SUKMAJAYA DEPOK LONGSOR PASCA HUJAN

Tiga bangunan yang berada di Kawasan Taman Duta, Kelurahan Cisalak Kecamatan Sukmajaya Kota Depok terkena longsor akibat hujan deras yang terjadi Kamis malam (1/12). Selain longsor, kawasan tersebut juga mengalami banjir setinggi lutut orang dewasa. Berdasarkan pantauan, Jumat (2/12), tiga bangunan yang terkena longsor tersebut adalah satu rumah di Jln Teratai XI RT 06/10 Kelurahan Cisalak, serta satu rumah dan musholla di Jln Palem RT 02/12. Salah seorang pemiliki rumah, Cakran Wongkaren (45) mengatakan longsor terjadi saat hujan besar pada pukul 18.00 WIB, Kamis (1/12). Saat itu terdengar suara seperti petir menyambar. Namun ternyata bagian belakang rumahnya roboh diterjang air dan tanah dari tebing di atasnya. “Air yang masuk cukup deras hingga seisi lutut, tercampur juga dengan tanah longsor. Saya dan keluarga langsung lari meyelamatkan diri ke luar meskipun saat itu masih hujan besar,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Jumat. (*).

KAWASAN DEPOK BANJIR KARENA GUYURAN HUJAN

Hujan selama tiga jam menyebabkan sejumlah titik di Depok, Jawa Barat, Kamis (1/12), tergenang air. Di jalan Margonda Raya, genangan air mencapai ketinggian 80 sentimeter. Sejumlah kendaraan mogok. Kondisi serupa terjadi di sekitar perumahan Taman Duta. Lokasi ini tergenang air hingga 70 sentimeter. Luapan sungai Laya di dekat perumahan menimbulkan arus cukup deras. Pengendara harus melintas perlahan. Sementara itu, ratusan rumah warga di Kemiri Muka, Beji, Depok, kebanjiran. Menjelang tengah malam ini, warga disibukkan menguras air dari dalam rumah. Warga mengaku menjadi langganan banjir di kawasan tersebut. Penyebabnya drainase di sejumlah lokasi kurang berfungsi. Warga berharap Pemerintah Kota Depok segera memperbaiki sistem pembuangan air di kota tersebut.(*).

YUSUF NASIH: PENTAHAPAN APBD KOTA BEKASI MASIH NORMATIF

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menurut H. Yusuf Nasih, Wakil ketua DPRD Kota Bekasi,proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah baik dan sesuai dengan tahapan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui diruang kerjanya disela-sela aktivitasnya di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bekasi. "Soal waktu sebenarnya masih normatif. Hanya pemerintah daerah tidak mau melihat waktu yang pasti untuk menghindari spekulasi penetapan APBD.", katanya. Besaran APBD Kota Bekasi tahun 2012 sebesar Rp. 2 trilyun lebih dirasakannya semakin meningkat dari tahun sebelumnya. Yusuf Nasih optimis dengan peningkatan kualitas dan kuantitas APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2012 pada peningkatan Kesejahteraan hidup masyarakat. Ketika ditanya soal permainan politik anggaran, dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut sangat tergantung pada prilaku anggota DPRD Kota Bekasi. Hanya, menurutnya, sekarang ini seluruh anggota DPRD Kota Bekasi jangan main-main lagi dengan penegakkan hukum terkait anggaran Rakyat Bekasi. "Komitmen pimpinan DPRD, kita membangun semangat untuk membangun masyarakat asal jangan merugikan negara. Mau cari apa dari amanah menjadi wakil rakyat. Kalau mau cari kekayaan jadilah pengusaha.", kata Nasih. Hal permainan anggaran setiap tahun anggaran, menurutnya, itu merupakan permainan yang dilakukan individu DPRD Kota Bekasi. Semuanya sangat tergantung pada pola-sikap dan prilaku masing-masing wakil rakyat. "Kalau ditemukan dan dianggap merugikan negara pasti akan berdampak pada pribadi yang bersangkutan. Pimpinan DPRD tidak bisa melarang masing-masing individu dalam beraktivitas.", tegas penasihat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bekasi tersebut. (Don).

