LOMBA MERANGKAI JANUR

TANGERANG, 16/12 - LOMBA MERANGKAI JANUR. Para anggota pramuka saat mengikuti salah satu kegiatan yakni lomba membuat janur di bumi perkemahan Kitri Bhakti Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (16/12). Sebanyak 1000 peserta dari 56 sekolah se-Kabupaten Tangerang ikut serta dalam ajang kemah tahunan tersebut untuk meningkatkan kompetensi dan ketrampilan anggota pramuka. FOTO ANTARA/Lucky.R/ss/pd/11

PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN) DIADAKAN DI CIKARANG

Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Supartodi SE MSi, Membuka kegiatan acara Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), Bertempat di Aula Korem 051/Wijayakarta, Jalan Niaga Raya Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jumat (16/12/2011). Hadir dalam acara ini Wakil Asisten teritorial Kodam jaya Letnan Kolonel Inf M. Affandi, Para Dandim Jajaran Korem 051/Wijayakarta, Kapolres Bekasi Kota dan Kabupaten, perwakilan dari kabalak Kodam Jaya, Para Kasi Korem. Kegiatan tersebut dikuti oleh beberapa elemen masyarakat dan TNI yang terdiri dari Aparat Pemerintah Daerah TK II 38 orang, Babinsa 40 orang, Ormas Orpol 42 orang,dan Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama sebanyak 47 orang, dengan jumlah 167 Orang. Dengan pembekalan materi antara lain Pengantar Bela Negara, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional serta UU No 34/2004 tentang TNI dan UU No 3/2003 tantang Bela Negara yang disampaikan Olek Dra. Endang S MSi dari Kementrian pertahanan serta beberapa Gumil Korem 051/Wijayakarta. Tujuan diadakannya kegiatan penataran PKBN ini adalah penyegaran kembali dan kaderisasi terhadap peserta dalam setiap bersosialisasi terhadap masyarakat agar terwujud pola pikir, pola sikap petatar yang memiliki unsur unsur cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia yakin akan pancasila sebagai falsafah dan idiologi Negara, serta memiliki kemampuan awal bela Negara baik bersifat psikis maupun fisik. Komandan Korem 051/Wkt Kolonel Inf Supartodi SE. MSi, dalam amanatnya menyampaikan bahwa melalui penataran PKBN ini diharapkan nilai nilai kebangsaan , budaya gotong royong, kesadaran etnis yang sempit, rela berkorban dan kesadaran bela Negara bila dibiarkan dapat dipastikan NKRI yang sangat kita cintai akan terpecah pecah, menyikapi situasi seperti ini sangatlah diperlukan suatu tekat dari segenap komponen bangsa untuk ikut berperan aktif dalam memecahkan berbagai kesulitan yang ada. Aparat Pemerintah sebagai salah satu komponen bangsa, juga sebagai pelayan masyarakat harus bekerja keras dengan tokoh masyarakat dalam menghadapi perkembangan yang aktual dan faktual di lingkungan tempat tugasnya agar dalam menyelesaikan permasalahan mendapatkan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, selain itu agar bisa menumbuhkan kesadaran bela negara dengan meningkatkan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, karena wawasan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai modal untuk mencintai dan rasa memiliki negaranya.

DEPOK RAZIA ANGKOT PASCA PEMERKOSAAN

Akibat kejahatan di dalam angkot kerap terjadi seperti dialami Ny. Ros, 38, warga Sukmajaya yang diperkosa membuat warga, khususnya perempuan takut naik angkot. Untuk itu, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Depok segera melakukan operasi penertiban Kartu Tanda Anggota (KTA) sopir angkot. “Sempat mendengar dari media massa atas kejadian yang menimpa Ny. Ros. Kita ikut prihatin atas kejadain tersebut. Pelaku yang katanya berjumlah empat orang, kami meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas kasusnya,” ujar Tondo Wiyono, Wakil Ketua 1 Organda Kota Depok kepada Pos Kota di Terminal Depok, Jumat (15/12). Dari peristiwa yang terjadi di dalam angkot tidak hanya di Depok namun luar Kota Depok pun serupa. Tondo mengatakan, sopir angkot dari wilayah luar Depok menjadikan Depok sebagai lahan empuk untuk menurunkan dan menaikkan penumpang. “Padahal peraturan perundang-undangan yang ada jelas melarang hal tersebut,” ungkapnya Untuk mengantisipasinya, upaya petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Polisi Lalulintas dapat bekerjasama menindak tegas angkot bukan rute Depok yang beroperasinya di dalam wilayah Depok. “sudah sangat meresahkan, seharus petugas yang ada dilapangan dapat bertindak tegas terhadap sopir angkot luar depok, dalam menurunkan dan menaikan penumpang di kota Depok. “Upaya langkah telah kita buat terbagi dua bagian yaitu dengan memberikan kartu anggota terhadap sopir angkot yang beroperasi di wilayah Depok, dan pemberian seragam sesuai jalur yang dilintasinya,”paparnya. “Soal pemberian kartu tanda anggota (KTA) dan seragam nanti kita akan disinergikan terlebih dahulu ke Dishub Kota Depok. Semoga kedepannya bisa terjadi harmonisasi Organda dengan Dishub,” tandasnya. (*).

