INSTITUSI PENDIDIKAN TUNGGAK PAJAK

Sedikitnya 35 perusahaan dan lembaga pendidikan di Kota Bekasi mengalami penunggakan pajak. Total tunggakan pajak perusahaan tersebut terjasdi sejak tahun 2008 lalu dengan besaran mencapai Rp 41 milyar lebih.

Hal tersebut diungkapkan Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (Sapulidi) dalam ketengan persnya, Selasa (2/3). Menurut Direktur Bidang Sosial, Sapulidi, Tengku Imam Kobul Yahya data penunggakan pajak tersebut terkuak dari hasil audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam audit itu kata dia, sedikitnya 35 perusahaan dan lembaga pendidikan yang ada di Kota Bekasi penunggak pajak, yang paling banyak PT.Karsindo Utama (Pengelola Bekasi Hypermarket) yang berlokasi di Jalan A Yani, Kota Bekasi dengan total tunggakan mencapai Rp832 juta, PT Metropolitan Land pemilik Metropolitan Mall Bekasi sebesar Rp536 juta, yang ketiga PT Widya Sakti Kusuma sebesar Rp 239 juta.

"Ini menunjukan kepada masyarakat bahwa pengusaha yang ada di Bekasi ini tidak memiliki kesadaraan membantu negara dalam membayar pajak. Adapun data pajak bumi dan bangunan tahun 2008 (sampai dengan 25 september 2008) belum dilunasi sebesar Rp26 miliar dan sanksi administrasi sebesar Rp538 juta belum dapat dipungut, dan perusahaan tersebut akan diaudit lagi oleh BPK pada bulan April 2010, namun hutang mereka di tahun 2008 lalu saja belum diselesaikan, "tegasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, selain tiga perusahaan tadi ada nama-nama perusahaan besar lainnya yang menunggak pajak seperti PT Arnott's Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi dengan total tunggakan sebesar Rp133 juta, PT Kertas Bekasi Teguh sebesar Rp128 juta, lalu PT Bina Nusantara, Medan Satria sebesar Rp159 juta, Perum Perumnas sebesar Rp120 juta, ada juga lembaga pendidikan penunggak pajak seperti Universitas Gunadarma sebesar Rp94 juta.

Maka dari itu kata Teuke Imam Kobul Yahya, pihaknya meminta kepada para penunggak pajak tersebut segera menyelesaikan persoalan tersebut, selain itu juga Pemkot didesak untuk lebih intens mesosialisasikan wajib pajak terutama Pajak Bumi Bangunan serta memberi sanksi terhadap penunggak pajak denda sesuai UU No.12 tahun 1985 jo UU No.12,tahun 1994 tentang Administrasi pasal 11 ayat (3),(4), dan (5) membayar 2% administrasi perbulan bagi yang tidak melunasi PBB sesuai jatuh tempo, sesuai dengan UU No.19 tahun 1997 yang sudah direvisi menjadi UU.No19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Dan Pemkot Bekasi juga mengawasi dan memberi sanksi hukum bagi petugas-petugas pajak dilapangan yang coba 'bermain mata' dengan para pengusaha pengemplang pajak.

Ketika hal itu dikonfirmasikan ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Gunawan Sidauruk membenarkan bahwa memang di Bekasi banyak 'perusahaan nakal' yang menunggak pajak dan hingga kini pun untuk pajak lainnya BPK tidak dapat memperoleh akses atas data seperti pajak restoran, hotel dan parkir swasta ini disebabkan adanya pembatasan yang dilakukan oleh pemilik atau pengelola pajak tersebut, dan alasan perusahaan tersebut menunggak pajak karena pemilik perusahaannya tidak berdomisili di Kota Bekasi.

"Para pengusaha atau pemilik perusahaan beralasan macam-macam ada yang karena masalah domisili pemilik diluar Kota Bekasi,atau karena perusahaan ini cuma cabang jadi tidak mau bayar pajak,bahkan ada lembaga pendidikan yang belum ada ijinnya sudah beroperasi dan ketika diminta bayar pajak mereka mengelak kalau mereka membayar pajaknya di Jakarta," ujar petugas BPK berperawakan tegap.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi, Purnomo Nardia yang juga Direktur Utama PT Arnotts Indonesia membantah hal tersebut.
Menurut Purnomo, setiap tahunnya anggotanya selalu taat membayar pajak dan jumlahnya sesuai SPPT yang diberikan pihak kecamatan. "Tadi saya sudah konfirmasi pada semua anggota yang dituduhkan BPK menunggk pajak, ternyata memang tidak ada yang menunggak dan itu dibuktikan dengan SPPT yang kami terima".tegasnya. Don.