DPRD KOTA BEKASI: DISDIK KOTA BEKASI BUTUH DATA BASE

Penanganan intensif siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Bintara III dan SDN Kranji XV dilakukan pasca tertimpanya siswa-siswi sekolah tersebut akibat robohnya tembok Madrasah Al Ittihad. Hal tersebut dikatakan H. Zaini, kepala Unit Pelaksana Tekhnis Dinas (UPTD) yang juga mengkonfirmasi peristiwa kemarin (29/11) sebagai musibah. Beberapa korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi dikarenakan mengalami luka serius saat kejadian. Rata-rata korban mengalami luka serius karena saat kejadian tepat berada di samping pagar madrasah yang roboh. Mereka adalah Ramadani (10 th), Alvi Sahrini (8 th), Diva (7 th), Ayu (8 th), Herni (7 th), Herdian (8 th), Samsul (6 th), dan Rizki Ardiansyah (10 th). Selain siswa-siswi kedua SDN tersebut, musibah ini juga melukai pedagang mainan dan juga warga sekitar dengan jumlah 6 orang adalah Aceng Wahyudin (40 th), Kasimin (57 th), Nagin (50 th), Adang (45 th), Kirana (5 th) serta Alda(6 th). Pagar yang roboh sendiri memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah dan panjang 15 meter, "Bangunan yang roboh merupakan tembok Madrasah." Kata Zaini. Tembok madrasah yang menjadi pembatasan serta bersebelahan dengan dengan jalan menuju kearah kedua SDN tersebut. Bangunan madrasah sendiri sudah lama tidak dipergunakan lagi karena usianya sudah sangat tua. Kejadian yang ditayangkan berulangkali dibeberapa TV nasional tersebut membuat pihak sekolah dan masyarakat sekitar serius dalam penanganannya. Baik penanganan korban maupun tindakan antisipasi terulangnya peristiwa di lokasi yang sama. Saat kejadian murid-murid SD sedang melintas jalan dan para pedagang sedang menjajakan dagangannya. "Pihak sekolah bersama dengan dinas pendidikan kota Bekasi berupaya menangani korban agar mendapatkan perawatan cepat." Kata Zaini lagi. Bangunan madrasah yang dinilai rentanpun akhirnya ikut dirobohkan oleh warga dengan persetujuan pemilik bangunan madrasah Al Ittihad. Lokasi areal sekitar kejadian juga dipasangi police line oleh petugas kepolisian sektor Bekasi Barat. Sementara itu Sardi Effendi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi saat dikonfirmasi (30/11), meminta pemerintah Kota Bekasi segera menyediakan data base sekolah atau lingkungan sekolah yang membutuhkan rehabilitasi. Data itu menurut Sardi sangat penting untuk bahan pembahasan agar dapat menjadi perioritas untuk dipenuhi. Dirinya mencontohkan bentuk informasi yang bisa disiapkan oleh dinas pendidikan kota Bekasi seperti data infrastruktur sekolah, kebutuhan meubelair, sarana prasarana (perpustakaan, laboratorium dll). Kalau data tersebut ada tentunya akan mempermudah perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sardi mengatakan bahwa APBD harus pro-rakyat, sehingga semua kebutuhan yang prioritas dengan data yang ada dapat dipenuhi. Terkait musibah yang menimpa 8 siswa SDN kedua sekolah tersebut Sardi mendoakan agar seluruh korban dapat segera sembuh dan bersekolah Kembali, "Saya kemarin datang ke RS menjenguk korban. Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pendidikan akan berkoordinasi yang akan menggung biaya perawatan sepenuhnya." Katanya. (Don).