DUA TANGGERANG KERJASAMA BANGUN JEMBATAN CISADANE

Pemkab Tangerang bakal kerjasama dengan Pemkot Tangerang membangun dua jembatan di Kali Irigasi Sungai Cisadane di kawasan Cadas yang nantinya berfungsi mengalirkan arus ribuan kendaraan di perempatan yang saat ini selalu macet. Informasi yang diperoleh, Pemkab Tangerang di APBD 2012 menganggarkan dana Rp5 miliar untuk membangun jembatan dan jalan baru berisian kali irigasi yang masuk wilayahnya. Sedangkan Pemkot Tangerang telah pula menganggarkan dana pembangunan jembatan lainnya yang melintas kali itu bersama jalan barunya. “Pembangunan 2 jembatan dan jalan baru itu dilakukan bersama,” kata Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang H. Dedi Sutardi, karena pembangunan untuk mengatasi kemacetan itu berada di perbatasan dua daerah. Diakui pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam rencana pembangunan tersebut. Sesuai rencana pembangunan jembatan itu akan memiliki rentang 20-25 meter di jalur Kali Irigasi Sungai Cisadane yang berfungsi sebagai perputaran kendaraan. Jarak antara 2 jembatan ini 200 meter dari perempatan Cadas-Mauk. Satu jembatan berada di wilayah Kota Tangerang dan satu lagi di wilayah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya Perempatan Cadas dimatikan dan akan dibangun bundaran tugu. Diberitakan sebelumnya, warga pesisir utara Kabupaten Tangerang merasa jengkel dengan adanya kemacetan arus lalulintas parah di perempatan itu. Hampir di setiap saat, arus kendaraan dari Cadas, Sepatan, Pintu Air Sepuluh, dan Sangiang harus bertumpul dan berjejalan di perempatan itu. Di saat jam sibuk, kemacetan bisa mengular sampai 1 Km dan menjebak kendaraan warga sampai 1 jam. Terkait itu, sebelumnya warga mendesak agar Pemkab Tangerang bisa membangun Fly-over Cadas sebagai solusi mengatasi kemacetan arus lalulintas di sana. (*).

PEMKAB BEKASI AKAN TERAPKAN ABSEN SIDIK JARI

Absen sidik jari dianggap lebih akurat dan cepat. Itu sebabnya Pemkab Bekasi akan menerapkannya bagi PNS mulai awal tahun 2012. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Kabupaten Bekasi, Yanyan Akhmad mengatakan dengan absen ini bisa diketahui PNS yang datang atau membolos atau bahkan terlambat. Menurut Yanyan saat ini sudah terpasang 70 unit . Nantinya seluruh SKPD akan menggunakan alat tersebut. Absensi ini menggunakan teknologi tinggi , data secara otomatis terkirim ke server di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Absen ini tidak bisa diwakilkan karena setiap PNS harus menempelkan sidik jarinya ke mesin. Kini BKD masih melakukan input data sidik jari 1.400 PNS yang bertugas di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi. Ke depan seluruh kantor pemerintahan seperti kantor kelurahan dan kecematan juga akan menggunakan mesin ini. “Targetnya mulai awal tahun depan sudah bisa digunakan,” ujarnya. (*).