Rasional Jika BJB Kota Bekasi Minta Kenaikan Anggaran

Sejumlah tokoh masyarakat dan pengamat perekonomian di Kota Bekasi mendukung keinginan dari Bank Jabar Banten cabang Bekasi yang meminta kenaikan anggaran sebesar Rp10 miliar karena dianggap berprestasi positif terhadap pendapatan daerah Kota Bekasi.

Seorang tokoh masyarakat yang juga Direktur Executive LSM Satuan Pemuda Lingkar Demokrasi (Sapulidi),DR.Bambang Istianto,Msi menyatakan dari deviden yang dihasilkan oleh Bank Jabar Banten cabang Kota Bekasi di tahun 2009 untuk kas daerah sebesar Rp3 miliar merupakan prestasi yang cukup signifikan mengingat APBD untuk BJB tahun 2009 sebesar Rp14 miliar.

"Prestasi tersebut saya yakin masih bisa ditingkatkan di tahun 2010 dan juga di tahun 2011,jadi sangat rasional jika BJB dinaikan anggarannya agar PAD Kota Bekasi juga bisa terbantu."katanya.

Sementara itu pengamat perekonomian Kota Bekasi Siswandi Yusuf,SE menilai bahwa Bank Jabar Banten cabang Bekasi juga sangat memperioritaskan perkreditan untuk UMKM,ini bisa dilihat perkembangannya ditahun 2008 sebesar 33% dan meningkat menjadi 44% ditahun 2009.

"Saya bahkan mengusulkan agar DPRD Kota Bekasi juga mendesak kenaikan jumlah saham investasinya di BJB yang tadinya 0,8% kalau bisa menjadi 2% dari total seleruhan saham."jelasnya.

Secara terpisah Pemimpin Bagian Pemasaran Bank Jabar banten cabang Bekasi,Denny Mulyadi saat diminta konfirmasinya mengatakan bahwa BJB meyakini jika anggaran ditahun 2011 dinaikan sebesar Rp10 miliar maka akan bisa memberikan keuntungan bagi kas daerah minimal Rp6 miliar bahkan bisa lebih lagi.

"Dan juga BJB akan lebih memperluas jaringan kantor pelayanannya,mudah-mudahan bisa di semua kecamatan yang ada di Kota Bekasi. Selain itu peningkatan perkreditan kepada usaha kecil menengah dan mikro akan terus dijalankan sesuai dengan visi dan misi BJB."tutur Denny.

Di tahun 2010 ini menurut Denny Mulyadi rencananya BJB juga akan memaksimalkan perkreditan di sektor produktif sebesar 60% dan sektor konsumtif sebesar 40%,karena ditahun 2008 sampai 2009 sektor konsumtif terlalu besar yaitu 72,27% sedangkan sektor produktif cuma 27,73%. Don.

HUT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KE-60 DI PLAZA PATRIOT

HUT ke-60 Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) di Plaza Patriot Kota Bekasi berlangsung meriah dan diikuti anggota SatPol PP Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Subang. Korps SatPol PP di usianya yang ke-60 semakin memiliki peranan penting dan yang utamanya diharapkan adalah menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah (PERDA).

Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad dalam amanatnya yang membacakan sambutan menteri dalam negeri memperingati HUT ke-60 SatPol PP berisi harapan agar SatPol PP dapat berperan lebih aktif dalam penegakan peraturan daerah disetiap teretori pemerintahan daerah. Dengan demikian keberadaan SatPol PP kedepan akan lebih profesional. Sehingga peran dan tugas SatPol PP dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yaang ada akan emakin baik dan bermanfaat dalam sebuah sitem pemerintahan daerah.

Acara HUT ke-60 juga dihadiri para KaSatPol PP pemda tersebut, juga dihadiri dandim 0507, Dan Rem Wijayakarya, unsur muspida dan juga PNS dilingkungan pemerintah Kota Bekasi. Kegiatan upacara peringatan berjalan dengan hikmat. Setelah upacara selesai anggota SatPol PP memperagakan beberapa atraksi diantaranya Senam Borgol, Senam Tongkat, Beladiri dan praktik peamanan Paukan anti Huru Hara (PHH) serta Pengendalian Massa yang dilengkapi Tameng dan Tongkat Pemukul.

Sesi ramah-tamah yang dilakukan di Balai Patriot juga dihadiri Wakil Walikota Bekasi H. Rahmat Effendi S.Sos., M.Si. Dalam acara ini selain ramah-tamah dari antar anggota, KaSatPol PP, dan pimpinan juga menampilkan hiburan musik Dangdut. Beberapa anggota yang berbakat diantaranya menyumbangkan suaranya di atas panggung. Wakil Walikota menyempatkan diri untuk mengocok door prize berupa 2 pesawat TV 21 flat yang dibacakan KaSatPol PP Kota Bekasi Dedy Djuanda. (Don).

