TIDAR GOWES 2011 SEMARAKKAN PROTOKOL SUDIRMAN

Ratusan sepeda tampak di-gowes santai oleh para peserta Tunas Indonesia Raya (TIDAR) GOWES 2011 disepanjang jalan Jend. Sudirman di hari minggu (27/11) bertepatan dengan tahun baru Islam 1433 Hijriah. Jalan raya di sekitar Jakarta sendiri terlihat lengan, sepi dari arus lalu lintas seperti hari minggu biasanya. Kegiatan sepeda santai yang diadakan pengurus TIDAR Jakarta Selatan tersebut bertemakan "The Biggest Fixed Event On 2011" terlihat meriah ditengah-tengah jantung Kota Jakarta. Tampak peserta menggunakan sepeda fiksi mengayuhnya dengan santai dijalur median tengah Jalan Jend. Sudirman yang sepi tanpa kendaraan bermotor. TIDAR Gowes 2011 terselenggara berkat kerjasama organisasi kepemudaan tersenut dengan beberapa sponsor seperti McDonald, 99Ers FM, Eleven 7, Ride Bike, Rocket Company dan lain-lain. Kegiatan Tidar Gowes sendiri merupakan agenda rutin yang diadakan oleh Organisasi pemuda underbow partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Informasi tentang kegiatan sendiri banyak disampaikan melalui twitter dan facebook oleh Budi satrio Djiwandono salah satu Wakil Ketua TIDAR Pusat.(Don).

PIHAK PERUSAHAN KEBERATAN KENAIKAN UMK

Delapan puluh persen dari sekitar 800 perusahaan yang berdomisili di Kota Bekasi keberatan untuk mengupah karyawannya sesuai besar Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi 2012 yang ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Sebanyak 37,5 persen dari perusahaan yang berkeberatan itu akan mengajukan penangguhan bersama ke gubernur. Kepala Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi Purnomo Narmiadi mengatakan, pengajuan penangguhan disampaikan karena perusahaan-perusahaan yang merupakan industri kecil sampai menengah itu tak memiliki kemampuan untuk menggaji karyawannya sebesar itu. "Bagi perusahaan besar, tidak masalah, tapi jumlahnya hanya dua puluh persen. Di Kota Bekasi yang banyak adalah industri kecil. Mereka yang tak sanggup dan akan mengajukan penangguhan," ucap Purnomo saat dihubungi Rabu (23/11). Dikatakan Purnomo, tidak semua perusahaan yang berkeberatan akan mengajukan penangguhan. Sebab untuk menangguhkan pelaksanaan penggajian sesuai UMK, tetap ada persyaratan yang harus dipenuhi. Persetujuan penangguhan pun ada di tangan gubernur. Oleh karena itu, perusahaan yang keberatan tapi tidak akan mengajukan penangguhan akan membuat kesepakatan mandiri dengan serikat pekerja di tempatnya masing-masing. Komunikasi personal dengan serikat pekerja di masing-masing perusahaan diyakini lebih efektif daripada keberatan disampaikan melalui aksi demonstrasi. "Kalaupun tidak mengajukan penangguhan, perusahaan yang akhirnya menuruti hasil penetapan UMK akan melakukan efisiensi jumlah karyawan demi menghindari pembludakan ongkos produksi," ucapnya. Sementara itu, rencana buruh melumpuhkan Kota Bekasi dengan menggelar aksi besar-besaran urung dilaksanakan. Buruh masih memberikan kesempatan bagi Dewan Pengupahan Kota (DPK) Bekasi untuk merevisi hasil penetapan UMK. "Semalam kami melakukan koordinasi untuk memberi kesempatan pemerintah membahas ulang UMK Bekasi. Namun jika pembahasan revisi tak dilakukan, aksi akan kami eksekusi. Ribuan buruh kami kerahkan untuk menutup jalan-jalan protokol," kata Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Bekasi Masrul Zamba. Terpisah, Ketua DPKota Bekasi yang juga menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Abdul Iman mengatakan undangan pembahasan revisi sudah digelar olehnya untuk ketiga kalinya, sejak keputusan gubernur keluar. Akan tetapi anggota DPK yang hadir tidak pernah memenuhi kuorum. "Kalau kuorumnya saja tidak terpenuhi, DPK tidak dapat memutuskan apa pun. Apalagi sampai harus merekomendasi revisi besar UMK," katanya. (*).

DI KOTA BEKASI BURUH TUNTUT UMK DIREVISI, BURUH SWEEPING PABRIK

Ribuan buruh kembali menggelar aksi menuntut kenaikan Upah Minimum Kota (UMK). Kali ini para buruh sempat melakukan sweeping ke perusahaan untuk mengajak rekan-rekan mereka mengikuti aksi. Bahkan, ribuan buruh tersebut melakukan aksi pemblokiran jalan di tengah jantung Kota Bekasi. Akibatnya, arus lalu lintas di jalan Ahmad Yani, Bekasi, Rabu (24/11/2011), macet total. Aksi sweeping yang dilakukan para buruh guna mengajak rekan-rekan mereka ini dilakukan di beberapa perusahaan di wilayah Kota Bekasi. Menurut Amir Mahfud, Ketua Bidang Organisasi FSPMI, aksi ini menuntut kenaikan upah minimum kota dari Rp. 1,2 juta menjadi Rp. 1,8 juta. Namun tuntutan para buruh ini belum disepakati pemerintah Kota Bekasi. Amir mengatakan, aksi ini akan terus digelar hingga tuntutan para buruh dipenuhi. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan ribuan buruh masih melakukan demo. (*).