POLITIK ANGGARAN DAN TERSISIHNYA PERAN AKADEMISI SERTA LSM

Plt. Walikota Bekasi pada tanggapannya di paripurna minggu lalu berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dapat disahkan akhir tahun 2011. Sayangnya skema perencanaan anggaran yang sudah jelas waktu dan jadwalnya masih sering terabaikan karena keterlambatan pembahasan. Hal tersebut yang membuat prihatin Adi Bunardi dari Mata Bekasi saat dimintai komentar proses penganggaran APBD Kota Bekasi tahun 2012. Keprihatinannya karena sampai saat ini masih terdapat permainan dalam pengesahan APBD sehingga berakibat pada molornya pengesahan anggaran. Seperti diketahui melalui media cetak dan televisi, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap sekretaris Kota Semarang dan 2 anggota DPRD kota Semarang. Ternyata, menurut Adi, di Kota Bekasi pun masih terjadi hal yang serupa. Adi menjelaskan, masih terjadinya praktik tersebut dalam pengesahan APBD sering membuat APBD tahun 2012 kota Bekasi terlambat untuk disahkan dan berakibat pada keterlambatan serta terancamnya pelaksanaan program pembangunan daerah. Pada akhirnya masyarakat sangat dirugikan dalam hal pelayanan masyarakat di Kota Bekasi. Dalam pengesahan APBD Kota Bekasi yang nilainya hampir Rp. 2 trilyun sering kali mengalami perubahan di tengah tahun akibat mepetnya waktu pelaksanaan karena keterlambatan. "Ya keterlambatan pengesahan APBD itu terjadi karena politik anggaran DPRD yang obsesif dan tidak berorientasi pada kepentingan publik secara luas. " Kata Adi. Lebih lanjut dijelaskannya, masing-masing fraksi di DPRD Kota Bekasi berpikir pragmatis dalam pengesahan APBD serta tidak memiliki skala prioritas kebutuhan pembangunan publik. Salah satu contoh adalah penganggaran kantor baru yang menurut anggota DPRD Kota Bekasi sendiri tidak terlalu prioritas. Sedangkan harapannya pada penyampaian Plt. Walikota Bekasi agar APBD 2012 dapat disahkan pada akhir tahun 2011 dikatakan terlalu sulit kalau situasinya belum berubah. Oleh sebab itu dirinya mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam proses penganggaran dengan menjadikan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Tentunya masih sangat berat bagi Kota yang rencananya mendapatkan Rp. 34 milyar lebih Dana Alokasi Khusus pada APBD 2012. "Sebagai solusi APBD partisipatoris dan berbasis kinerja harus dibahas secara terbuka yang melibatkan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan kalangan akademis." Ujarnya. (DON).

GEMA BEKASI PERTANYAKAN PERENCANAAN APBD KOTA BEKASI

Gerakan Mahasiswa (GEMA) Bekasi kemarin (29/11) melakukan unjuk rasa di depan pintu Gerbang gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. GEMA Bekasi melalui juru bicaranya Abudin meminta agar DPRD Kota Bekasi transparan dalam melakukan tugasnya. Abudin mempertanyakan banyaknya mata anggaran yang masih copy paste dalam penyusunan RAPBD 2012. Selain itu dalam pandangan GEMA Bekasi, sampai hari ini tidak memiliki perspektif sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bekasi. "Kami berharap wajah APBD mengutamakan sektor pendidikan dan Kesehatan." Katanya. GEMA Bekasi datang ke Gedung DPRD Kota Bekasi dengan membawa spanduk bertuliskan Aksi tolak APBD Kota Bekasi yang tidak tepat sasaran. Beberapa karton bertuliskan, "APBD dari Rakyat untuk Rakyat.", "Stop Mafia Anggaran dalam APBD." dan "Salurkan APBD ke Masyarakat Bekasi.". Aksi unjuk rasa sendiri diikuti oleh sekitar 20 mahasiswa dari beberapa kampus di Kota Bekasi. Mereka dijaga 2 kompi dari polres metro Bekasi dan puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi. Petugas sendiri menutup pintu gerbang DPRD Kota Bekasi yang dipasangi spanduk GEMA Bekasi. APBD Kota Bekasi yang besarnya Rp 2 trilyun lebih dinilai Abudin masih syarat dengan kebohongan karena tidak melalui system penganggaran yang benar, "Sehingga wajar kalau APBD kota Bekasi masih salah sasaran." Imbuhnya. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta agar DPRD tidak takut-takut untuk melakukan penghapusan anggaran-anggaran yang tidak wajar. GEMA Bekasi mensinyalir praktik mafia anggaran masih terjadi dalam proses penyusunan APBD 2012. Saat unjuk rasa berlangsung negosiasi untuk bertemu anggota DPRD kota Bekasi tidak dapat dilangsungkan karena anggota DPRD Kota Bekasi tidak Berada ditempat satupun. Seluruh anggota DPRD Kota Bekasi melakukan kunjungan ke daerah-daerah tempat mereka dipilih. Akhirnya perwakilan GEMA Bekasi ditemui oleh bagian Humas Sekretariat DPRD (sekwan) Kota Bekasi. Hasil kesepakatan yang dicapai oleh GEMA dan Humas Sekwan adalah kehadiran GEMA di gedung DPRD Kota Bekasi akan disampaikan pada anggota DPRD Kota Bekasi dan spanduk GEMA tidak dicopot sampai mereka dipertemukan dengan wakil rakyat kota Bekasi. (Don).