PEMBANGUNAN FLY OVER JALAN AHMAD YANI TINGKATKAN AKSESBILITAS TRANSPORTASI KOTA BEKASI

Pemancangan tiang pancang pertama fly over (jalan layang)seusai Gubernur Jawa Barat meresmikan seluruh proyek infrastruktur di Kota Bekasi adalah awal dari seluruh kegiatan Investasi PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. di Kota Patriot. Proyek jalan layang senilai Rp. 170 milyar itu memiliki panjang 1 kilo meter dan lebar 19 meter yang menghubungkan jalur Utara dan Selatan Kota Bekasi.

Selain kegiatan tersebut pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-13 Kota Bekasi bertepatan pada tanggal 10 Maret 2010 juga dijadikan Kota Bekasi Berbenah meraih Visi - Misinya sebagai Kota yang SEHAT, CERDAS dan IHSAN. Beberapa kegiatan yang diresmikan dan peletakan batu pertama pada HUT ke-13 Kota Bekasi adalah pembangunan Kantor Kelurahan Kali Baru, Pembangunan Puskesmas, Rehabilitasi SMU 8 Bekasi, Rehabilitasi Jalan Raya Pekayon - Pondok Gede (lanjutan), Pembangunan Gedung Pusat Pemerintahan 10 Lantai dan Pembangunan Stadion Olah Raga.

"Keseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam menyelesaikan seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur mengalami perkembangan pesat dengan bantuan serta kerja secara bersama-sama." tegas Ahmad Heryawan yang datang kesatu-persatu lokasi pembangunan. Secara umum pemerintah provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan pada perbaikan dan peningkatan sebesar 100%. Dengan dana secara keseluruhan Rp. 1 trilyun lebih diseluruh pelosok Jawa Barat.

Ahmad Heryawan berharap PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. dapat melakukan kegiatan pembangunan jalan layang di wilayah Kota Bekasi lainnya. Jalan Layang Ahmad Yani sendiri nantinya akan memiliki 4 jalur dengan ketinggian 7 meter akan melewati jalan Sudirman, rel kereta api (KA), dan jalan Pangeran Jayakarta. "Nantinya jalan layang ini akan tetap diberi nama Jalan Ahmad Yani walau akan berujung di jalan perjuangan." imbuh Herman Nagaria salah atu manager PT. SUMMARECON AGUNG Tbk.

Secara umum dengan jalan layang tersebut dapat diharapkan dapat meningkatkan akses antara Bekasi Utara dan Bekasi selatan secara langsung. Dalam pembenahan transportasi juga akan berpengaruh signifikan pada dunia usaha yang dilakukan masyarakat. Herman Nagaria juga menambahkan bahwa PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sangat mengutamakan kepentingan umum. Sehingga jalan layang sebagai peningkatan aksesibilitas wilayah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Wisma Asri, Pejuang, Marga Mulya. Setelah jadi tidak hanya warga perumahan dan kawasan komersil Kota SUMARECON BEKASI yang dapat menikmati akses jalan layang tersebut.

PT. SUMMARECON AGUNG Tbk. sendiri memperoleh ijin dari Walikota Bekasi H. Mochtar Mohamad untuk dapat melakukan pengembangan kawasan seluas 250 hektar. Saat ini pengembang baru dapat memiliki lahan seluas 140 hektar. Dengan Lokasi strategis ditengah-tengah pusat Kota Bekasi, Kota SUMMARECON Bekasi dalam beberapa menit dapat mengakes langung tol Jakarta-Cikampek dari exit Tol Bekasi Barat. Dan ke depan dalam 25 menit setelah double track rel KA terbangun sudah sampai ke stasiun dukuh Atas melalui alat tranportasi massal KA. Total biaya yang akan tersserap dalam pembangunan Wilayah Kawasan hunian dan komersil menelan biaya Rp 25 Trilyur ecara bertahap tersealisasi sebagai Kota SUMMARECON Bekasi. (Don).

VIT AND PROPER TEST, MENGUJI KELAYAKAN CALON SEKDA KOTA BEKASI

Sejak pertengahan tahun 2009 banyak anggota organisasi kemasyarakatan dan mahasiswa mempersoalkan perpanjangan sekretaris daerah (SEKDA) Kota Bekasi yang menurut mereka perpanjangannya terlalu lama. Semenjak diangkat menjadi Sekda pada tahun 2004, Drs. Tjandra Utama Effendi mulai membangun sistem dan meningkatkan kualitas adminitrasi serta tata negara dalam pemerintahan di Kota Bekasi. Banyak hasil yang dapat dicapai dalam kurun 2004-2009 yang telah dirasakan masyarakat Kota Bekasi.