DARIP POSITIF BERPASANGAN DENGAN JEJEN

Tiga pasang calon bupati/wakil bupati, dua merupakan incumbent dijadwalkan hari ini, Kamis (24/11) akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Bekasi. Ketua Pokja Pemilihan pada KPU Kabupaten Bekasi, Zaki Hilmi S Ag, mengatakan, sesuai jadwal batas akhir pendaftaran adalah Rabu pukul 24:00. Ketiga pasang calon yang sudah mengkonfirmasikan waktu untuk datang mendaftar ke KPU masing-masing sesuai urutan waktu (jam) adalah pasangan Drs H. Darip Mulyana-H.Jejen Sayuti (diusung PDIP dan sejumlah partai koalisi), H.Sa’duddin-Jamalulail Yunus (PKS) dan Neneng Hasana Yasin-Rohim Mintaredja (Golkar-Demokrat). Darip merupakan Wakil Bupati Bekasi incumbent, dan Jejen Sayuti kini anggota DPRD dan juga Ketua PDI-P Kabupaten Bekasi. Sedangkan Sa’duddin adalah Bupati Bekasi incumbent berpasangan dengan Jamalulail Yunus yang merupakan Dekan Universitas Negeri Semarang. Adapun Neneng adalah pengurus DPD Golkar Jawa Barat, dan Rohim Mintaredja kini anggota DPRD Kabupaten Bekasi, juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi. Wakil Koordinator Jaringan Media Bekasi Pro Otonomi Daerah (Jamesbond), Jainudin Purwakasi, dengan hanya tiga pasang calon yang mendaftar, berarti perolehan suara dalam pemilukada kali ini lebih memenuhi legitimasi. “Dengan hanya tiga pasang calon, berarti pemenang punya suara di atas 35 persen. Beda jika calon lebih dari 4 pasang, 25 persen suara saja bisa menang,” tandas Jaenudin. Dari tiga calon bupati yang bakal tampil hanya Darip Mulyana yang berasal dari birokrat. Darip yang juga Ketua Partai Golkar Bekasi yang tidak diusung partainya, langsung direbut PDIP dan sejumlah partai koalisi, antaranya PPP, PKB dan Partai Karya Perjuangan. (*).

SITU DI TANGSEL AKAN DILENGKAPI JOGGING TRACK

Seluruh situ atau danau di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, akan dilengkapi dengan jogging track sebagai upaya perlindungan penggunaan lahan untuk kegiatan komersial. "Nantinya, selain bisa digunakan sebagai tempat olah raga bagi masyarakat, keberadaan jogging track juga dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan situ dari yang bersifat komersil," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Tangerang Selatan Rahmat Salam ditemui dalam acara pesta rakyat di Situ Ciledug. Di Kota Tangsel, terdapat beberapa situ seperti Situ Pamulang atau Tujuh Muara Kecamatan Pamulang, Situ Parigi Kecamatan Pondok Aren, Situ Rawa Kutuk Kecamatan Serpong Utara, Situ Gintung Kecamatan Ciputat Timur. Kemudian, Situ Legoso Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rumpang dan Situ Kayu Antap Kecamatan Ciputat dan Situ Bungur Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur. Dari seluruh situ tersebut, kata dia, Situ Legoso Kecamatan Ciputat Timur, Situ Rumpang Kecamatan Ciputat, Situ Bungur Kecamatan Ciputat Timur dan Situ Kayu Antap di Ciputat telah beralih fungsi yang mengakibatkan penyempitan. "Situ Legoso misalnya, sebelumnya luasanya mencapai empat hektare sekarang tinggal satu hektara, Situ Rumpang dari luas sebelumnya 1,74 hektare menjadi 1,70 hektare. Situ Bungur dari luas sebelumnya 3,25 hektare mengerucut menjadi 2,60 hektare," ujarnya. Alih fungsi lahan situ itu, terjadi saat Tangsel belum berdiri dan masih menyatu dengan wilayah Kabupaten Tangerang. "Pada setiap situ itu, selain akan dibangun jogging track juga dipasang lampu penerangan yang memadai," katanya. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Tangsel Dedi Priyadana secara terpisah mengatakan, masih menunggu penyerahan situ sebagai aset daerah. Pengelolaan situ merupakan wewenang pemerintah pusat. "Pemerintah pusat dan Dinas Bina Marga Provinsi Banten telah melakukan penandatangan kerja sama penyerahan enam dari sembilan buah situ yang ada di Kota Tangsel. Selanjutnya kami masih menunggu situ mana yang diserahkan pengelolaannya kepada Tangsel dari Pemprov Banten," katanya. Dengan penyerahan tersebut, maka perawatan dan pengelolaan situ yang ada di Tangsel akan dialokasikan dari APBD, dan dalam melakukan pemantauan serta perbaikan, lebih mudah. "Saat ini pun kami masih menunggu soal berapa banyak situ yang akan diserahkan dari Provinsi Banten kepada Tangsel untuk pengelolaannya," kata Dendy. (*).