PT. GTJ BANTAH TPST BANTAR GEBANG CEMARI LINGKUNGAN SEKITAR

Pimpinan PT. Godang Tua Jaya secara tegas membantah bahwa aktivitas daur ulang yang mereka operasikan memberidampak bagi warga sekitar Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang (25/11). Rekson Sitorus SH., selaku pimpinan PT. GTJ, menganggap tuduhan tersebut sebagai fitnah bagi perusahaannya yang diberi kepercayaan oleh pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi. Dijelaskannya, sampai saat ini TPST Bantargebang masih beroperasi seperti biasa tanpa ada persoalan yang dihadapi baik tekhnis maupun operasionalnya. "Tidak benar kalau TPST Bantar Gebang bermasalah dengan mesinnya." Kata Ronny sapaan akrab Rekson Sitorus. Sedangkan hal tercemarnya kali Jambe yang digembar-gemborkan oleh beberapa pihak, Ronny mengatakan sudah salah tuduh pada pengelola TPST Bantar Gebang. "Mana mungkin kali Jambe yang berada di Tambun, lalu pencemarannya dipersalahkan pada pengelola TPST Bantar Gebang." Jelasnya. Ronny meminta pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebersihan lingkungan hidup untuk melakukan penelitian yang valid sebelum mengumumkannya. Salah tuduh yang dialami pengelola TPST Bantar Gebang sudah sering menjadi target tuduhan persoalan lingkungan hidup di Bekasi. Sayangnya pengelolaan TPST Bantar Gebang sampai saat ini masih sesuai prosedur dan sesuai dengan kontrak kerjasama yang disepakati. Sumber informasi yang tidak baik menyebabkan pemberitaan menjadi buruk bagi pengelola TPST Bantar Gebang. Bahkan kadang informasi yang diperoleh tidak melalui penelitian, dikatakannya, menyebabkan pemberitaan yang simpang siur. Oleh karena itu, Ronny meminta atensi dari pemkot Bekasi pada perbaikan persoalan lingkungan hidup diwaktu yang akan datang. Seperti pencemaran yang berakibat air kali/sungai tercemar e-coly setelah dilakukan penyelidikan banyak disebabkan oleh oknum swasta yang mengelola sedot WC. Pembuangan air tinja sembarangan di wilayah kota Bekasi yang ternyata banyak menyebabkan pencemaran air kali/sungai. Ronny berharap ada upaya dari pemkot Bekasi untuk menindak tegas oknum yang dengan sengaja dan tanpa pengelolaan limbah mencemari lingkungan. "Saya berharap perhatian dari Plt. Walikota Bekasi agar meningkatkan kinerja dan memperbaiki kebijakannya dibidang lingkungan hidup." Kataanya. (Don).