Pembangunan terlihat pesat sekali pada medio Mei 2008 sampai dengan sekarang. tentunya ini merupakan kerja keras seorang sekda dalam membantu Walikota dan Wakil Walikota dalam memutar roda pemerintahan. Dibutuhkan sumber daya manusia yang handal untuk dapat memerankan tugas dan fungsi seorang administratur pemerintahan daerah setingkat Kotamadya. Dengan 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan mobilitas dan kecerdasan sangat menentukan dalam menjalankan tanggungjawab dalam sebuah sistem pemerintahan.

Kemampuan untuk menguasai pengetahuan agar kekayaan daerah dapat terkelola dengan baik, memiliki kinerja special agar dapat mengawal koordinasi dan konsolidasi wilayah seluas kota Bekasi dengan kompleksitas persoalannya. Menjadi dirigen dari sebuah orkestra dengan keanekaragaman sumberdaya dan budaya yang terdapat dalam pemerintahan Kota Bekasi. Sehingga masa jabatan harus dinomor duakan setelah figure dan berbagai aspek kemampuan tersebut di atas.

Namun tetap saja masa kerja tetap ada batasannya dalam sebuah perjalanan karir birokrasi seorang pejabat daerah. Pemda kota Bekasi sangat membutuhkan mekanisme untuk dapat menghasilkan seorang sekretaris daerah yang memiliki kualifikasi menata kelolakan pemerintahan secara efektif dan efesien. Diantara sekian banyak dan tentunya untuk menjawab kebutuhan publik rasanya Vit and Proper Test adalah jawaban yang paling pas untuk dapat menentukan pengganti Drs. Tjandra Utama Effendi MM. M.Ba.

Sebuah uji kemampuan dan kelayakan yang fair play, bebas dempul dan demokratis. tentunya berbeda jauh dengan model Pilkada dalam menentukan sosok yang akan dipilih menjadi pemimpin. Dalam Vit and Proper Test Sekda Kota Bekasi menurut saya akan banyak ditentukan oleh pengalaman, jam terbang dan pengetahuan. Kemampuan dalam bekerja, mengenali wilayah, keahlian dalam penyelesaian masalah dan pengetahuan tata kelola pemerintahan adalah poin center dalam pelaksanaan Vit and Proper Test.

Hal siapa saja yang dapat mengikuti kegiatan Vit and proper test mari kita serahkan pada walikota, wakil walikota dan BaPerJaKat Kota Bekasi. Dari beberapa yang saya lihat potensial adalah Bapak H. Achmad Zulnaini, Bapak H Dedy Djuanda, Bapak H. Momon Sulaeman, Bapak H. Kodrato, Bapak H. Ir. Dudi Setiabudi, Bapak H. Dadang Hidayat, Bapak H. Agus Darma, dan Bapak H. Eddy Sukarna dan Bapak H. Aan Suhanda. Bersama tulisan ini saya mengajak seluruh potensi dan komponen mayarakat Bekasi untuk sama-sama memberi sumbangsih pemikiran dalam menentukan sosok/ figure sekda Kota Bekasi agar pemerintahan kota Bekasi dapat semakin maju dan berprestai dalam pelayanan masyarakatnya. (DON)

NB: Panelisnya usulan dari saya adalah Rektor UNISMA, Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Bekasi, Pak Eep Saefulloh Fatah (dosen saya di NGO Managemen Bersertifikat NDI-UI), Gubernur Jawa Barat, Kyai Zamaksari, H. Jamaludin AR, Drs. Rusham Sangaji, Benny Tunggul P. hd. dan Lurah Damin Sada (dosen terbang, bintang film&informal leader). Tulisan usul ini dihadiahkan pada H. Mochtar Mohamad, H. Rahmat Effendi serta masyarakat Kota Bekasi menyambut HUT ke-13 Kota Bekasi 10 Maret 2010.

GERAK JALAN MASSAL MERIAHKAN HUT KE-13 KOTA BEKASI

Tepat pukul 06.00 WIB. jalan A. Yani kembali ditutup dalam rangka Car Free Day 2010 yang dilakukan Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bekasi.Arus jalan dialihkan ke jalan Ceves, Jalan Rawa Tembaga dan jalan Kemakmuran. Pada kegiatan Car Free day hari ini juga disemarakkan kegiatan gerak jalan massal menyambut Hari Ulang Tahun Kota Bekasi yang ke-13.

