok namun luar Kota Depok pun serupa. Tondo mengatakan, sopir angkot dari wilayah luar Depok menjadikan Depok sebagai lahan empuk untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. “Padahal peraturan perundang-undangan yang ada jelas melarang hal tersebut,” ungkapnya Untuk mengantisipasinya, upaya petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polisi Lalulintas dapat bekerjasama menindak tegas angkot bukan rute Depok yang beroperasinya di dalam wilayah Depok. “sudah sangat meresahkan, seharus petugas yang ada dilapangan dapat bertindak tegas terhadap sopir angkot luar depok, dalam menurunkan dan menaikan penumpang di kota Depok. “Upaya langkah telah kita buat terbagi dua bagian yaitu dengan memberikan kartu anggota terhadap sopir angkot yang beroperasi di wilayah Depok, dan pemberian seragam sesuai jalur yang dilintasinya,”paparnya. “Soal pemberian kartu tanda anggota (KTA) dan seragam nanti kita akan disinergikan terlebih dahulu ke Dishub Kota Depok. Semoga kedepannya bisa terjadi harmonisasi Organda dengan Dishub,” tandasnya. (*).

DUA TANGGERANG KERJASAMA BANGUN JEMBATAN CISADANE

Pemkab Tangerang bakal kerjasama dengan Pemkot Tangerang membangun dua jembatan di Kali Irigasi Sungai Cisadane di kawasan Cadas yang nantinya berfungsi mengalirkan arus ribuan kendaraan di perempatan yang saat ini selalu macet. Informasi yang diperoleh, Pemkab Tangerang di APBD 2012 menganggarkan dana Rp5 miliar untuk membangun jembatan dan jalan baru berisian kali irigasi yang masuk wilayahnya. Sedangkan Pemkot Tangerang telah pula menganggarkan dana pembangunan jembatan lainnya yang melintas kali itu bersama jalan barunya. “Pembangunan 2 jembatan dan jalan baru itu dilakukan bersama,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang H. Dedi Sutardi, karena pembangunan untuk mengatasi kemacetan itu berada di perbatasan dua daerah. Diakui pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam rencana pembangunan tersebut. Sesuai rencana pembangunan jembatan itu akan memiliki rentang 20-25 meter di jalur Kali Irigasi Sungai Cisadane yang berfungsi sebagai perputaran kendaraan. Jarak antara 2 jembatan ini 200 meter dari perempatan Cadas-Mauk. Satu jembatan berada di wilayah Kota Tangerang dan satu lagi di wilayah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Perempatan Cadas dimatikan dan akan dibangun bundaran tugu. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir utara Kabupaten Tangerang merasa jengkel dengan adanya kemacetan arus lalulintas parah di perempatan itu. Hampir di setiap saat, arus kendaraan dari Cadas, Sepatan, Pintu Air Sepuluh, dan Sangiang harus bertumpul dan berjejalan di perempatan itu. Di saat jam sibuk, kemacetan bisa mengular sampai 1 Km dan menjebak kendaraan warga sampai 1 jam. Terkait itu, sebelumnya warga mendesak agar Pemkab Tangerang bisa membangun Fly-over Cadas sebagai solusi mengatasi kemacetan arus lalulintas di sana. (*).

PEMKAB BEKASI AKAN TERAPKAN ABSEN SIDIK JARI

Absen sidik jari dianggap lebih akurat dan cepat. Itu sebabnya Pemkab Bekasi akan menerapkannya bagi PNS mulai awal tahun 2012. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Bekasi, Yanyan Akhmad mengatakan dengan absen ini bisa diketahui PNS yang datang atau membolos atau bahkan terlambat. Menurut Yanyan saat ini sudah terpasang 70 unit . Nantinya seluruh SKPD akan menggunakan alat tersebut. Absensi ini menggunakan teknologi tinggi , data secara otomatis terkirim ke server di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Absen ini tidak bisa diwakilkan karena setiap PNS harus menempelkan sidik jarinya ke mesin. Kini BKD masih melakukan input data sidik jari 1.400 PNS yang bertugas di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi. Ke depan seluruh kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan dan kecematan juga akan menggunakan mesin ini. “Targetnya mulai awal tahun depan sudah bisa digunakan,” ujarnya. (*).