SIMPOSIUM PERCEPATAN REFORMASI PEMERINTAH DAERAH

Prof. Dr. Ryaas Rasyid tampil sebagai pembicara dalam simposium Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah di Kota Bekasi (15/12) di Balai Patriot, pusat pemerintahan Kota Bekasi. Dalam pemaparannya Prof Ryaas menyampaikan tentang perjalanan reformasi birokrasi yang sudah berjalan selama 3 tahun terakhir yang menurutnya kurang berhasil. Hal tersebut menurut Prof Ryaas terlihat dari masih munculnya ketimpangan disana-sini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah hampir diseluruh provinsi di Indonesia. Sebagai salah satu contoh yang disampaikan Prof Ryaas tentang pernyataan wakil Presiden Boediono tentang berkurangnya korupsi, ternyata kondisinya sebaliknya dalam masyarakat. "Apa yang disampaikan Wakil Presiden kondisinya bertolak belakang.", katanya. Situasi yang berkembang dalam pemerintahan daerah terkait reformasi birokrasi adalah ketidak seriusan dalam melakukan reformasi oleh pemerintah daerah sendiri. "Sampai saat ini sistem pemerintahan sama sekali tidak tersentuh gerakan reformasi yang digembar-gemborkan pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.", kata Ryaas menggebu-gebu dalam acara tersebut. Dalam kesempatan tersebut Prof Ryaas Rasyid berharap kota Bekasi menjadi contoh dengan melaksanakan program reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya. Terutama dalam membenahi struktur organisasi dengan mengupayakan organisasi pemerintahan daerah yang rampuing, tetapi melaksanakan fungsi yang lebih diperbesar. "Tidak ada reformasi birokrasi tanpa adanya perampingan organisasi pemerintahan.", imbuhnya. Prof. Ryaas menggambarkan situasi dipemerintahan pusat dimana ada lebih dari 100 lembaga ekstra struktural yang hanya menghabiskan anggaran luar biasa besar, tetapi tidak memiliki daqmpak positif bagi perkembangan pemerintahan. Tentunya hal tersebut menjadi contoh bagi pemerintahan daerah, sehingga sampai kapanpun situasi tidak akan pernah berubah karena pusat tidak bisa menjadi tauladan bagi pemerintahan daerah. Prof. Ryaas juga mengingatkan pentingnya manajemen pemerintahan daerah harus efesien, transparan dan akuntable dalam pelaksanaan serta penyelenggaraan pemerintahan. Dirinya mengingatkan kepada lurah-lurah yang hadir bahwa tidak akan pernah terwujud reformasi birokrasi tanpa adanya manajemenb yang efesien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain Prof Ryaas Rasyid, Prof Dr. Achmad Ruslan juga menyampaikan pentingnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam penerapannya. menurut Prof. Ruslan menyampaikan pentingnya penerapan good governance dalam pengelolaan pemerintahan agar mekanisme pemerintahan suatu negara berjalan secara demokratis. Prof. Ruslan mengingatkan tentang ketidak seriusan penerapan reformasi birokrasi di daerah akan berdampak pada munculnya fenomena kolusi, korupsi, nepoteisme, kemiskinan dan pengangguran, budaya sadisme dan kejahatan sosial berkembang dimasyarakat. Oleh sebab itu, disampaikan Prof Ruslan, pentingnya penegakan supremasi hukum yang berkeadialan untuk menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan krisis di masyarakat. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanudin itu mencontohkan dengan situasi buruk pada pelaksanaan pengurusan perizinan yang terjadi saat ini. Pemerintah sebagai pihak pemberi izin dan pihak swasta yang mengurus izin, apabila terjadi manipulasi dalam prosesnya akan berdampak pada masyarakat dari situasi tersebut. Oleh sebab itu, Prof. Ruslan berpesan, perlunya penegakan supremasi hukum yang berintikan keadilan serta tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih juga berwibawa. "Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksaan penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah dapat menumbuhkan semangat untuk melanjutkan reformasi birokrasi.", katanya. (Don).

PENGARUH BULLYING PADA TUMBUH KEMBANG ANAK

Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kota Bekasi menyelenggarakan seminar parenting se-kota Bekasi (14/12). Tema seminar, pengaruh bullying terhadap perkembangan karakter, mental pada anak. Acara yang dikey note speakeri Plt. Walikota, Dr. Rahmat Effendi, tersebut dihadiri 300 kepala sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak(TK) se-Kota Bekasi. Peserta seminar terlihat antusias mengikuti seminar yang dihadiri Ny. Netty Heryawan yang merupakan istri gubernur Jawa Barat. Dalam seminar, Dr. Ir. Dwi Hastuti Msc. salah satu pembicara menyampaikan pengaruh bullying terhadap kecerdasan dan karakter anak-anak. Oleh sebab itu Dr. Dwi mengingatkan peserta untuk melindungi anak dari kekerasan di seputar lingkungan. Rawannya kekerasan dinilai berbahaya karena sampai saat ini masih menunjukkan moralitas rendah, diskriminasi dalam penegakan hukum dan hukum yang belum ditegakkan. "ketiadaan teladan, kontrol emosi rendah dan kebebasan ekspresi dilingkungan merupakan PR bagi kita semua.", kata Dr. Dwi. Dalam seminar tersebut disampaikan sepanjang tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 tercatat 2.094 kasus kekerasan psikis diterima anak-anak. Selain itu ada 1.858 kasus kekerasan seksual, serta 1.382 kasus kekerasan fisik dialami anak-anak. Sedangkan pengertian bullying yang dijelaskan Dr. Dwi adalah intimidasi fisik dan psikis yang terjadi berulang, tindakan agresi serta manipulasi yang dilakukan secara sadar atau sengaja untuk menyakiti orang lain. Menurut Dr. Dwi hal itu terjadi karena kurangnya pengdidikan yang menyentuh hati nurani dalam pembentukan akhlaqul kharimah. Dalam acara tersebut pemerintah diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang luas dan merata tentang pengaruh bullying. Salah satu contoh adalah dengan meningkatkan kesadaran guru tentang persoalan bullying. Menurut Dr. Dwi, tentunya harus dimulai dengan komitmen pemerintah untuk membangun masyarakat yang sehat. "Sosialisasi tentang komunikasi yang baik dalam masyarakat tentang fungsi adaptasi/ penyesuaian diri dengan menjunjung tinggi keutuhan dan harmonisasi keluarga.", imbuh Dr. Dwi. (don)