Kegiatan Car Free Day yang kontinyu diadakan memiliki satu arti penting bagi masyarakat Kota Bekasi. Komitmen bersama untuk mengurangi pencemaran udara di pusat kota dan pemulihan kondisi lingkungan hidup Kota Bekasi. "Penanaman ratusan ribu pohon yang dilakukan masyarakat secara serentak diharapkan dapat memberi pasokan oksigen dan membersihkan udara kota Bekasi dari polusi" ujar Endang Bachrudin Koordinator BUKALAM, sebuah kelompok pencinta alam beranggotakan anak-anak muda di daerah Kauman Bekasi yang datang menggunakan sepeda bersama anak dan teman-temannya.

Sedangkan kegiatan Gerak Jalan Massal menurut Ketua Panitia Teddy Malik diikuti oleh 22.000 peserta dari berbagai tempat, instansi, sekolah, kesatuan dan organisasi kemasyarakatan se-Kota Bekasi. Selain gerak jalan panitia juga mengadakan door prize dan penilaian lomba. Acara dimeriahkan Band dan tari-tarian asli Bekasi dilaksanakan dipanggung terbuka yang berada tepat di depan Kantor Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) Kota Bekasi. Selain itu kegiatan ini pun dimeriahkan oleh kehadiran Komunitas Onthelis dari Karawang yang hadir dan memarkir sepedanya diruas jalan depan Komplek stadion Patriot Bekasi.

Dalam ajang panggung hiburan ditampilkan grup-grup band, modern band dan tari daerah yang dpersembahkan sekolah-sekolah mulai dari SD sampai dengan SMU. Salah satu penampilan Band yang memikat pengunjung adalah Anak Band. Sebuah Grup Band SMU 5 Bekasi yang tampil menyanyikan salah satu tembang yang dipopulerkan Crisye dan sebuah tembang karya grup itu sendiri "Yang Pertama". Grup band beranggotakan Siti Chairani Putri (drum), Beraldy Dean Utama (Rythem), Aditya Descara Putra (Melodi), Rianda Pratama (Bass), Suci Nurika Haviza (Vokal) dan Rizky Wulandari (Vokal) mampu memberi semangat para peserta gerak jalan dan para pengunjung. (Don)

PERLUASAN PENDIDIKAN GRATIS DAN KAPASITASI GURU

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, mulai 2010, memperluas pendidikan gratis untuk kelas satu sekolah menengah atas negeri (SMAN) dan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN). Jumlah subsidi yang diberikan pada siswa adalah Rp. 100 ribu. Siswa SMU swasta juga diberi bantuan sebesar Rp. 25 ribu rupiah ujar anggota DPRD komisi D yang tak ingin disebut namanya.

Sebelumnya, Pemkot membebaskan biaya sekolah untuk sekolah dasar negeri (SDN) dan sekolah menengah pertama negeri (SMPN).

Wakil Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan petunjuk pendidikan gratis tersebut sedang digodok. Namun, dana sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2010 sebesar 80 miliar rupiah mulai SD, SMP hingga kelas I SMAN.

“Kita kemungkinan memberikan pendidikan gratis pada siswa kelas satu SMAN/SMKN agar ketika naik pada kelas dua, mereka juga bisa mendapat pendidikan tanpa bayar, begitu juga ketika berada di kelas tiga,” papar H. Rahmat.

Ia menambahkan, pendidikan gratis tersebut bukan semuanya gratis. namun ada beberapa komponen yang digratiskan, sedangkan pada 2009 dibebankan pada siswa.

“Biaya pendidikan per bulan untuk seorang siswa SMAN mencapai 450 ribu rupiah. Kita belum mampu membebaskan pengenaan biaya pendidikan seluruhnya,” ujarnya.

Pemkot mengalokasikan dana di APBD sebesar 38 persen dari total 1,8 triliun rupiah untuk anggaran pendidikan. Jumlah ini jauh di atas amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang minimal 20 persen dari APBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kodrato menyatakan akan segera menyosialisasikan keputusan itu kepada kepala sekolah agar bisa diterapkan setelah dana APBD sektor pendidikan dicairkan.
“Ke depan, pendidikan gratis akan diupayakan hingga menjangkau seluruh siswa SMAN,” ujar Kodrato.

Selain pendidikan Gratis sampai kelas 1 SMU. Pemda juga akan memberikan bantuan kepada guru untuk dapat meningkatkan pendidikan mereka. Pendidikan guru (termasuk guru Pendidikan Anak Usia Dini) akan disetarakan dengan pendidikan Strata 1 (S1).(Don).