PASAR RAKYAT SEMARAKKAN MASYARAKAT TANGSEL

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, menyelenggarakan pasar rakyat dengan menyediakan beraneka macam makanan secara gratis kepada masyarakat. "Semua jenis makanan yang kami siapkan, tidak dijual atau gratis. Masyarakat boleh menyantap semua makanan yang telah di sediakan," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan, Musiyati di Tangerang, Kamis (24/11/2011). Musiyati mengatakan, acara pasar rakyat dilaksanakan selama satu hari yakni hari Kamis (24/11) dimulai sejak pukul 09.00 WIB hingga 15.00 WIB dengan lokasi di Lapangan WaliKota Tangerang Selatan. " Adapun penyelenggaraan pasar rakyat ini sebagai bagain dari rangkai memperingati hari Ulang Tahun ke-3 Kota Tangerang Selatan dengan maksud memberikan sesuatu secara gratis kepada masyarakat," katanya. Kemudian, dalam acara pasar rakyat ini, pihaknya telah menyiapkan 60 stand yang nantinya akan diisi oleh Industri Kecil Menengah, SKPD Pemkot Tangerang Selatan dan toko waralaba serta jajanan. Mengenai jenis makanan yang disediakan, ditambahkan Musiyati, bila terdapat beraneka jenis seperti pempek, siomay, bakso, nasi uduk dan berbagai minuman ringan. "Semuanya boleh dimakan oleh masyarakat yang datang dan tidak bayar," katanya. Selain itu, panitia juga telah menyediakan ribuan paket sembako murah seperti minyak goreng dan gula pasir. Bahkan, toko waralaba yang terlibat dalam kegiatan ini, menjual harga makanan atau sembako dengan harga terjangkau. (*).

DI TANGSEL TIDAK BOLEH ADA GEDUNG MEMILIKI KETINGGIAN 49 METER DI PONDOK CABE

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Banten, membuat aturan seluruh gedung hanya boleh memiliki ketinggian 49 meter dari radius tiga kilometer Lapangan Udara Pondok Cabe, Pamulang. "Untuk ketinggian gedung di sekitar Lapangan Udara Pondok Cabe, Pamulang, ketinggiannya tidak boleh melebihi 49 meter," kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, Eddy Malonda di Tangerang, Kamis (24/11). Dikatakan Eddy, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, telah menerima surat dari TNI AU sebagai pemilik lapangan udara Pondok Cabe. Isinya, lahan tersebut merupakan asset TNI dan daerah khusus pertahanan. Sebelumnya, kata Eddy Malonda, pemerintah daerah dan DPRD Kota Tangsel awalnya mewacanakan landasan pacu yang berada di Kecamatan Pamulang tersebut sebagai ruang terbuka hijau yang dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Namun, karena adanya surat keputusan TNI AU maka rencana tersebut urung dilaksanakan. Atas itu juga, demi menjaga keselamatan penerbangan, Pemerintah Kota Tangsel membuat pembatasan ketinggian gedung radius 3 Km dari landasan pacu. "Keputusan pembatasan ketinggian gedung semata untuk menghindari gangguan jarak pandang pilot pesawat saat take off maupun landing. Maka, kami membuatkan aturan tersebut," katanya. Meski demikian, untuk beberapa wilayah lainnya seperti di Kecamatan Serpong, Pondok Aren, Setu, Serpong Utara dan beberapa kelurahan di Pamulang maupun Ciputat, larangan tersebut tidak berlaku. Artinya, pengusaha diperbolehkan membangun gedung dengan ketinggian diatas 49 meter. "Setelah jarak yang ditetapkan, maka pengusaha diperbolehkan membangun gedung dengan ketinggian diatas 49 meter. Tujuannya agar tidak menganggu pesawat di area sekitar," katanya menjelaskan. Ditambahkan Eddy Malonda bila rencana Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membangunan gedung dengan jenis vertikal akan tetap direalisasikan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir penggunaan lahan. Ke depannya, Kota Tangsel memang diwacanakan sebagai kota gedung bertingkat. Baik untuk hunian berjenis apartemen hingga rusunawa, hingga kantor-kantor pemerintahan. Ketua Pansus RT/RW DPRD Kota Tangsel Heri Soemardi menerangkan landasan pacu Pondok Cabe awalnya memang direncanakan sebagai ruang terbuka hijau. Mengingat Kota Tangsel minim lahan dan masih kekurangan RTH sesuai perintah undang-undang minimal 20 persen dari luas daerah. Namun, niatan tersebut urung dilaksanakan karena memang dinyatakansebagai asset pertahanan negara. "Kami sudah berkoordinasi dengan pengelola landasan udara dan tidak bisa dipindah dan dialih fungsikan untuk RTRW," katanya. (*).